Nasional

BW Sebut Siapapun Bagian Penghancuran KPK Tak Pantas Lagi Dipercaya

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW), menilai KPKsaat ini sedang diluluhlantakkan dan dihancurkan. Siapapun bagian dari proses penghancuran itu tak pantas lagi dipercaya.

“Saat ini KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik di republik tapi tengah diporakporandakan secara semena-mena,” papar BW kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

“Karena itu, siapapun yang jadi bagian dari proses ‘penghancuran’ KPK, dapat dituduh dan dipastikan, mereka adalah pihak dan lembaga yang memang sudah tidak bisa dan tidak pantas lagi untuk dipercaya di republik ini,” jelasnya.

BW meyakini jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

Baca juga :  Kahmi : Respresifitas Polisi Mengundang Gelombang Aksi Besar

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluh-lantakan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” tuturnya.

Dia heran karena calon pimpinan KPK yang dituduh nirintegritas oleh KPK justru dipilih jadi komisioner oleh DPR setelah diusulkan presiden. BW bertanya-tanya, jangan-jangan proses ini bukan pemilihan capim KPK melainkan pengukuhan karena calon sudah disepakati sebelumnya.

“Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan capim KPK yang perlu diklarifikasi. Pertanyaannya, fit and proper capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” ucap BW.

Baca juga :  Perangi Kemiskinan, Kemenaker Berdayakan CSR

Saat ini, revisi UU KPK sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Poin-poin dalam revisi UU itu dikhawatirkan melumpuhkan KPK, mulai dari penyadapan harus seizin dewan pengawas hingga kewenangan penghentian kasus.

Atas dasar itu, tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo dan berharap bisa bertemu. Hingga saat ini, belum ada respons dari Istana maupun Jokowi soal hal itu.

cnn

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!