Ahmad Sahide

Pertemuan Trump-Putin; Legitimasi dan Supremasi Politik AS

 

 

Oleh : Dr Ahmad Sahide*

OPINI, EDUNEWS.ID – Kemenangan Donald Trump dalam daur ulang demokrasi Amerika Serikat (AS) pada 8 November 2016 mengejutkan dunia internasional. Trump yang tidak diunggulkan oleh lembaga survei kredibel, seperti Reuters/Ipsos, mampu mengalahkan Hillary Clinton, kandidat dari Partai Demokrat, yang dari berbabagi jajak pendapat sebelum hari H pemungutan suara selalu unggul dari Trump.

Belakangan, terkuak ke media sosial mengenai salah satu rahasia penting di balik kemenangan Trump, tokoh kontroversial itu. Ternyata ada peran Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin, yang membantu Trump dalam mengalahkan kandidat yang diunggulkan dunia internasional.

Putin membantu Trump dalam menjatuhkan popularitas Hillary Clinton dengan menginstruksikan menyebarkan (peretasan) berita-berita yang merusak reputasi Hillary Clinton. Trump dan Putin memang dikenal mempunyai hubungan yang cukup dekat. Kedua tokoh ini adalah rekanan bisnis. Kemenangan Trump dengan adanya bantuan Putin inilah yang membuat dinamika hubungan Amerika dan Rusia menarik untuk dicermati.

Amerika adalah negara super power di dunia saat ini dan supremasi itu yang selalu berupaya dipertahankannya. Meskipun mulai tergoyahkan dengan kebijakan proteksionisme Trump. Kanselir German, Angela Merkel, sudah beberapa kali mengatakan bahwa Eropa harus mulai berpikir untuk tidak tergantung dengan Amerika.

Hubungan Amerika-Rusia

Tidak bisa dimungkiri bahwa terjadi perebutan pengaruh dan ideologi antara Amerika
dan Rusia dalam kancah politik internasional saat ini. Rusia, salah satu kekuatan politik Uni Soviet dulu, tentu menyimpan dendam sejarah ketika kekuatan politiknya berhasil dihancurkan oleh Amerika Serikat sehingga berakhirlah era Perang Dingin pada awal tahun 1990-an.

Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara sehingga tidak lagi punya kekuatan politik dalam menghadapi Amerika Serikat. Francis Fukuyama kemudian menulis buku yang berjudul The End of History and the Last Man, terbit pada tahun 1992. Di Indonesia, buku ini sudah dikonsumsi secara luas dan termasuk salah satu buku bacaan penting dalam kajian ilmu sosial dan politik.

Buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Intinya adalah bahwa setelah keruntuhan Uni Soviet, tersisa Rusia hari ini, tidak ada lagi ideologi politik global yang mampu menyaingi ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal yang diusung oleh Amerika Serikat.

Perang Dingin berakhir dengan ditandai kemenangan bagi pihak Amerika dengan kapitalismenya, serta kekalahan di pihak Uni Soviet dengan ideologi sosialismenya.
Supremasi politik global inilah yang selalu dipertahankan oleh Amerika hingga saat ini. Benarkah tesis Fukuyama bahwa tidak ada lagi ideologi yang mampu menandingi
ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal yang diusung oleh Amerika dalam kancah politik global?

Bahwa Amerika hari ini masih menjadi negara super power itu benar, tetapi jika
dikatakan bahwa sosialisme yang dulu diusung oleh Uni Soviet telah berakhir dan tidak lagi punya kekuatan di hadapan kapitalisme global sepertinya kurang tepat. Rusia kini sedang memasuki fase kebangkitan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin.

Rusia juga secara terang-terangan mengambil sikap yang berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat dalam berbagai kasus dan isu-isu global. Dalam kasus Iran, misalnya, baik itu pada era George Walker Bush maupun pada era Barack Obama yang akan berakhir 20 Januari 2017 ini, Rusia, bekerja sama dengan Tiongkok, selalu berada pada barisan paling di depan dalam memveto sanksi yang dijatuhkan oleh PBB untuk Iran yang diprakarsai oleh Amerika.

Bahkan Putin berani ikut campur dalam pemilihan presiden di negeri Paman Sam tersebut 2016 lalu yang dimenangkan oleh Trump. Dalam kasus Suriah yang masih terus bergejolak hingga saat ini, dampak dari The Arab Spring 2011 lalu, Rusia kembali berhadap-hadapan secara langsung dengan Amerika Serikat.

Dalam kasus Suriah, Amerika berada di balik kelompok oposisi untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, sementara Rusia, juga ada Iran, berada di belakang rezim Assad. Amerika dan Rusia pun kerap kali saling menuding dalam penyelesaian kasus Suriah. Pertarungan Rusia versus Amerika di Timur Tengah, terutama dalam kasus Suriah, tentu tidak terlepas dari faktor sejarah, ideologi, politik, dan ekonomi.

Hubungan Amerika-Rusia pun selalu diwarnai dengan ketegangan. Terlebih Rusia
memberikan suaka politik kepada Edward Snowden, mantan anggota NSA, untuk tinggal di
Rusia. Rusia pun dianggap semakin tidak bersahabat dengan Amerika. Amerika juga kerap kali mengecam Rusia dalam kasus pencaplokan Crimea. Hal ini dianggap melanggar norma hukum internasional.

Hubungan Amerika-Rusia yang kurang harmonis itulah yang memantik Hillary Clinton
mengeluarkan pernyataan politik yang memertanyakan legitimasi politik Putin ketika tepilih kembali menjadi Presiden pada tahun 2012 silam. Pernyataan Hillary itu mengusik bagi Putin dan mendapatkan momentum politik dalam pemlihan Presiden Negeri Paman Sam 8 November silam.

Dendam politik Putin kepada Hillary dilampiaskannya dengan membantu kemenangan Trump, yang memang secara personal mempunyai hubungan yang cukup dekat dengannya. Menjelang pergantian tahun, dari 2016 ke 2017, ketegangan hubungan Amerika dan Rusia kembali memanas setelah Amerika mengusir diplomat Rusia dari Amerika.

Semua berawal dari terkuaknya ke publik akan keterlibatan Putin dalam pemenangan
Trump. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia merasa dilecehkan supremasinya oleh langkah politik yang diambil oleh Putin karena berani ikut campur dalam urusan politik dalam negeri negara kampiun demokrasi tersebut. Belum lama ini, putra Trump, Donald Trump Jr, telah mengaku bertemu dengan seorang pengacara Rusia, Natalia Veselnitskaya, pada bulan Juni 2016 yang menawarkan informasi tentang keburukan dari Hillary Clinton (Kompas, 13 Juli 2017).

Trump dan Supremasi Amerika

Sinyal kedekatan Trump dengan Putin dan arah kebijakan politiknya mulai kian jelas
ketika menunjuk Rex W Tillerson, CEO Exxon Mobil, untuk menduduki posisi menteri luar negeri dalam kabinetnya nanti. Rex W Tillerson dikenal mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Putin (Kompas, 27/12/2016). Hal ini dapat dibaca bahwa Trump tidak akan melihat Putin dan Rusia sebagai musuh ideologis dalam kancah politik global.

Trump tidak menempatkan Putin dan Rusia sebagai tokoh dan negara yang akan menggeser supremasi politik Amerika dalam percaturan politik global. Pada aspek inilah Trump akan menghadapi persoalan. Jika Trump tidak menyadari bahwa Amerika dan Rusia kini kembali pada era ‘neo-Perang Dingin’, maka Trump akan mendapatkan resistensi internal.

Apakah dari House of Representative atau dari rakyat itu sendiri. Doktrin kuat dalam kultur politik Amerika adalah bagaimana memertahankan hegemoni dan supremasi politiknya di kancah internasional. Apa yang dilakukan Rusia dengan melakukan
peretasan untuk memenangkan Trump dilihat oleh Amerika sebagai sinyal bahwa Rusia mulai berani mengusik supremasi politik Amerika.

Sekalipun peretasan itu menguntungkan Trump menuju Gedung Putih, tetapi secara institusi hal tersebut merupakan langkah yang tidak ‘menghormati’ Amerika sebagai negara adidaya. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Humberg, Jerman, yang dimulai 7 Juli lalu, Trump dan Putin melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dan sepakat melakukan kerja sama dalam beberapa hal, salah satunya kerja sama keamanan siber.

Hal ini pula mendapatkan resistensi dari dalam negeri Amerika, bahkan dari partai Republik sendiri, karena Trump dianggap telah menggadaikan supremasi politik Amerika kepada Putin (Rusia), salah satu rival kuat Amerika dalam memertahankan supremasinya (Kompas.com, 10/07/2017). Oleh karena itu, arah kebijakan Trump yang dekat dengan kelihatannya menjadi kebijakan politik yang tidak merepresentasikan Amerika dan rakyatnya.

Trump akan menemukan kesulitan dalam menggiring Amerika dan rakyatnya untuk ‘bersahabat’ dengan Rusia. Hal itu karena kepentingan utama bagi Amerika adalah memertahankan supremasi politiknya dalam kancah politik global. Terkait dengan ini, Scott McClellan sudah menuliskannya dalam bukunya yang berjudul What Happened, Indside the Bush White House and Washington’s Culture of Deception.

Intinya adalah bahwa ada arus kekuatan politik di Gedung Putih (White House) yang tidak mampu dilawan oleh presiden sekalipun. Bush menghadapi itu, termasuk Obama. Nampaknya, Trump juga akan menghadapi itu dan sinyalnya adalah ketika Amerika mengusir Duta Besar Rusia dari Washington menjelang pergantian tahun sekalipun Trump hanya menunggu tanggal 20 Januari untuk dilantik secara resmi sebagai orang nomor satu di negara Paman Sam tersebut.

Ini menjadi sinyal penting bahwa arus kekuatan politik di Gedung Putih tidak tunduk atau tidak sejalan dengan garis politik yang akan dibangun oleh Trump nantinya yang bersahabat dengan Rusia di bawah kepemimpinan Putin. Singkatnya, kedekatan hubungan antara Trump dengan Putin tidak bisa dilihat sebagai representasi hubungan antara Amerika sebagai suatu Negara dengan Rusia.

Dari pertemuan G-20 di Humberg kemarin menunjukkan hal itu. Langkah politik Trump bertemu secara bilateral dengan Putin tidak mendapatkan respons positif dari dalam negeri. Selain itu, Amerika juga ditinggal dalam forum KTT G-20 yang berlangsung di Humberg. Maka Trump kehilangan legitimasi politiknya di dalam negeri, dan Amerika di bawah kepemimpinannya juga mulai kehilangan supremasi politiknya dalam kancah politik global (Kompas, 10/07/2017).

Dr Ahmad Sahide, Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close