Ahmad Sahide

Covid-19 dan Refleksi Berdemokrasi

Ahmad Sahide

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Corovirus Desease 2019 (Covid-19) telah menjangkiti Indonesia selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa pandemi ini akan segera berlalu di Tanah Air. Justru yang banyak mewarnai pemberitaan media adalah miss koordinasi antarsatu lembaga dengan lembaga yang lainnya, termasuk koordinasi pusat-daerah, regulasi yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, serta inkonsistensi dan kebingungan dari sikap pemerintah dalam penanganannya. Pemerintah menyerukan untuk menjaga jarak dalam berinteraksi (social distancing) tetapi juga banyak terlihat di mana upaya pemerintah membantu warga justru mengundang kerumunan yang tidak lagi menghiraukan jarak.

Dampaknya adalah tingkat kepatuhan warga dari regulasi yang dibuat oleh pemimpinnya berkurang. Dan ini tentu berkelindan dengan meningkatnya secara drastis warga yang postitif terinfeksi Covid-19 menjelang perayaan hari raya idul fitri 1441 H tahun 2020. Pemerintah tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya dengan meningkatnya warga yang terinfeksi virus pandemi global ini karena di sana juga ada ketidakpatuhan warga dalam menjaga jarak saat berinteraksi. Namun harus dicatat bahwa ketidakpatuhan warga itu karena kebingungan dalam menyikapi pernyataan politik dari pemimpinnya, mulai dari level tertinggi (presiden), menteri, gubernur, bupati/walikota, hingga pada tingkat kepala desa yang seringkali berbeda bahkan bertolak belakang satu sama lain.

Baca juga :  Menilik Daur Ulang Demokrasi 2019; Catatan untuk KH Ma’ruf Amin

Kesan yang muncul ke ruang publik dari semua ini adalah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak digodok dengan gagasan serta konsep yang matang dan mendalam sehingga yang terjadi belakangan adalah kebijakan yang bertolak-belakang. Para elite kemudian disibukkan untuk menutupi ruang dan celah ini agar terkesan tidak ada miss koordinasi. Di sisi yang lain, korban yang terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Oleh karena itu, situasi ini mengajarkan satu hal penting bagi kita semua bahwa seorang pemimpin tidak cukup dengan niatan yang baik, ia harus dibekali dengan kecerdasan untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah politik tepat dalam situasi apapun, terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. Sebenarnya Plato, seorang filsuf dari Yunani, sudah mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus seorang filsuf atau orang cerdas.

Baca juga :  Ahok dan Polemik Persentuhan Agama-Politik

Inilah alasan utama Plato untuk tidak suka demokrasi karena, seturutnya, demokrasi tidak menjamin munculnya pemimpin yang mengetahui Yang Baik sementara untuk menjadi negarawan Yang Baik seseorang harus mengetahui Yang Baik; ini hanya bisa dicapai dengan mengombinasikan kemampuan intelek dan disiplin moral. Demokrasi dalam pandangan Plato tidak bisa menjamin akan hal ini. Sebagai tambahan, disiplin moral tidak akan membuat seorang pemimpin memanfaatkan situasi darurat untuk meraup kepentingan pribadi dan kelompoknya seperti yang dilakukan oleh salah seorang staf ahli presiden yang terhormat itu.

Advertisement

 

Refleksi berdemokrasi kita

Covid-19 juga berdampak dengan penundaan pilkada sebanyak 270 daerah dan kota yang sedianya terselenggara tahun ini. Oleh karena itu, setelah pandemi ini berlalu, rakyat Indonesia di 270 kota dan daerah akan menyambut pesta demokrasi untuk daur ulang kepemimpinan pada tingkat lokal. Perlu diingat bahwa banyak ilmuwan (sebut saja Larry Diamond, Olle Tornquist) yang memberikan catatan mengenai demokrasi Indonesia yang masih berjalan lambat, masih prosedural, dan kuaitas tata kelola pemerintahannya masih buruk (Syamsuddin Haris, 2019).

Respons pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, terhadap Covid-19 menjadi bukti nyata akan hal tersebut. Pemerintah gagap dalam mengambil kebijakan dan juga dengan koordinasi yang buruk. Dampaknya adalah kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dalam hal penanganan Covid-19. Korban terus berjatuhan dari hari ke hari.

Oleh karena itu Covid-19 semestinya menjadi pelajaran penting masyarakat Indonesia, terutama yang akan menyongsong pilkada di 270 kota dan daerah pascapandemi ini berlalu untuk memilih pemimpin yang diidealkan oleh Plato. Tentu bukan untuk mengganti demokrasi yang sudah dua dekade diterapkan di Indonesia. Melainkan bagaiman kita berdemokrasi dengan menghasilkan orang-orang yang dalam bahasa Plato ‘mengetahui Yang Baik’. Memang demokrasi, dalam pandangan Plato, hanya akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh orang bodoh/barbar (mobokrasi).

Tetapi perlu dicatat bahwa demokrasi juga memberi ruang orang-orang baik dan intelek untuk menjadi pemimpin. Inilah yang penting kita jaga dan Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa kita butuh pemimpin yang baik dan inetelek. Karena negara tidak bisa diatur dengan gagasan serampangan dan dengan cara main-main (Yudi Latif) sebab ia menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemimpin tidak cukup dengan modal kapital dan juga popularitas. Seorang pemimpin haruslah ‘mengetahui Yang Baik’.

Semoga kecemasan yang berkepanjangan karena Covid-19 ini menjadi pelajaran penting dan membawa hikmah untuk membuat demokrasi kita lebih berkulitas ke depannya.

 

Ahmad Sahide, Dosen Hubungan Internasional Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com