Nasional

Pemerintah dan DPR Sepakat Penyadapan oleh KPK Harus Seizin Dewan Pengawas

Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Bidang Pemerintahan dan Otda, Jufri Rahman (kemeja putih)

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melakukan pembahasan dengan anggota DPR RI terkait sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Senayan, Jumat (13/9/2019).

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengirimkan lima orang perwakilan, yakni Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otda Jufri Rahman, Staf Khusus Menpan RB Bidang Politik Aidir Amin Daud, dan Staf Khusus Mempan RB Bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung

Salah satu poin penting yang disepakati dalam pembahasan tersebut adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan. Izin itu harus dimintakan dalam kurun waktu 1×24 jam.

Baca juga :  Tiga Nama Calon Sekda Sulsel, Jufri Rahman Raih Nilai Tertinggi

“tadi sudah disepakati (penyadapan harus minta izin dewan pengawas). Sisa akan disempurnakan redaksinya oleh Timus,” ungkap Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Bidang Pemerintahan dan Otda, Jufri Rahman ke edunews.id

Jufri menambahkan, jika pembahasannya dilakukan poin per poin. Sementara ada lebih dari 200 poin yang akan dibahas.

“Dan setiap selesai pembahasan satu poin langsung ketuk palu,” ungkap Jufri.

“Tapi saya tidak yakin pembahasan akan selesai malam ini, karena masih banyak poin yang belum selesai. Ini masih setengahnya. Dan proses setelah ini kan masih panjang,” lanjut Jufri.

Setelah pembahasan di Baleg selesai, nanti diparipurnakan oleh DPR RI, baru ke tangan Presiden Jokowi.

Baca juga :  Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Mengaku Tak Kesulitan Jawab Gugatan 02

“Jadi tunggu saja, proses masih panjang,” tutupnya.

Jufri menjelaskan, rapat itu digelar sejak pukul 14.00 WIB, Jumat (13/9), tim dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenpan RB, mengikuti pembahasan RUU tetang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!