Literasi

Polemik Eks Koruptor Maju di Pilkada

Mohamad Sukarno*

OPINI, EDUNEWS.ID-Permasalahan pencalonan kepala daerah yang sudah terindikasi mantan narapidana korupsi merupakan isu dan problematika yang sudah lama diperbincangkan. Secara etis dan moral memang para mantan koruptor sangatlah tidak layak menjadi pemimpin kepala daerah. Publik pasti menilai, bagaimana track record dan apa jadinya kepemimpinan kepala daerah dipimpin oleh para mantan eks koruptor. Selain itu, tindakan para perilaku koruptif ini juga sudah secara tidak langsung telah menurunkan barometer trust terhadap publik masyarakat.

Secara konstitusional memang, UUD’45 melalui UU No. 10 tahun 2016 disebutkan bahwa belum ada ketentuan secara eksplisit mengenai persyaratan khusus yang diberikan oleh mantan narapidana korupsi. Problem yang terjadi pada saat itu adalah HAM dan ketidak-etisan dan moralitas seseorang yang sudah secara sah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Di era itu ada dua distingsi perspektif mengenai pandangan terhadap calon kepala daerah yang merupakan mantan eks koruptor. Sisi yang pertama adalah masalah HAM, secara normatif memang semua manusia memiliki hak politik serta konstitusional yang sama di suatu negara, tidak ada konstitusi yang membatasi warga negaranya dalam berpolitik. Sisi yang kedua adalah aspek moralitas serta etis, secara moral memang seseorang yang sudah ditetapkan sebagai koruptor akan dengan susah diterima oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat akan menilai aspek pantas dan tidaknya mantan eks koruptor untuk bisa menjadi pemimpin disuatu daerah.

Baca juga :  Kemunkaran Ilmu

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada (Rabu 11/12/1019), MK telah mengabulkan sebagian dari usulan pemohon perihal judicial review UU Pilkada. MK telah melegitimasi uji materi UU Pilkada yang dimuat pada pasal 7 ayat (2) huruf G UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) selaku pemohon, putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut merupakan putusan yang sangat penting. Menurut ICW (Donal Fariz, 2019) mengatakan bahwa “menurut saya ini adalah putusan landmark decision, keputusan penting tidak hanya bicara soal pemeriksaan korupsi tapi juga bicara demokrasi” tuturnya.

Dalam putusan MK kemarin, setidaknya ada empat substansi yang mengatur mantan narapidana eks koruptor: pertama, seseorang/ bakal calon kepala daerah tidak pernah dikenai pidana penjara atau lebih, terkecuali pidana politik dan pidana kealpaan, kedua, seseorang mantan narapidana mantan eks koruptor dapat menjadi calon kepala daerah dengan terlebih dahulu melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani masa bui, ketiga, seseorang calon kepala daerah yang juga merupakan mantan eks koruptor harus mengumumkan secara jelas dan eksplisit siapa dirinya serta latar belakangnya sebagai mantan eks koruptor, keempat, seorang mantan narapidanan koruptor tidak diperbolehkan secara legal sebagai pelaku tindak kejahatan secara bertubi-tubi.

Baca juga :  Menyemai Pilu di Bulan Januari

Mantan narapidana eks koruptor merupakan hak politik secara legal dan sah. Tetapi, akan sulit jika melihat dari perspektif sosiologis masyarakat sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari substansi yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 yang secara gamblang memperbolehkan mantan eks koruptor untuk dapat maju pada pilkada dengan syarat-syarat tertentu. Ada dua interpretasi perspektif bagi penulis sendiri, pertama penerapan atau realisasi dari para mantan narapidana eks koruptor dapat diproyeksikan akan sedikit, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa pasal yang secara normatif (moral) sangat tidak wajar. Kedua, dalam perspektif HAM beberapa pasal yang diatur cukup bersahabat, yakni dengan membuka ruang politik baru khususnya bagi mantan eks koruptor dalam pilkada, meskipun harus dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Baca juga :  Jogja Menuju Propinsi [Tidak] Baik

Polemik mantan narapidana mantan eks koruptor maju pada pilkada telah memperoleh titik terang berdasarkan keputusan MK tersebut. Dalam memutus permohonan pemohon, MK memilih jalan tengah dengan ‘berkompromi’. MK tidak hanya melihat kepada penerapan demokrasi tetapi juga melihat hak-hak politik warga negara yang secara sah diliindungi oleh undang-undang.

 

Mohamad Sukarno, Departement of Goverment studies Faculty of social and political science Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: mohamadsukarno5@gmail.com

 

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!