Opini

OMNIBUS LAW DAN PERSAINGAN USAHA

Tawaf Irawan

Oleh Tawaf T. Irawan*

 

OPINI, EDUNEWS.ID-Omnibus law adalah instrumen daya tarik bagi investor. Demikian yang diharapkan, terutama oleh pemerintah. Melalui aturan sapu jagat ini investor akan dipenuhi keinginannya untuk berinvestasi di Indonesia dengan segala fasilitas yang diberikan. Peningkatan investasi bagi pemerintah berarti peningkatan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, perbaikan kinerja ekspor, peningkatan pajak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun ada yang luput dari perhatian pemerintah yaitu terkait revisi UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga saat ini revisi UU tersebut  berjalan berlatur-larut dan terkesan dikesampingkan. DPR sekarang bahkan mengusulkan pembahasan revisi UU tersebut dibahas dari awal lagi.  Padahal UU persaingan usaha ini penting dimasukan kedalam omnibus law sehingga dengan segera diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat di masa depan.

Tidak Penting

Kalau melihat gejala diatas ada dua kesimpulan sementara yang dapat diambil, pertama, DPR dan pemerintah kurang menganggap penting dan mendesak revisi uu persaingan usaha yang sehat untuk dijadikan UU. Hal ini bisa diduga karena mindset persaingan usaha yang masih lemah. Kedua, DPR dan pemerintah diduga mengerti namun sengaja mengabaikan sementara karena kuatir implikasinya terhadap investasi, sehingga cukup mengggunakan UU persaingan yang lama meskipun masih ada kekurangan di sana sini.

Dugaan pertama bisa saja terjadi karena pemahaman substantif tentang persaingan usaha dirasakan kurang di kalangan pengambil kebijakan, apalagi persaingan usaha yang sehat. Memang betul, pemikiran secara umum beranggapan dengan adanya persaingan usaha yang sehat ekonomi akan lebih efisien. Adanya persaingan usaha ini akan memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha (level playing field). Adanya persaingan usaha yang sehat dapat memberikan harga terbaik bagi konsumen. Tetapi dalam praktiknya tidaklah semudah itu penjelasannya.

Sebelum bicara praktik, penting mendiskusikan terlebih dahulu konsepnya. Dalam pemikiran arus utama (mainstream), paradigma berpikir persaingan usaha terbagi dua, yaitu melindungi persaingan (protection to competition) dan melindungi pesaing (protection to competitor). Untuk kalangan penganut paradigm melindungi persaingan, perhatiannya lebih mengarah pada perilaku (conduct). Struktur pasar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni kurang menjadi perhatian, karena menurutnya perilakulah yang membuat persaingan usaha itu sehat atau tidak sehat.

Baca juga :  Perang Salib Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Ekonomi Eropa

Sementara penganut paradigma berpikir melindungi pesaing perhatiannya mengutamakan pada struktur pasar, yang difokuskan pada konsentrasi. Jadi bagi kalangan penganut pemikiran ini, pelaku usaha yang memiliki konsentrasi penguasaan pasar yang besar cenderung dianggap melakukan abuse of dominant position. Karena itulah, pelaku usaha yang sangat dominan penguasaan pasarnya harus didekonsentrasi. Tidak boleh kepememilikan atau pun penguasaan pasar terkonsentrasi besar hanya pada satu atau beberapa orang saja.

Konsentrasi usaha dan pasar inilah yang sebenarnya ingin diatur. Itulah yang menyebabkan UU N0. 5/1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterapkan di Indonesia. Sebab sebelum krisis ekonomi 1998, praktik bisnis di Indonesia sangatlah terkonsentrasi di segelintir orang.

Melindungi persaingan

Apakah setelah lahirnya UU No. 5/1999 konsentrasi usaha menjadi berkurang? Tidak juga. Warisan konsentrasi usaha masa lalu masih tetap hidup hingga sekarang. Kondisi ini disebabkan UU No. 5/1999 sebagian pasalnya justru kurang melindungi pesaing, tetapi melindungi persaingan. Indikasinya bisa dilihat dari pengelompokkan isi dalam UU, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Dalam hal ini agak janggal melihat pasal 4 tentang oligopoli, yang dimasukan dalam bagian isi perjanjian yang dilarang di dalam UU No. 5/1999. Oligopoli (beberapa penjual) harusnya satu bagian dengan monopoli, yaitu masuk kegiatan yang dilarang, tidak dipisah seperti dalam UU tersebut. Karena oligopoli dan monopoli seharusnya dipahami sebagai struktur pasar, bukan perilaku. Lebih mudah membuktikan penguasaan pasar (konsentrasi) dibandingkan perjanjian yang dilarang. Umumnya di antara oligopolis tidak akan melakukan perjanjian tertulis dalam menentukan volume penjualan untuk maksud mempengaruhi harga (baca: kartel).

Baca juga :  Pilgub Sultra Milik Siapa?

Apakah yang dikuatirkan dengan pemisahan isu oligopoli dan monopoli dalam UU tersebut? Yaitu sulitnya penegakan hukum (pemberian sanksi). Jika oligopoli dan monopoli masuk menjadi satu isu yaitu kegiatan yang dilarang dan dipahami sebagai struktur pasar, maka mudah pengenaan sanksinya, yaitu dekonsentrasi, atau memasukkan sebanyak mungkin pelaku usaha dalam industri melalui deregulasi. Contoh industri motor, dari dulu hingga sekarang penguasaan pasarnya masih pelaku yang sama. Dampaknya konsumen harus membayar harga lebih mahal, dan surplus ekonominya makin menipis karena banyak diambil produsen (more producers receive surplus).

Demikian juga pasal 13 tentang oligopsoni (beberapa pembeli) dimasukkan dalam isu perjanjian yang dilarang, dan dipisahkan dengan monopsoni yang dimasukkan dalam isu kegiatan yang dilarang. Seperti halnya oligopoli, mestinya oligopsoni disatukan dalam satu isu dengan monopsoni, dan dipahami sebagai struktur pasar, bukan perilaku. Dalam hal ini sulit juga membuktikan di antara oligopsoni menentukan volume pembelian untuk mempengaruhi harga melalui sebuah perjanjian.

Pasar monopsoni dan oligopsoni umumnya terjadi pada pasar bahan baku atau penolong untuk olahan industri (production input). Pelaku monopsoni atau oligopsoni umumnya muncul sebagai pelaku impor, seperti komoditas beras, gandum, tepung, garam, gula, bawang putih dan lainnya. Sementara di sektor lain, mereka juga dapat muncul sebagai pembeli hasil-hasil produk pertanian, hortikultura, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Kelompok pembeli ini sangat menguasai tata niaga, sehingga mampu mengendalikan volume pembelian dan harga. Disini diksi more buyers receive surplus menjadi berlaku.

Dengan kondisi sebagian aturan di UU No. 5/1999 masih seperti diatas, yaitu menampilkan perselisihan pemahaman (dispute), hal ini tentunya menyulitkan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan law enforcement.

Dapat diduga mengapa gini ratio di Indonesia tidak bergeser dari kisaran 0,3-0,4, salah satu penyebabnya adalah praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena surplus ekonomi banyak dikendalikan oleh hanya segelintir pelaku usaha. Meskipun pemerintah membuat program pembangunan yang digeser kearah Wilayah Indonesia Bagian Timur dengan maksud pemerataan, tetap saja tidak merubah gini rasio secara signifikan, karena peluang bisnis tetap saja berputar disitu-situ saja (afiliasi).

Baca juga :  Integritas, Mahluk Apa Itu?

Berbasis Struktur pasar

Revisi UU No. 5/1999 sebaiknya menganut pemikiran melindungi pesaing (protection to competitor). Sehingga revisi UU persaingan usaha basis utamanya adalah struktur pasar. Mengapa demikian? Sebab, jika UU persaingan usaha berbasis pada perilaku, maka ini akan bermasalah seperti UU No. 5/1999. Pelaku bisnis di Indonesia kurang lebih 60 juta adalah UMKM dan kurang lebih 1 juta pelaku usaha besar. Sehingga level playing field nya belum sama. Jika paradigma revisi UU adalah mengutamakan perlindungan persaingan dan bukan struktur pasar, maka UU tersebut akan banyak merugikan pelaku usaha UMKM.

Dengan mengelompokkan struktur pasar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, posisi dominan dan integrasi vertikal dalam satu bagian, hal ini mudah untuk merumuskan pasal-pasal dan sekaligus sanksi-sanksinya. Selanjutnya seperti persekongkolan, pembaikotan, kartel, penetapan harga, diskriminasi, pembagian wilayah, trust,  dan penguasaan pasar dapat dimasukkan dalam perilaku yang dilarang. Dengan demikian, penerapan dan law enforcement UU persaingan usaha menjadi lebih mudah, karena terhindar dari dispute.

Negara-negara maju umumnya memiliki UU persaingan usaha yang sangat baik, sehingga mudah penerapan dan law enforcement-nya. Mereka juga telah membuktikan bahwa persaingan usaha yang sehat telah memberikan manfaat bagi bangsanya. Semoga perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui persaingan usaha yang sehat, terlebih dapat dimasukan dalam omnibus law. Semoga saja.

 

Penulis adalah Ketua Dewan Pengawas Pusat Kajian dan Advokasi Persaingan Usaha (PUSKAPU) dan Pengajar di FE Universitas Pakuan, Bogor

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!