Ahmad Sahide

Daur Ulang Demokrasi Indonesia; Idealitas Dahl dan Kegelisahan Plato

 

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Demokrasi bukanlah kosa kata yang baru dalam kamus politik Indonesia. Masyarakat kita sudah akrab dengan kata itu sejak awal kemerdekaan. Pasalnya Soekarno memerkenalkan kepada rakyat istilah ‘Demokrasi Terpimpin’, Soeharto memerkenalkan istilah dengan pensifatan yang berbeda, ‘Demokrasi Pancasila’, dan setelah itu (sejak 1998) kita sering mendengar demokrasi di era reformasi. Namun demikian, jika kita memahami demokrasi dengan delapan unsur yang diberikan oleh Robert E. Dahl, era yang dapat dikatakan mengimplementasikan nilai-nilai yang demokratis adalah pada era reformasi.

Soekarno boleh saja membuat istilah baru dalam kamus politik dengan demokrasi terpimpinnya, tetapi hal itu bertentangan dengan spirit demokrasi yang menghendaki pemb agian kekuasaan (share of power), bukan pemusatan kekuasaan pada figur tertentu. Dan Soeharto boleh jadi tidak ada yang berani membantaah ketika melahirkan kosa kata baru dengan demokrasi Pancasilanya, tetapi hal ini juga tidak membawa spirit dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dunia tahu bahwa Soeharto memimpin dengan sangat otoriter dan siapapun yang berani melawan atau mengkritisi dengan berbagai cara, maka hidupnya akan terancam. Majalah Tempo pada era Soeharto sempat dibredel karena pemberitaannya yang dianggap ‘mengganggu’ pemerintah, juga banyak musisi atau penulis yang keluar masuk penjara karena karyanya. Iwan Fals, Wiji Tukul, dan Pramoedya Ananta Toer adalah contohnya.

Padahal, unsur negara yang demokratis dalam teori Robert E. Dahl adalah adanya kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul), adanya kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat), mempunyai hak memilih dan dipilih, kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik, hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi dalam mendapatkan dukungan atau memberi dukungan, adanya alternatif sumber-sumber informasi, terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil, serta pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis (Dahl, 1971: 7). Apakah kedelapan unsur ini ada dalam demokrasi terpimpinnya Soekarno dan demokrasi Pancasilanya Soeharto? Semua tentu sudah tahu jawabannya; tidak.

Demokrasi pada era reformasilah yang menghadirkan kedelapan unsur tersebut yang mana setiap orang boleh mempunyai mimpi untuk menjadi pejabat publik, bupati, gubernur, hingga presiden. Maka muncullah sosok Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Republik ini. Pemimpin dari kaum pinggiran atau dari rakyat (bawah). Demokrasi terpimpin tidak memberi ruang anak bangsa seperti Jokowi untuk menjadi pemimpin bangsa, begitupula demokrasi Pancasilanya Soeharto karena yang berhak menjadi presiden hanyalah Soeharto seorang diri.  Pada era reformasi ini pulalah media mempunyai kebebasan dalam membuat pemberitaan, termasuk untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, tidak heran jika kita menjumpai banyak foto-foto, karikatur, ‘meme’ yang ‘melecehkan pemimpin’ kita pada era reformasi ini. Bahkan pada awal pemerintahan Jokowi, kita sempat dihebohkan oleh seorang anak SMA yang ‘berkesempatan’ masuk istana karena karikaturnya yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi. Mungkin ini yang dimaksud oleh Robert Dahl sebagai bagian dari kebebasan bereskpresi, meskipun itu, dalam praktiknya di Indonesia, seringkali kebablasan atau dapat disebut sebagai kebebasan yang tidak berdiri di atas landasan moral kuat yang saling memanusiakan.

Kebebasan berpendapat dan adanya sumber-sumber informasi alternatif dalam praktik berdemokrasi pasca reformasi justru seringkali menjebak rakyat dalam perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang terjadi pada daur ulang demokrasi 2014 lalu. Hal itu karena kecenderungan keberpihakan media yang ada terhadap figur-figur yang berkontestasi sehingga pemberitaan sarat dengan kepentingan yang berdampak pada perpecahan di akar rumput. Seandainya ada kesempatan berdialog langsung dengan Robert Dahl, maka dia akan mengatakan bahwa bukan ini yang ia maksud dengan kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tersedianya sumber-sumber informasi sebagai bagian dari unsur negara yang demokratis bertujuan agar supaya suara rakyat didengarkan dan juga pemimpin dapat diawasi sehingga kebijakannya ditujukan untuk rakyat. Di samping itu, kebebasan berpendapat dan adanya alternatif sumber informasi menjadi bagian yang penting dalam menjaring pemimpin-pemimpin ideal. Jokowi, Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan), Tri Risma Harini (Surabaya) lahir karena adanya unsur itu. Inilah yang dimaksud dari defenisi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kegelisahan Plato

Memahami demokrasi dengan delapan unsur dari Robert Dahl di atas menghadirkan optimisme akan lahirnya pemimpin yang ideal (terbaik). Demokrasi menjadi jalan terbaik untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi pemimpin. Demokrasi semestinya menghadirkan ‘manusia nabi’ untuk menjadi pemimpim dan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berperadaban tinggi. Rakyat Indonesia mempunyai kesempatan itu dengan daur ulang kepemimpin setiap lima tahun sekali.

Sayangnya, idealitas demokrasi menurut Robert Dahl tidak diimplementasikan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pemilihan secara langsung, bagi rakyat banyak, adalah kesempatan untuk mendapatkan dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, bagi tokoh masyarakat ini proyek hidup yang datangnya sekali dalam lima tahun. Bagi elite, terutama ketua partai politik, pemilihan langsung dalam demokrasi adalah kesempatan untuk membuka jalan menjadi pemimpin serta menutup jalan bagi yang lainnya. Mungkin mereka memahami bahwa “Demokrasi memang memberi hak kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin, tetapi kami (pemimpin parpol) yang lebih berhak.”

Alhasil, demokrasi kita tidak melahirkan pemimpin manusia nabi itu. Demokrasi kita, pada umumnya, banyak melahirkan pemimpin yang rutin berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau paling tidak pemimpin yang tidak mampu berbuat banyak untuk perubahan masyarakatnya karena miskin konsep dan gagasan. Inilah yang menjadi kecemasan Plato karena demokrasi tidak menjamin munculnya pemimpin yang mengetahui Yang Baik sementara untuk menjadi negarawan Yang Baik seseorang harus mengetahui Yang Baik; ini hanya bisa dicapai dengan mengombinasikan kemampuan intelek dan disiplin moral. Demokrasi dalam pandangan Plato tidak bisa menjamin akan hal ini. Inilah alasan mengapa Plato tidak suka dengan demokrasi.

Aristoteles, murid Plato, punya pendangan yang sama, kurang suka dengan demokrasi karena sistem ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh orang bodoh/barbar (mobokrasi). Amerika, negara yang disebut sebagai kampiun demokrasi, bahkan melahirkan pemimpin seperti Donald Trump dan itu harus dibayar mahal oleh Amerika dan rakyatnya. Namun demikian, pemerintahan Donald Trump harus berjalan terus karena ia dipilih oleh sistem yang demokratis. Seandainya saja Plato dan Aristoteles masih hidup, maka keduanya akan menemukan pembenaran dalam diri Trump akan ketidaksukaannya pada demokrasi.

Tahun depan (2019), daur ulang kepemimpinan nasional akan kembali digelar, baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan wakil-wakil rakyat di Senayan (DPR/MPR). Semoga ajang ini menjauhkan kita dari kecemasan Plato, sebaliknya mendekatkan pada idealitas demokrasi Dahl. Mari berdemokrasi dengan baik!

 

Ahmad Sahide. Dosen Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  & Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!