Kampus

Kolaborasi Pendidikan Versi Stafsus Gubernur DKI dan LMND

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Indonesia mengalami progres signifikan pasca keluarnya UU Pendidikan no. 20/2003 yang mewajibkan alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan. Artinya ada political will besar dari Negara untuk pendidikan. Namun itu saja tidak cukup, kita perlu melibatkan semua kalangan baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat dalam pendidikan. Kolaborasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan untuk memajukan Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta M Chozin Amirullah pada Dialog Publik yang diselenggarakan oleh LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrat) di Gedung Jeoang 45 Jakarta, Ahad (24/11/2019).

Mantan Ketum PB HMI MPO tersebut juga membeberkan strategi pelibatan menyeluruh dalam pendidikan.

Menurutnya, yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengubah paradigma menjadi gerakan bayar balik.
Bahwa orang-orang selama ini telah mendapatkan alokasi anggaran negara lebih untuk pendidikannya.

Baca juga :  Polemik Isu LGBT di Unand, ini Sikap Tegas Kemenristekdikti

“Sejak mulai dari pendidikan dasar sampe tinggi, mereka mendapatkan alokasi lebih dibanding dengan saudara sebangsanya yang belum terdidik,” jelasnya.

Di sisi lain, anggaran pendidikan tersebut diambil dari seluruh rakyat Indonesia melalu mekanisme pajak dan ekstraksi sumber daya alam.

“Jadi, saat mengambil semua terkena, saat mengalokasikan hanya sebagian. Orang-orang terdidik selama ini beruntung mendapatkan alokasi terlebih dahulu sehingga mentas. Oleh karena itu mereka punya kewajiban moral untuk membayar “hutang” kolektif dengan terjun langsung mencerdaskan saudara-saudara sebangsanya yang belum terdidik”, ungkap mantan staf khusus Mendikbud di era Menteri Anies Baswedan tersebut.

Hal itu juga diamini oleh pembicara lainnya, Rosepta Abimanyu. Menurutnya, dunia industri juga perlu diajak untuk berkontribusi langsung di bidang pendidikan.

Baca juga :  SPAN-UMPTKIN 2017 Diluncurkan

“Bukan sekedar lewat csr yang sifatnya caritatif saja, tetapi include dalam sistem corporatenya”, ungkap mantan anggota Kantor Staf Presiden Jokowi (KSP) era pertama tersebut.

Rosepta menegaskan bahwa kontribusi corporate melaui CSR bagus, tetapi corporate juga harus mendidikan karyawannya serta menciptakan sistem internal yang kondusif untuk pendidikan.

Hadir sebagai pembicara lainnya adalah pengurus KPP PRD Rudi Hartono dan Ketua Umum LMND Muhammad Asrul. Acara dialog tersebut dalam rangka launching pengurus LMND yang baru saja terpilih dalam Kongres ke-8 LMND di Jakarta, 25-27 Oktober 2019 lalu.

Pada periode kepengurusan kali ini, Ketua Umum terpilih Muhammad Asrul bersama jajarannya akan fokus pada isu pendidikan.

Baca juga :  Aktivis Muslim Minta Pemerintah Tak Mempolitisasi Kampus

“Kami awalnya akan mengusung roadmap pendidikan nasional. Tetapi karena Pemerintah sudah punya roadmap-nya, maka kami akan fokus pada mengkritisi dan advokasi di bidang pendidikan”, kata Mahasiswa Paramadina asal Makassar tersebut. (rls)

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!