Opini

Kado Hari Guru untuk Pak Nadiem!

Gambar : hmipedia.com

Oleh : Suparman*

OPINI, EDUNEWS.ID-Pak Menteri Nadiem yang terhormat, pertama kali perkenankan saya menyampaikan selamat datang kepada Anda di dunia pendidikan. Dunia yang penuh dengan kemuliaan tetapi juga penuh dengan tantangan. Dunia yang sepanjang waktu dipenuhi dengan kelas-kelas yang murid-muridnya selalu duduk berderet menghadap kedepan dinding berpapan tulis. Kelas-kelas yang masih penuh dengan hapalan. Kelas-kelas yang masih cemas dengan berbagai ulangan dan ujian. Kelas-kelas yang potensi keberagaman anak-anaknya selalu terjebak pada keseragaman. Bukan saja keseragaman berpakaian. Keseragaman berpikir pun sangat mengkhawatirkan.

Ketika Ujian Nasional masih menjadi penentu kelulusan, keseragaman tersebut terlihat pada kecemasan massal yang sama yang menjadikan UN sebagai momok yang menakutkan. Kita bersyukur pada akhirnya ada sekelompok masyarakat, sejumlah pendidik dan para guru besar melihat ketimpangan kebijakan tersebut, sehingga setelah digugat di pengadilan, kebijakan UN akhirnya dinyatakan melanggar hak-hak anak, dan harus segera dihentikan.

Saat ini menciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang membangun dan menghargai keberagaman potensi anak, menjadi tantangan tersendiri yang harus Anda wujudkan. Tentunya dengan bergandengan tangan bersama semua guru, anak-anak didik dan masyarakat.
Tantangan lainnya adalah Standar Pelayanan Minimum yang masih terasa jauh dari standar normal. Baru saja Anda diangkat sebagai Mendikbud, sebuah sekolah roboh. Selain standar bangunan yang masih harus diberesi. Di tengah wilayah nusantara yang rawan dengan bencana, bangunan-bangunan sekolah pun harus diberesi agar menjadi sekolah-sekolah yang tahan gempa. Termasuk memperpendek jarak tempuh sekolah, memperbaiki jembatan-jembatan Indiana Jones agar anak-anak bisa aman sampai ke sekolahnya. Jarak tempuh ini semestinya bisa di sederhanakan dengan cara menggojekkan guru-guru dengan bekal yang cukup tentunya, agar sampai di titik kumpul terdekat dengan tempat tinggal anak-anak, atau meggosendkan sejumlah bahan pelajaran ke rumah-rumah anak-anak didik, agar anak-anak tidak ketinggalan kemajuan untuk terus menerus belajar dan mengasah pikiran-pikiran kritis.

Kalau mau, semuanya bisa menjadi mudah. Oleh karena itu, saya meyakini, kehadiran Anda, meskipun harus melewati banyak rintangan, akan mampu menyelesaikan masalah-masalah hak-hak atas pendidikan masyarakat yang meliputi ketersediaan (Availability), keterjangkauan (Accesibility), keberterimaan (Acceptability) dan kebersesuaian (Adaptability).
Pak Nadiem, Mendikbud Milenial yang saya hormati. Mendengar pernyataan Anda untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi selama setahun kedepan, bagi saya dan sejumlah komunitas kemerdekaan belajar rasanya seperti mendapat hembusan angin segar. Bagaimana tidak, selama lebih dari 36 tahun saya mendidik, terasa betul hambatan untuk memajukan diri sebagai professional akibat birokratisasi guru ini. Birokratisasi profesi guru di zaman orde baru telah menghasilkan mayoritas guru bermental pegawai. Orientasi jabatan sangat kental melekat dalam diri para guru. Jabatan guru utama sebagaimana layaknya guru besar di perguruan tinggi tidak lagi dilihat sebagai tujuan puncak karir yang harus diraih seorang guru melainkan lebih pada jabatan kepala sekolah atau jabatan-jabatan birokrasi lainnya di dinas-dinas pendidikan maupun di departemen pendidikan. Semangat profesionalismenya luntur seiring terjadinya disorientasi jabatan ini.

Baca juga :  Presiden Mengaku tak Suka Guru Dibebani Urusan Administrasi

Birokratisasi juga menciptakan hubungan kerja “atasan-bawahan” yang lambat laun menghilangkan kesejatian profesi guru yang seharusnya merdeka untuk menentukan berbagai aktivitas profesinya tanpa harus terbelenggu oleh juklak dan juknis (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) yang selama ini menjadi bagian dari budaya para birokrat. Guru menjadi tidak kreatif, kaku, hanya berfungsi sebagai operator atau tukang dan takut melakukan berbagai pembaruan.
Rasa takut itu pada akhirnya semakin memperkokoh kekuasaan birokrasi dengan menjadikan guru sebagai bagian dari pegawai-pegawai bawahan yang harus tunduk patuh pada perintah “atasan”. Guru yang berani mengkritik apalagi memprotes tindakan “atasan” yang tidak benar dengan mudah diperlakukan sewenang-wenang seperti diintimidasi, dimutasi, diturunkan pangkatnya atau bahkan dipecat dari pekerjaannya. Kasus mutasi dan pemecatan beberapa guru di awal tahun 2000an menjadi catatan pahit akibat birokratisasi guru.
Proses birokratisasi yang sama juga terjadi sampai kedalam kelas. Dalam proses pembelajaran guru lebih menempatkan diri sebagai agen-agen kekuasaan yang memerankan dirinya sebagai pentransfer nilai-nilai ideologi kekuasaan yang tidak mencerahkan kepada anak-anak didiknya daripada membangun suasana pembelajaran yang demokratis dan terbuka. Anak-anak didik dijadikan ”bawahan-bawahan” baru yang harus tunduk dan patuh pada guru sesuai dengan juklak dan juknis atau atas nama kurikulum.

Baca juga :  Presiden Jokowi : Guru adalah Pembangkit Inspirasi

Ini masalah besar yang dapat menghambat kemajuan pendidikan. Tetapi janganlah cepat-cepat menyalahkan guru. Saya yakin Anda pun tidak akan bersikap seperti itu. Guru hanyàlah korban dari sistem birokrasi yang tidak mencerdaskan itu. Tidak memerdekakan! Jadi sesungguhnya ada pekerjaan besar yang harus dibenahi pada birokrasi pendidikan kita.

Oleh karena itu debirokratisasi sebagai cara untuk mengubah kekuasaan birokrasi yang tidak memerdekakan menjadi kekuasaan yang memerdekakan menjadi sangat penting. Terlebih Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru telah memberikan ruang untuk terjadinya debirokratisasi terhadap guru. Guru diberikan hak untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan sampai di tingkat nasional. Guru memperoleh perlindungan hukum dari tindakan ancaman birokrasi, dan guru memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi guru.
Lalu bagaimana dengan deregulasi di mata para guru. Saya dan kebanyakan guru pasti meyakini bahwa deregulasi akan mengurangi dan menyederhanakan beban administrasi guru. Sehingga guru bisa memiliki banyak waktu membaca, menulis, mengeksplorasi pengetahuannya dan berinteraksi dengan anak-anak didiknya. Deregulasi juga bisa bermakna bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan bisa lebih mudah diterima setiap bulannya tanpa hambatan prosedural yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa terlambat dalam setahun karena alasan data yang tidak lengkap. Atau hilangnya hak atas TPG hanya karena beban mengajar yang tidak linier dan tidak tercukupi yang justru disebabkan oleh kebijakan pemerintah sendiri. Inilah aturan yang justru tidak menyehatkan kondisi kerja guru.

Deregulasi juga diharapkan dapat memperpendek waktu tunggu bagi guru-guru honorer untuk memperoleh status PNS dan hak-haknya sebagai guru. Deregulasi juga diharapkan dapat melindungi nasib guru-guru sekolah swasta yang makin lama kehilangan sejumlah muridnya karena adanya kebijakan-kebijakan politis, sehingga sekolah-sekolah tidak mampu lagi bertahan untuk melayani masyarakat, termasuk memberikan akses yang sama bagi guru-gurunya untuk memperoleh status PNS. Deregulasi juga dapat dimaknai sebagaimana seruan organisasi guru sedunia (Education International) bahwa memperbaiki kondisi kerja guru sama artinya dengan memperbaiki kondisi belajar anak didik.

Baca juga :  Penetapan Tersangka Munarman Melanggar Prinsip Locus Delicti

Pak Nadiem yang saya hormati. Meskipun usia kita terpaut jauh 22 tahun, seperti layaknya guru dengan murid saat usia Anda di SMA, soal gerakan membangun kemerdekaan dalam pendidikan saat ini, rasanya memang Andalah yang pantas diharapkan menjadi gurunya.

Pak Nadiem, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan bangsa kita telah melahirkan konstitusi yang mengamanatkan bangsa kita harus cerdas. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpikir dan belajar dengan merdeka. Membangun anak-anak yang merdeka untuk kelak menjadi bangsa yang belajar dan berpikir merdeka, diperlukan guru-guru yang merdeka. Membangun guru-guru yang merdeka, tentu diperlukan birokrasi yang merdeka. Birokrasi yang merdeka tentu sangat memerlukan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang merdeka.

Oleh karena itu, ketika Anda memastikan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia, saya dan banyak guru meyakini bahwa, Andalah yang akan membawa gerbong besar birokrasi pendidikan yang memerdekakan menuju kemerdekaan belajar bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Anda yang pernah mengatakan masih terasa gugup saat pertama kali berhadapan dengan anggota DPR, kelak malahan bisa sebaliknya. Andalah yang akan membuat anggota DPR, birokrasi dan banyak pihak lainnya menjadi gugup karena harus sama-sama memastikan masyarakat dan guru memperoleh hak-haknya secara utuh dan adil.

Pak Nadiem yang saya hormati. Kata-kata cerdas yang Anda tuliskan dengan pikiran dan cara yang merdeka untuk memperingati Hari Guru Nasional patut diberi penghargaan. Oleh karena itu perkenankanlah saya mempersembahkan tulisan saya ini, yang juga saya tulis dengan pikiran dan cara yang merdeka, sebagai penghargaan dan kado Hari Guru untuk Anda.

Percayalah Anda tidak sendirian menggerakkan kapal besar pendidikan yang membawa cita-cita besar bangsa Indonesia. Di depan Anda, di samping, di belakang dan di sekeliling Anda, kelompok-kelompok intelektual transformatif yang bernama Guru, ikut mendukung dan bergotong royong menggerakkan kapal besar pendidikan bersama Anda.

Selamat Hari Guru.
Merdeka Pak Nadiem!

Penulis adalah Guru Senior Pendidikan Sejarah di SMAN 2 Jakarta dan Dewan Penasehat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!