News

Fakta Institut: Perlu Ada Evaluasi Dalam Tubuh Pemerintah DKI Jakarta

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dalam upaya mewujudkan serta memaksimalkan kinerja Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pengamat politik Fakta Institut Adang Taufik Hidayat menilai harus ada evaluasi program Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurutnya, evaluasi itu sesuatu yang harus dijalankan mengingat SKPD dan BUMD harus seirama dengan tujuan Pemerintah sekarang. Adapun jika SKPD serta BUMD yang kinerjanya sudah baik perlu di jaga dan tetap dikembangkan lagi.

“Tentunya evaluasi ini sangat diharuskan, melihat kondisi nahkoda Jakarta yang sudah terganti, maka hal wajar bagi setiap SKPD dan BUMD untuk mengerti dan mesti ada singkronisasi dengan Pemerintahan sekarang,” ujar Adang kepada wartawan di kantornya, Rabu (4/10/2017).

Baca juga :  Pasca Garuda, Erick Thohir Dikabarkan Juga akan Rombak Direksi PT KAI

Adang yang juga alumni HMI ini mengatakan, setiap BUMD harus bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada Pernyataan Modal Pemerintah (PMP). Kecuali jika BUMD tersebut benar masih harus memerlukan PMP agar setiap program berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan visi-misi Pemimpin Jakarta yang baru. Sehingga bisa meningkatkan PAD yang maksimal bagi Pemprov DKI.

“Kita mesti sadar bahwa BUMD DKI Jakarta hari ini berkembang bukan karena inovasi dan ekspansi kerjanya, melainkan bantuan dana yang terus mensupport, tanpa hasil yang optimal bahkan hanya menghabiskan anggaran DKI jakarta yang saya kira bisa menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.

Lanjut Adang, ironi sekali nasib rakyat Jakarta apabila BUMD terus di support dengan anggaran yang besar namun hasilnya tidak maksimal. Selain itu, Adang menambahkan evaluasi Direksi dan Dirut BUMD sangat diharuskan terutama bagi BUMD yang terindikasi terlibat politik praktis pada saat Pilkada DKI lalu seperti pada Bank DKI yang diduga digerakkan demi kepentingan Pilkada oleh penguasa DKI pada saat itu.

Baca juga :  DPR Ingatkan Ombudsman tak Terapkan Standar Ganda ke Pemprov DKI

“Dengan modus menggalakkan penerbitan buku rekening Simpeda untuk masyarakat lanjut usia (lansia) pada saat itu. Publik pun menilai bahwa hal itu sebagai gerakan money politik,” tutupnya.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!