Ahmad Sahide

Indonesia di Tengah Arus Pasar Bebas ASEAN

Oleh : Dr Ahmad Sahide*

OPINI, EDUNEWS.ID – Dalam kajian hubungan internasional, sudah lazim lagi diketahui bahwa politik luar negeri suatu negara adalah kepanjangan dari politik dalam negeri negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memiliki bargaining politik yang cukup tinggi dalam kancah politik global, maka negara tertentu haruslah, terlebih dahulu, membenahi politik dalam negerinya. Dan dewasa ini suatu negara tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, setiap negara harus berinteraksi, bekerja sama, bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Baik itu dengan negara-negara tetangga, negara dengan kultur yang sama, negara dari benua yang sama, maupun negara dari benua yang berbeda.

Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis berada di kawasan Asia Tenggara tentu tidak terlepas dari realitas tersebut. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara pencetus dan inisiator utama berdirinya Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) pada tahun 1967 atau yang biasa didengar dengan istilah Association of South East Asia Nations (ASEAN). Pada awalnya, ASEAN hanya beranggotakan lima negara; yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina (Cipto, 2007: 13).

Saat ini, semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara telah bergabung dengan organisasi antarnegara yang berdiri lima puluh tahun silam tersebut. Pada tahun 1997, negara-negara yang bergabung di dalamnya menyepakati ASEAN Vision 2020 untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. Lalu pada tahun 2003, disepakati 3 pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi 2015. Ketiga pilar itu adalah ASEAN Economic Community, ASEAN Political-Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community (Cipto, 2007: 81-82).

MEA dan Indonesia

Berangkat dari satu forum ke forum yang lain, dari satu kesepakatan ke kesepakatan yang lain, sehingga kita sampai pada era baru kerja sama ASEAN, yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terhitung sejak 31 Desember 2015 lalu. Dampak dari diberlakukannya MEA ini adalah persaingan yang semakin terbuka di antara negara-negara anggota ASEAN. Jika sebelumnya masyarakat Indonesia hanya bersaing dengan masyarakat dalam negeri yang jumlah populasinya kurang lebih 255 juta jiwa, maka setelah MEA masyarakat Indonesia harus bersaing dengan seluruh masyarakat di ASEAN yang jumlahnya lebih 600 juta jiwa.

MEA sebetulnya dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan agar tercipta tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta tingkat kemiskinan di kawasan yang semakin kecil. Untuk itu, MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global (Krisnamurti, 2015: 4).

Pertanyaan yang muncul di benak kita semua adalah apakah masyarakat Indonesia sanggup bersaing dalam menghadapi MEA tersebut? Apakah masyarakat kita sanggup bersaing dengan masyarakat dari negara lain, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan lain-lain?

Fakta tentang Indonesia

Untuk menjawab apakah Indonesia (masyarakatnya) sanggup bersaing di tengah arus pasar bebas ASEAN ini, maka sebaiknya kita melihat data dan fakta mengenai daya saing Indonesia. Berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2014 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara di dunia. Masih di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (20), dan Thailand (31).

Melihat fakta dari data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebetulnya tidak cukup siap bersaing dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tersebut. 255 juta jiwa penduduk Indonesia hanya akan menjadi konsumen bagi negara-negara lain jika hal ini tidak dijawab dan direspons dengan baik. Hal itu karena yang terjadi dalam MEA sesungguhnya adalah competitiveness (persaingan). Persaingan dalam menghasilkan suatu produk yang dapat dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat ASEAN. Siapa yang mampu bersaing, maka dialah yang mendapatkan banyak nilai manfaat dari MEA tersebut. Faktanya, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sebagai salah satu contoh, dalam hal pelayanan tenaga medis Indonesia kalah jauh dari Singapura. Hal itu dapat kita lihat dengan banyaknya orang-orang kaya atau para petinggi negeri ini yang memilih berobat di salah satu rumah sakit internasional di Singapura jika sakit. Pilihan untuk berobat di Singapura itu, sekalipun dengan biaya yang relatif lebih mahal, karena kualitas pelayanan rumah sakit di sana jauh lebih bagus kualitasnya.

Kita juga mengetahui bahwa putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa anak pejabat lainnya di Indonesia memilih untuk melanjutkan studinya di Singapura atau Malaysia. Tentu karena kualitas yang dianggapnya lebih bagus. Ini menjadi bukti ketidakmampuan kita bersaing dalam menghadapi MEA, baik itu dalam hal pelayanan publik (medis) maupun dalam aspek pendidikan. Belum lagi tidak meratanya kemampuan berbahasa Inggris para peserta didik kita hari ini. Padahal kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu tools yang sangat penting dimiliki dalam MEA yang membuka ruang interaksi lintas batas negara ini di kawasan ASEAN.

Membangun Kesadaran Competitiveness

Hal penting yang dilakukan hari ini adalah membangun semangat persaingan(competitiveness). Generasi muda kita yang sedang dalam masa studinya harus diingatkan bahwa hari ini mereka sedang memasuki era persaingan lintas batas negara, tidak hanya di Indonesia. Maka salah satu tumpuan utamanya dalam menghadapi era ini adalah lembaga pendidikan kita. Pada fase inilah generasi kita harus dididik untuk menjadi generasi yang kompetitif.

Sayangnya, era globalisasi dan kemajuan teknologi tidak mendorong hal tersebut. Sejauh yang saya amati selaku pendidik (dosen), kemajuan teknologi di era globalisasi jutru membuat kualitas pendidikan kita secara umum mengalami penurunan. Sebagai contoh, mahasiswa bisa membuat makalah dengan ketebalan 10-15 halaman, tetapi mereka tidak memahami apa isinya. Hal itu karena mereka bisa membuat makalah itu dengan copy paste dari internet. Tidak ada lagi kerja keras, tradisi membaca yang tinggi dalam proses-proses tersebut.

Tidak heran jika hasil survei lembaga pendidikan dunia UNESCO, tahun 2012, mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia yang paling rendah di ASEAN dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001. Ini artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini jauh dibandingkan negara Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Oleh karena itu, jika muncul pertanyaan kenapa banyak elite dan pejabat tinggi di republik ini memilih untuk menguliahkan anaknya di Singapura atau berobat ke Singapura, data ini bisa menjadi salah satu jawabannya. Tentu saja untuk memulainya hari ini, kita sudah terlambat.

Tetapi bagaimanapun juga harus kita mulai karena terhitung sejak 31 Desember 2015 era ini sudah berlaku dan disepakati oleh semua kepala negara; mulai membangun kesadaran bahwa kita sedang memasuki era persaingan yang lebih terbuka di tingkat regional ASEAN. Maka mari kita sambut era ini dengan mempersiapkan diri untuk lebih kompetitif. Mahasiswa, tenaga pendidik, dan pemangku jabatan publik harus menyadari hal ini!

Ahmad Sahide, Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!