Ahmad Sahide

Menilik Daur Ulang Demokrasi 2019; Catatan untuk KH Ma’ruf Amin

 

 

Oleh : Dr Ahmad Sahide*

OPINI, EDUNEWS.ID – Daur ulang demokrasi untuk kepemimpinan nasional 2019 kembali memertemukan Joko Widodo (Jokowi), calon petahana, dengan Prabowo Subianto. Dua figur yang bertarung pada 2014 silam yang mana berhasil dimenangi oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Baik kubu Jokowi maupun Prabowo menggantung keingitahuan publik, hingga menjelang berakhirnya waktu pendaftaran 10 Agustus 2018, akan siapa yang dipilih sebagai pendampingnya masing-masing dalam kontestasi 2019 nantinya.

Manuver politik pun dimainkan oleh setiap figur dan parpol yang merasa layak untuk
berkontestasi menjadi orang nomor satu dan dua di republik ini pada 2019. Untuk kubu koalisi pendukung Jokowi, muncul beberapa nama yang santer disebutkan sebagai bakal calon wakil presiden seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Moeldoko, Moch Mahfud MD, KH Ma’ruf Amin, dan beberapa nama lainnya.

Sementara itu, dari kubu Prabowo muncul beberapa nama calon pendampingnya.
Nama-nama itu seperti Agus Harimurti Yudoyono (AHY), Ustadz Abduh Somad (UAS), Salim As Segaf, dan Zulkifli Hasan. Figur-figur tersebutlah yang menghiasi pemberitaan media mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi dan Prabowo.

Muhaimin Iskandar, misalnya, sudah lama kita menyaksikan terpampang baliho besar di berbagai kota yang bertuliskan “calon wakil presiden 2019”. Zulkifli Hasan juga demikian, baliho dengan foto besarnya juga menghiasi berbagai kota di Tanah Air.

AHY tidak mau kalah, balihonya juga tersebar di berbagi kota menjelang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Inilah contoh manuver politik yang dimainkan oleh parpol dan figur masing-masing demi mendapatkan tiket sebagai kontestan politik nasional periode berikutnya.

Hal ini jugalah yang membuat koalisi itu sulit terbangun. Susilo Bambang Yudoyono misalnya, Ketua Umum Demokrat, beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto dalam menjajaki koalisi dengan pesan yang sangat jelas meskipun tidak tertulis dan terucap, yaitu mendorong anaknya, AHY, untuk mendampingi Prabowo.

Keingintahuan publik akhirnya terjawab pada Kamis malam, 9 Agustus 2018. Jokowi akhirnya memilih KH Ma’ruf Amin dan Prabowo memilih Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakilnya. Bukan dari figur yang balihonya terpampang menghiasi berbagai kota-kota besar di seantero Tanah Air.

Munculnya kedua tokoh itu kembali menghadirkan banyak pertanyaan di benak publik. Mengapa Jokowi memilih KH Ma’ruf Amien? Tulisan ini hendak menelisik dinamika tersebut.

Sosok KH. Ma’ruf Amin

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menulis di harian Kompas, 14/08/2018, dengan tesis bahwa salah satu alasan dari memilih Ma’ruf Amin adalah bagian dari kompromi elite.

Di samping itu, tidak bisa dinafikan bahwa KH Ma’ruf Amin mempunyai basis massa yang ril karena beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), organisasi Islam dengan jama’ah terbesar di Indonesia.

Sering disebutkan bahwa warga Nahdaliyin di Indonesia kurang lebih enam puluh juta jiwa, lebih banyak dari warga Muhammadiyah yang jumlahnya kurang lebih empat puluh juta jiwa. Maka dengan kalkulasi politik, sosok ulama 75 tahun itu sangat penting bagi Jokowi.

Oleh karena itu, dengan memilih KH.Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya, Jokowi akan semakin yakin untuk kembali memenangi pemilihan presiden 2019 nantinya, meskipun ada pihak-pihak yang dikecewakannya, termasuk pendukung dari Moch Mahfud MD. Jika berbicara idealitas politik, maka tentu yang lebih tepat (ideal) mendampingi Jokowi adalah Mahfud MD dengan segala pengalamannya di berbagai lembaga tinggi kenegaraan.

Mahfud MD juga punya kapasitas untuk berkiprah dalam pergaulan politik global dengan modal akademiknya yang kuat. Dalam hal keadministrasian, Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia (UII) ini juga dapat membantu Jokowi. Dalam diri Mahfud MD menyatu kekuatan teoritik dan pengalaman lapangan dalam mengelola negeri ini.

Hemat penulis, peran-peran ini tidak bisa diperankan oleh KH. Ma’ruf Amin yang selama ini lebih dikenal luas sebagai seorang ulama. Sayangnya, Jokowi dan koalisinya lebih memilih KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden 2019 nantinya ketimbang Moch Mahfud MD.

Pertimbangan pragmatisme politik (realitas) lebih kuat daripada pertimbangan idealitas politik. Jokowi memang akan diuntungkan dalam beberapa hal dengan memilih ketua MUI tersebut. Pertama, Jokowi dapat menjaga pemilih akar rumput dari kalangan Nahdaliyin yang jumlahnya kurang lebih enam puluh juta jiwa itu.

Kedua, salah satu titik lemah Jokowi selama kemunculannya dalam kancah politik global adalah isu agama. Pada pemilu 2014 silam, Jokowi sering mendapatkan serangan dengan isu bahwa dirinya keturunan China dan juga dekat dengan kelompok-kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah resmi dilantik sebagai orang nomor satu di republik ini, Jokowi kemudian semakin santer diberitakan akan ketidakberpihakannya kepada kelompok-kelompok Islam dan puncaknya adalah aksi bela Islam 212. Demonstrasi di Ibu Kota Jakarta yang menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) waktu itu dituntut dengan hukuman penjara karena dinilai telah menistakan Islam, agama mayoritas di Indonesia (87,5%).

Dalam kasus aksi bela Islam 212 ini, KH Ma’ruf Amin adalah salah satu tokoh yang berada di garis depan. Sementara Jokowi dianggap berada di belakang Ahok mengingat Jokowi dan Ahok berpasangan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur 2012 lalu.

Ahok, tokoh keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, kemudian naik menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia 2014 lalu. Olehnya itu, demonstrasi bela Islam yang berseri menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 bertujuan untuk menggulingkan Ahok dan tokoh yang dianggap berada di belakangnya, yaitu Jokowi.

Gerakan ini dapat dikatakan berhasil karena Ahok kalah dalam pilkada DKI Jakarta sehingga yang terpilih adalah Anies Baswedan. Target berikutnya adalah Jokowi dan momentumnya tentu pada pemilihan presiden 2019 nantinya. Jokowi sejak kemunculannya dalam panggung politik nasional selalu diisukan sebagai tokoh yang tidak berpihak terhadap Islam.

Dengan memilih KH Ma’ruf Amin, Jokowi dapat menutupi celah yang bisa saja dirinya jatuh ke dalam lubang politik tersebut alias kalah. Konsekuensinya, Mahfud MD menjadi korban politik kompromi para elite koalisi pendukung Jokowi.

Jokowi-Ma’ruf Amin memang bukanlah pasangan ideal, tetapi mereka akan menjadi pasangan yang kuat dan tanpa celah. Kita harus mengakui bahwa demokrasi hari ini belum beranjak pada pengimplementasian idealitas politik.

Demokrasi kita belum berada pada tataran bagaimana membuka ruang bagi siapa saja sehingga muncul pemimpin-pemimpin terbaik di republik ini yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berperadaban tinggi dan disegani dunia. Demokrasi ini masih berkutat pada bagaimana meraih kemenangan yang menutup diri pada idealitas politik.

Demokrasi kita masih tersandera oleh elite-elite kekuasaan yang hendak membangun dinasti dan kerajaan politik. Lalu kapan pemimpin ideal itu lahir dalam sistem yang demokratis? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan para ketua partai pendukung Jokowi, mungkin kita akan mendapatkan jawaban “pembahasan itu nanti saja, tunggu pilpres berikutnya, 2024!” Sekarang yang penting menang dan buka jalan baginya untuk membahas itu pada 2024 nantinya.

Ahmad Sahide, Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!