Nasional

Diam Diam Revisi UU KPK, Agus Rahardjo Nilai DPR Pengkhianat

EDUNEWS.ID – Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyayangkan sikap DPR yang secara diam-diam membahas revisi UU KPK. Terlebih menurut Agus, poin-poin dalam revisi itu justru melemahkan KPK.

Agus menegaskan, pelemahan terhadap KPK merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi.

“Upaya melemahkan, melumpuhkan atau mematikan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2019).

Agus pun menjelaskan alasan revisi UU KPK mengkhianati amanat reformasi. Ia menyebut ketika Orde Baru tumbang dan reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama reformasi.

Hal itu dibuktikan dengan 2 Tap MPR yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KPK). Bahkan KPK disebut secara eksplisit di Tap MPR yaitu:

Baca juga :  Final Piala Indonesia PSM Vs Persija Resmi Ditunda

Tap MPR No. XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 2 angka 6 Tap MPR No. VIII/2001, kata Agus, arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme mengamanatkan pembentukan UU beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi KPK.

“Hingga akhirnya lahirlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebuah Undang-undang yang draf pertamanya disampaikan melalui Surat Presiden Abdurahman Wahid, dan disahkan di era Presiden Megawati Soekarno Putri,” ucapnya.

Berpijak dari dua Tap MPR itu, Agus menganggap ada kekeliruan jika orang berpikir KPK hanya dibentuk sementara waktu atau ad hoc.

Baca juga :  Perpres Komite Nasional Keuangan Syariah Segera Diteken

“Sebuah istilah yang keliru bahkan jika ingin mengatakan bahwa KPK bersifat sementara. Karena ad hoc justru berarti untuk tujuan tertentu,” kata Agus.

“Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan posisi KPK sebagai lembaga yang bersifat penting bagi konstitusi atau constitutional important,” lanjutnya.

Agus menilai, pemikiran yang keliru itu berasal dari sejumlah pejabat ang merasa tak nyaman dengan kehadiran dan kerja KPK. Sehingga para pihak itu selalu berupaya melemahkan KPK, salah satunya dengan merevisi UU KPK.

“Kenyamanan mereka melakukan korupsi tampaknya memang sangat terganggu dengan kerja KPK. Terganggu dengan masyarakat yang selalu mendukung KPK ketika ada upaya-upaya melumpuhkan KPK,” ucap Agus.

Untuk itu, Agus mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga KPK dari upaya pelemahan.

Baca juga :  DPRD Minta Pemprov Jakarta Kaji Dengan Benar Kebijakan Atasi Kemacetan

“Banyak badai yang harus kita hadapi, termasuk upaya revisi UU KPK yang kembali dimunculkan. Jika demikian isi peraturannya, KPK akan lumpuh,” ujarnya.

kmp

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!