News

Kemendagri : Yang Sudah Registrasi Kartu Prabayar tak Perlu Bikin KK Baru

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Program registrasi kartu prabayar diwarnai hoaks. Intinya, menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan registrasi. Bahkan, ada yang menyebar pesan mengkhawatirkan bahwa yang telanjur registrasi diimbau membuat kartu keluarga (KK) baru agar tidak disalahgunakan orang lain.

“Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau bagi yang dah terlanjur daftar registrasi supaya membuat ulang KK baru guna menghindari penyalagunaan data pribadi.”

Begitu tulisan dalam sebuah screenshot yang banyak disebar netizen belakangan ini. Pesan itu seolah-olah berasal dari tulisan di situs tribunislam.com.

Memang, di situs Tribun Islam terdapat tulisan berjudul, “KK dan NIK Anda Bisa Dipakai Orang Lain, Waspadalah!”. Tulisan itu bersumber dari berita JPNN dengan judul yang sama.

Di dalam berita JPNN dan tulisan Tribun Islam sebenarnya hanya ada pernyataan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah.

Dia menyayangkan banyaknya scan kartu keluarga yang diunggah di dunia maya. Sebab, itu bisa menimbulkan penyalahgunaan data. Karena itu, Zudan meminta masyarakat yang telanjur mengunggah data KK di media sosial untuk membuat ulang kartu keluarga.

“Ganti saja, pasti ganti nomor KK-nya. Dan disimpan baik-baik,” ujar Zudan.

Jadi, yang perlu ganti KK adalah orang yang sudah telanjur menyebarkan datanya di media sosial. Bukan mereka yang melakukan registrasi kartu prabayar. Banyak yang memercayai imbauan palsu tersebut sebagai sebuah kebenaran. Misalnya, akun Facebook atas nama Indah Ummu Hafizah.

Dia menulis status, “Tuh…yang sudah registrasi kartu dihimbau untuk membuat KK baru”. Status itu ditulis sembari membagikan unggahan akun Facebook Poltje Lumenta.

Akun Facebook Poltje Lumenta sendiri lebih sadis mem-posting kabar hoax soal registrasi kartu prabayar di Grup Barisan Rakyat Pendukung Prabowo Subianto. “Males registrasi karu sim card ni alasannya,” tulis Poltje.

Baca Juga :   Tindaklanjuti Perkembangan Proyek Kereta Api, Jurnalis Kesulitan Temui Kepala BPN Makassar

Status tersebut menyertai beberapa foto kolase. Salah satunya foto tentang imbauan palsu dari Dirjen Dukcapil. Dalam foto kolase yang diunggah akun Poltje juga terdapat tulisan berisi tuduhan berbau SARA.

Data KK dan NIK jika di kirim ke China, kembali ke Indonesia bisa menjadi jutaan KTP sekaligus dg manusia chinanya. Lumayan bisa di pake oleh Partai yg sdg sekarat buat NIPU”.

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com