MUZAKKIR DJABIR

Golkar di Persimpangan Jalan!

Oleh : Muzakkir Djabir*

POTRET, EDUNEWS.ID-Pasca Pilpres usai, dinamika internal di beberapa partai politik mulai eskalatif, seiring dengan rencana suksesi kepemimpinan yang di helat pada tahun ini, parpol tersebut, diantaranya; PDI-P dan Partai Golkar, dua parpol besar yang menjadi ‘penyangga utama’ pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama dan berlanjut pada periode kali kedua (2019-2024). PDI-P sebagai partai penguasa mendapatkan banyak manfaat atau sumber daya, baik secara ekonomi maupun politik, partai besutan Megawati ini pun juga memiliki kesempatan paling besar untuk mendistribusikan atau mendelegasikan kader-kader utama mereka menduduki posisi strategis, khususnya di pemerintahan. Manfaat paling nyata dan mutakhir adalah terpilihnya kembali kader PDI-P, yakni Jokowi sebagai Presiden RI, selain itu di legislatif perolehan suara dan kursi meningkat cukup signifikan, dari semua partai pengusung capres-cawapres, PDI-P yang menikmati imbas positif coat-tail effect, capaian pada pemilu 2014 sebesar 18,95% meningkat menjadi 19,38% di pemilu 2019, hanya PPP dan Golkar yang mengalami penurunan perolehan suara dan kursi, parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf lainnya mencatatkan kenaikan yakni; PKB 9,72% sebelumnya 9,04% dan Nasdem dari 6,72% menjadi 9,07%.

Capaian Partai Golkar sebagai partai besar dengan sumber daya kader yang dimiliki serta pengalaman panjang di blantika politik nasional, sungguh memprihatinkan, lumrah jika kemudian banyak DPD bahkan fungsionaris DPP yang kritis atas fenomena tersebut, menurut pandangan mereka terjadi dis-fungsi manajerial di level pimpinan sehingga partai Golkar mengalami kemunduran pada pemilu 2019 ini.

Baca juga :  Dari Reformasi Menuju Transformasi

Airlangga Gagal?

Perolehan suara dan kursi partai Golkar yang mengalami penurunan menjadi data valid yang mengonfirmasi bahwa ada problem yang sedang menggerogoti partai ini. Pada pemilu 2014 perolehan suara partai Golkar sekira 14,75% (91 kursi) sedangkan di pemilu 2019 turun menjadi 12,34% (85 kursi). Bahkan di ibukota, dimana DPP berkedudukan, perolehan kursi DPRD Propinsi DKI yang sebelumnya 9 kursi turun menjadi 6 kursi. Kursi DPR RI dari 3 kursi kemungkinan hanya bertahan 1 kursi dari tiga dapil di DKI Jakarta, mesin partai tak bergerak, saksi tak nampak ketika penghitungan hasil pilpres maupun pileg, dalam konteks Golkar DKI, Rizal Mallarangeng selaku plt ketua gagal membesarkan partainya.

Memotret dinamika partai Golkar dalam konteks kekinian, ada beberapa faktor yang mengemuka dan disinyalir sebagai penyebab turunnya perolehan suara, antara lain; Pertama, lemahnya karakter leadership Airlangga. Mau tidak mau, suka tidak suka, kultur partai politik di Indonesia yang masih paternalistik, tentu sangat bergantung pada ketajaman visi, kekuatan manajerial dan keluwesan komunikasi ketua umumnya dalam mengonsolidasikan sumber daya yang dimiliki untuk menggerakkan mesin partai. Pendek kata, ketua umum merupakan figur sentral yang bertanggung jawab penuh menjaga eksistensi partai. Pasca terpilih sebagai ketua umum partai Golkar mengantikan Setya Novanto yang tersandung kasus hukum. Airlangga tak tampil powerfull sebagai ketua umum partai besar, sepi dengan gagasan-gagasan bernas yang dapat menyita perhatian publik, Airlangga nampak lebih fokus menjalankan peran sebagai Menteri, tak mampu melakukan manuver demi kepentingan partai, terlihat berada dibawah bayang-bayang Jokowi, konsolidasi di daerah-daerah juga terbilang minim.

Baca juga :  Perguruan Tinggi sebagai Tumpuan Daya Saing Bangsa

Partai Golkar beruntung pernah memiliki Ketua Umum seperti Akbar Tandjung, Ketum Golkar legendaris, dan hingga kini masih rajin menyambangi daerah. Akbar Tandjung memiliki hubungan interpersonal yang sangat kuat dengan pengurus Golkar di daerah. Kekuatan itu yang dikapitalisasi oleh Akbar Tandjung sehingga sukses melewati masa krusial di awal era reformasi. Semangat seperti demikian yang tidak dimiliki oleh Airlangga selaku Ketum, nampak yang mainstream adalah relasi formal-birokratis yang cenderung elitis. Kedua, image korupsi, banyaknya kader-kader utama Golkar yang terjerat kasus korupsi, memberikan dampak negatif terhadap citra partai, terlebih dengan kasus yang menjerat Setyo Novanto sebagai Ketum serta Idrus Marham yang menjabat Sekjen, dan paling anyar Bowo Sidik anggota DPR RI yang tertangkap OTT oleh KPK jelang pencoblosan, termasuk kader-kader di daerah yang terseret masalah hukum, fakta-fakta tersebut di atas semakin menguatkan image publik bahwa partai Golkar sarang para ‘koruptor’ sehingga berimbas pada keterpilihan Golkar. Ketiga, Miskin Inovasi, mengutip Winston Churchill, seorang peraih Nobel dan mantan Perdana Menteri Inggris mengutarakan;
Without innovation, it is a corpse (tanpa inovasi, itu adalah mayat). Pernyataan Churchill menegaskan pentingnya inovasi, institusi atau orang yang terbelenggu dengan stagnasi akan mati atau tertinggal oleh perubahan. Terlebih, sebagai partai politik yang eksistensinya bersinggungan dengan artikulasi masyarakat dan negara. Pengelolaan partai Golkar, nampak masih sangat konvensional, tak terlihat inovasi dan kreasi yang signifikan, isu maupun program yang berorientasi kerakyatan tak terbaca secara gamblang oleh masyarakat. Grace Natalie, politikus yang masih miskin pengalaman dan memimpin partai baru lebih intens mendapatkan ekspose terkait dengan gagasan atau kebijakan partainya, mereka mereproduksi dan mengendalikan isu, berbeda kontras dengan Airlangga dan Golkar yang berlalu secara datar saja.

Baca juga :  Bahagia Membesarkan Anak (Bagian 2)

Partai Golkar sedang dipersimpangan, ibaratnya menua dan tak luwes lagi bergerak, pada hal merupakan partai paling berpengalaman dengan sumber daya sangat kompleks. Golkar akan ditinggal oleh konstituennya jika tak mampu melakukan transformasi secara fundamental, layu bila tak merekonstruksi kembali paradigma kekaryaannya, mati jika tak mampu melakukan kontekstualisasi terhadap tantangan masa depan yang bergerak cepat. Untuk menjawab semua itu, Munas Golkar mendatang harus menjadi momentum untuk melahirkan Golkar Maju.

Wallahu ‘alam bishhawab

Penulis adalah Direktur Eksekutif Institute for Corruption, Law and Policy Studies (ICLaPuS)

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!