Ahmad Sahide

Trump dan Gejolak Politik Paman Sam

Donald Trump

Oleh : Ahmad Sahide*

 SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Donald Trump sudah mendiami Gedung Putih selama kurang lebih tiga tahun lamanya, sejak 20 Januari 2017. Selama tiga tahun menjadi salah satu orang terpenting di dunia itulah, Trump kerap kali menghadirkan gejolak politik baik itu di dalam negeri maupun di kancah politik global. Di dalam negeri, Partai Demokrat, yang mana kandidatnya dikalahkan oleh Trump, sulit untuk menerima kemenangan Trump yang dianggapnya mencederai proses demokrasi Amerika Serikat (AS) karena di balik kemenangannya ada peran dan intervensi Vladimir Putin, Presiden Rusia. Isu inilah yang terus mewarnai perjalanan Trump selama hampir tiga tahun mendiami Gedung Putih.

Kini, dalam menghadapi pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat akhir 2020 di mana Trump masih mempunyai keinginan untuk maju, presiden kontroversial itu kembali melakukan hal yang sama ketika memenangi pilplres 2016 lalu, yaitu dengan meminta ‘bantuan’ pihak luar untuk mengalahkan penantangnya, Joe Biden. Kali ini, Trump tidak meminta bantuan kepada Putin, tetapi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2019. Dalam pembicaraannya dengan Zelensky, Trump meminta agar Ukraina menyelidiki rekam jejak bisnis Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden di negara tersebut. Maka Trump pun dimakzulkan karena dianggap menyalahgunakan kekuasaaannya. Kedua, Trump dianggap menghalangi kongres dalam penyelidikan terkait pemakzulan (Kompas, 15/12/2019).

Baca juga :   Nasionalisme dan Film

Trump akhirnya dimakzulkan melalui voting oleh House of Representative (DPR) pada hari Rabu, 18 Desember 2019 ketika 233 anggota DPR mendukung pemakzulan dan 197 (dari Republik) yang menolak. Trump pun menjadi Presiden AS ketiga yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998 (Kompas, 20/12/2019).

 

Nasib Trump

Terkait dengan pemakzulan oleh DPR terhadap Trump ini, 53 persen masyarakat Amerika percaya bahwa Trump bersalah dalam kasus ini meskipun hanya 42 persen yang melihat bahwa Trump harus diberhentikan (Kompas, 21/12/2019). Namun ini hanyalah jajak pendapat untuk melihat aspirasi rakyat negeri Paman Sam tersebut yang dilakukan oleh Ipsos dan Reuters. Keputusan terakhir dan sarat dengan nuansa politis ada di Senat. Jika melihat komposisi politik di Senat Amerika yang secara mayoritas dikuasai oleh Republik, 53 kursi dari 100 kursi yang ada, maka rasanya sulit bagi Demokrat untuk menurunkan Trump sebelum periode pertama kepemimpinannya berakhir. Ketua DPR AS Nancy Pelosi sendiri sudah menyatakan keraguannya kepada publik bahwa Senat akan menyidangkan Trump secara adil (Kompas, 22/12/2019). Pelosi sepertinya sudah yakin bahwa Senat akan membebaskan Trump.

Baca juga :  Makna Pertemuan Jokowi-Prabowo

Jika melihat komposisi di Senat yang dikuasai Republik, pendukung Trump, maka Trump akan tetap menjadi Presiden AS. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pemakzulan yang dimotori oleh Demokrat ini merupakan sebuah proses politik yang sia-sia? Tentu saja tidak! Trump hampir pasti lolos dari upaya politik yang dilakukan oleh Demokrat untuk menjatuhkan dirinya di tengah jalan, tetapi paling tidak proses politik ini akan berpengaruh terhadap hasil pilpres Amerika 2020 nanti.

Dengan membaca jajak pendapat yang dilakukan oleh Ipsos dan Reuters di mana 42 persen masyarakat Amerika yang meminta Trump diberhentikan, ini menunjukkan bahwa citra Trump di mata warganya semakin buruk dan sudah hampir separuh yang tidak berharap lagi dia menduduki Gedung Putih. Maka, ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Trump dan timnya dalam menghadapi persaingan untuk bertahan di Gedung Putih sampai 2025. Kesempatan Trump untuk bertahan di Gedung Putih sepertinya semakin menipis.

Baca juga :  Simbol Politik Dan Ancaman Kebertubuhan

Oleh karena itu, proses politik yang memakan waktu dan menguras energi yang ditempuh oleh Demokrat tidaklah sia-sia. Boleh jadi memang targetnya memakzulkan bukan untuk memberhentikan, tetapi bagian dari kampanye awal untuk mengalahkan Trump pada pilpres berikutnya. Para kader Demokrat tentu sudah paham bahwa dari sejarah dua kasus pemakzulan sebelumnya, belum pernah ada presiden yang diberhentikan karena pemakzulan tersebut. Inilah drama politik yang sedang berlangsung di negeri Paman Sam tersebut menjelang pergantian tahun menuju 2020 yang menyita perhatian dunia internasional.

Penullis adalah Dosen Hubungan Internasional Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!