Literasi

Melahirkan Diskursus: Kelompok Separatis Papua Versus PPI

Oleh: Muh Jusrianto*

OPINI, EDUEWS.ID – Problematika gangguan integrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak kunjung terselesaikan sampai detik ini. Salah satu realitas yang tidak terbantahkan lagi adalah semakin tumbuh dan berkembangnya kelompok “Separatis Papua” dan telah melangsungkan operasi yang sangat intens baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketika dulunya OPM (Organisasi Papua Merdeka) berjuang dengan jalur kekerasan, namun pasca reformasi, para kelompok separatis Papua Merdeka melakukan evolusi pendekatan dengan menempuh jalan non-kekerasan – “soft diplomacy”.

Pendekatan ini terlihat efektif untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain serta menggunakan kecanggihan komunikasi teknologi untuk mempengaruhi mindset masyakarat internasional. Bahan-bahan rasionalisasi wacana (discourse) mereka ke dunia internasional yaitu atas nama “human right, justice and right to self-determination”. Untuk itu, tulisan ini akan mengarahkan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) juga bisa mengambil bagian dalam men-counter sebaran wacana Papua Merdeka di level Internasional yang digerakkan oleh para organisasi separatis Papua dan para simpatisannya – “wacana versus wacana”.

Hasil Dari Sebaran Wacana
Di sepanjang tahun 2016, isu Papua merdeka bergulir begitu masif baik dalam negeri maupun luar negeri. ULMWP (United Liberalisation Movement For West Papua) gencar-gencarnya melakukan diplomasi-diplomasi yang bersifat separatis dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang tergabung dalam MSG (Melanesia Spearhead Group). Gerakan ini diorientasikan untuk mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara MGS dengan masuknya ULMWP menjadi anggota tetap. Statusnya sampai sekarang masih tetap observer (peninjau) dan telah mendapat penolakan dari beberapa negara anggota dalam KTT MGS pada September lalu.

Baca juga :  Sekularisasi Seksualitas

Selain itu, mereka juga mencari dukungan dari negara-negara lain seperti Australia, Ingris, Belanda, Francis, Zew Zealand dan Amerika Serikat serta bisa tampil di PBB (United Nation) dan bermimpi akan diakui eksistensinya dikemudian hari. Pada 5 Mei 2016, IPWP (Internasional Parlementaries For West Papua) melakukan pertemuan di Ingris, yang telah dihadiri oleh beberapa pejabat negara lain seperti Ingris, New Zealand dan Solomon Iland. Suatu pertemuan untuk membicarakan kepantasan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia dan berhak menentukan nasib sendiri menjadi negara independen.

Terdapat beberapa indikasi yang menampakkan bahwa gerakan kelompok separatis Papua Merdeka di luar negeri cukup efektif, diantaranya: (a) Beroperasinya IPWP sejak 2008 di beberapa negara seperi di New Zealand, Australia dan Ingris; (b) Keberanian beberapa petinggi negara dari Pasifik Selatan seperti dari Solomon Iland, Vanuata dan Papua Nugini untuk mendukung gerakan separatis Papua; (c) Dukungan masyarakat internasional untuk kemerdekaan Papua semakin nampak, dan itu bisa dilihat dan diamati di media massa khususnya online media.

Evolusi pendekatan dari jalur kekerasan berubah ke non-kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua mau tidak mau harus diakui telah berjalan efektif. Soft diplomacy yang dilakukan dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yakni direct approach dan inderect approach. Direct appoach dapat diinterpretasikan dengan diplomasi-diplomasi secara langsung yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua ke negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan, sedangkan inderect approach yakni memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi untuk men-blow up isu tentang berbagai macam ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan di Papua, yang belum tentu benar adanya.

Baca juga :  Kolonialisme Internal : Dominasi Elit dan Dinasti Politik di Tingkat Lokal

Pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian mampu menkonstruk wacana dan membentuk jalan pikiran di kalangan masyakat internasional tentang rasionalisasi kepantasan dan keharusan Papua Barat menjadi negara independen.

Saatnya PPI Beraksi
Oleh karena itu, salah satu isntrumen yang dapat diasumsikan akan efektif untuk menyeimbangi gerakan Papua di dunia internasional adalah keberadaaan PPI. Wadah ini adalah modal besar – “great capital” –, dalam mendukung pelaksanaan realisasi perkembangan dan kemajuan tanah air di masa sekarang dan masa yang akan datang. Soal menyoal gerakan separatis adalah suatu keharusan bagi mereka demi Indonesia yang lebih utuh, stabil dan terlepas dari gangguan baik dari internal maupun eksternal. Tugas dan tanggungjawab kebangsaan seperti inilah yang semakin menampakkan eksistensinya sebagai “Duta Bangsa”. Sebuah status yang mengharuskan mereka selain meningkatkan kualitas keilmuan dan mencari pengalaman hidup di negara lain, juga mampu melakukan aktivtas-aktivitas soft-diplomacy di luar negeri dengan kapasitas yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa – “nasionalism”. Mereka adalah non-state actor yang menjadi pilar-pilar dari diplomat resmi di luar negeri yang diharapkan mampu pro-aktif melawan bangunan wacana Papua Merdeka di dunia Internasional.

Baca juga :  Pemilu dan Politik Patron Klien

Tersebarnya PPI di berbagai negara, secara otomatis anggota-anggotanya menguasai bahasa Ingris. Sedangkan bagi yang berada di negara yang tidak menggunakan bahasa ingris, selain menguasai bahasa Ingris juga dapat menguasai bahasa dari negara tempat mereka berada. Penguasaan bahasa dapat mengantarkan mereka: (a) memuat tulisan di mass media baik level nasional maupun internasional; (b) mudah berkomunikasi dengan masyarakat internasional khususnya di kampus dan lingkungan tempat tinggal; (c) Dapat melakukan komunikasi dengan para pejabat negara tempat mereka melanjutkan pendidikan. Pendekatan-pendekatan tersebut sangat dibutuhkan untuk memuat realitas yang memang benar-benar terjadi di Papua dan bagaimana perhatian pemerintah terhadap pembangunan Papua yang diskala prioritaskan saat ini. Selain itu, hal yang kemudia harus diketahui oleh masyarakat internasional yang masih cinta perdamaian (perpetual peace ) bahwa banyak hal yang akan dikorbankan ketika Papua merdeka – “humanism” –, tentunya hanya segilintir kelompok saja yang mendukung Papua lepas dari Ibu Pertiwi.

Untuk itu, sangat perlu kiranya bagi PPI membangun wacana di negara tempat mereka berada dan di masyarakat internasional tentang ketidakpantasan dan ketidakharusan Papua Barat menjadi sebuah negara. Setidaknya tercipta diskursus – “wacana versus wacana”, antara PPI sebagai harapan bangsa dengan gerakan separatis Papua di luar negeri.

Muh. Jusrianto. Alumnus Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!