Ahmad Sahide

Makna Pertemuan Jokowi-Prabowo

Ahmad Sahide

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Indonesia, sejak berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto, telah menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebanyak empat kali, yaitu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jika kita membaca perkembangan demokrasi ini dengan berangkat
dari teori Jack Snyder, maka demokrasi Indonesia sudah masuk dalam kategori dengan negara yang demokrasinya sudah matang (matured democracy).

Snyder dalam teorinya membagi perkembangan demokrasi dalam dua tahap, yaitu negara yang demokrasinya sudah matang (matured democracy) dan negara yang sedang menuju demokrasi (democratizing states). Dari teori Snyder, salah satu syarat negara untuk bisa dikategorikan matured demokrasi adalah apabila negara tersebut sudah dua kali menyelenggarakan pemilihan untuk pergantian kekuasaan (two turnover rule) (Snyder, 2003). Indonesia setelah era reformasi bergulir sudah empat kali menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, maka secara teori demokrasi

Indonesia sudah dapat dikategorikan pada tahap yang matang (matured democracy). Bahkan demokrasi Indonesia diakui oleh dunia Internasional karena berhasil berjalan beriringan dengan Islam yang banyak diragukan oleh pemikir politik dari Barat seperti Samuel P. Huntington dan Eric Chaney. Hillary Rodham Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada era Barack Obama, pernah mengatakan, “If you want to know whether Islam, democracy, modernity, and women’s rights can coexist, go to Indonesia,” demikian pujian salah satu orang penting di negeri Paman Sam tersebut untuk demokrasi Indonesia.

Pilpres 2019

Daur ulang kepemimpinan puncak nasional secara langsung yang keempat berlangsung di tahun 2019, tepatnya 17 April 2019. Ini juga yang menjadi momen pertama di mana rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dengan bersamaan pemilihan anggota legistalif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang paling banyak menyita perhatian dari momen daur ulang demokrasi ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden karena ini adalah kontestasi yang kedua kalinya antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. Pada tahun 2014, Jokowi menggandeng Jusuf Kalla dan keluar sebagai pemenang sementara Prabowo berpasangan dengan Hatta
Rajasa, Ketua Umum PAN waktu itu. Pada kontestasi 2019, Jokowi berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amien (tokoh sentral NU) dan Prabowo didampingi oleh Sandiaga Salahuddin Uno
(Sandi).

Baca juga :  Penyiangan Integritas (3)

Dari empat kali pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pasca-Orde Baru, pilpres 2019 adalah pilpres yang disebut-sebut paling keras dan panas dengan dampak yang luar biasa, baik itu sebelum dan sesudah pilpres dengan membelah masyarakat ke dalam dua kotak besar. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat karena pilpres tidak berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan siapa pemenang pilpres 2019. Dampak dari pilpres 2019 adalah terbelahnya masyarakat ke dalam dua kotak besar, yaitu kotak 01 dan kotak 02 yang memengaruhi keharmonisan sosial karena sentimen antarmasyarakat berdasarkan pilihan politik tidak bisa cair. Ditambah lagi dengan banyaknya berita-berita bohong (hoaks) yang semakin memerkeruh suasana politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan kekhawatiran keterbelahan rakyat itu semakin menegangkan pada tanggal 22-23 Mei ketika massa pendukung Prabowo-Sandi mengepung kantor KPU sebagai bentuk protes terhadap hasil pilpres yang menuding pemenang, Jokowi-Amien, melakukan kecurangan tersistematis, masif, dan terstruktur (TSM). Seandainya Jack Snyder mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia, maka mungkin saja dia akan meralat teorinya karena Indonesia sudah empat kali menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung tetapi suasananya jauh dari kematangan politik dalam berdemokrasi. Bahkan masyarakat kita terkadang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana salah dengan isu-isu yang dilemparkan ke publik.

Baca juga :  The Role of Youth in a Plural Societya

Demokrasi Indonesia 2019, hemat penulis, berada di ujung tanduk. Seandainya aksi ‘people power’ 22-23 Mei di depan gedung KPU itu berakhir dengan kerusuhan dan keos maka berakhirlah cerita demokrasi kita yang dalam teori Snyder masuk dalam kategori demokrasi yang matang dan yang dipuji setinggi langit oleh Hillary Clinton. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membangun kembali citra kita sebagai negara yang mayoritas Muslim nan berhasil membangun tatanan politik yang demokratis. Seruan Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan anarkis menjadi salah satu faktor penting yang menyelamatkan demokrasi Indonesia yang sedang berada di ujung tanduk. Ketidakpuasan Prabowo-Sandi bersama pendukungnya dibawanya ke jalur konstitusional, Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya juga tetap kalah karena ketidakmampuan membuktikan kecurangan yang dianggapnya tersistematis, masif, dan terstruktur tersebut.

KPU kemudian menetapkan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amien sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Namun demikian, narasi pilpres 2019 belum masuk pada bab kesimpulan sebab Prabowo Subianto belum memberikan ucapan selamat kepada Jokowi dan KH. Ma’ruf Amien. Pembacaan publik tentunya adalah Prabowo dan pendukungnya belum menerima hasil pilpres 2019 dan ini tentu masih menyisakan kecemasan karena bayang-bayang keterbelahan publik belum berakhir. Sabtu, 13 Juli 2019, penantian dan harapan publik akan pertemuan Jokowi-Prabowo terjawab ketika kedua tokoh yang bersaing pada 2014 dan 2019 ini kembali bertemu untuk yang pertama kalinya setelah 17 April 2019. Makna pertemuan ini tentu sangat penting untuk menghilangkan kotak 01 dan kotak 02. Jokowi dan Prabowo menutup narasi pilpres yang panas dan keras 2019 dengan kesimpulan untuk kembali kepada sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia.

Baca juga :  Perangkat Digital, Kawan Sekaligus Lawan

Jika Jack Snyder mengatakan bahwa demokrasi yang matang itu diukur, salah satunya, dengan terselenggaranya dua kali pergantian kepemimpinan secara demokratis. Maka, penulis menambahkan bahwa demokrasi yang matang adalah ketika daur ulang kepemimpinan itu tidak membawa kita pada jurang keterbelahan nasional ini karena membangun kebencian dan sentimen antarkelompok masyarakat. Pertemuan Jokowi- Prabowo, hemat penulis, menuntun rakyat kita untuk keluar dari jurang tersebut. Akhirnya pilpres 2019 hanya menghadirkan pemimpin nasional, bukan kebencian nasional yang terbangun. Inilah kesimpulan dari pilpres 2019 yang dinarasikan oleh Jokowi-Prabowo.

Penulis adalah Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, daan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!