Ahmad Sahide

Pilpres, Hitung Cepat, dan Pasar

Dr Ahmad Sahide

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional, akhirnya berhasil dilaksanakan meskipun menyisakan beberapa catatan ‘luka’ bagi masyarakat. Inilah yang menjadi mementum lima tahunan bagi rakyat Indonesia untuk berdaulat; memberi atau mengambil mandat politik kepada seseorang untuk menjadi pemimpinnya. Tentu saja, dunia internasional akan memerhatikan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia ini karena Indonesia selama ini sudah dikenal sebagai negara mayoritas Islam yang berhasil menjalankan sistem demokrasinya dengan baik.  

Daur ulang demokrasi 2019 kali ini kembali memertemukan antara Joko Widodo versus Prabowo Subianto. Dua figur yang bertarung pada pilpres 2014 silam yang dimenangi oleh Joko Widodo. Bedanya, pada kontestasi sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) sementara Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Karena ini adalah pertarungan edisi kedua antara Jokowi dengan Prabowo sehingga ada istilah ‘El Classico’ untuk menggambarkan sengitnya kontetasi ini.

Istilah ini diambil dari gambaran pertarungan sengit antara klub sepak bola Real Madrid dan Barcelona dalam kompetisi La Liga Santander (Spanyol). Bagi pencinta sepak bola, akan tahu bahwa pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona adalah pertandingan klasik yang penuh gengsi dan sarat dengan emosi, bukan hanya bagi para pemain tetapi juga bagi para penggemar fanatik. Pilpres 2019 kali ini menghadirkan istilah ‘El Classico’ untuk menggambarkan riwayat pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo yang sarat dengan gengsi dan emosi. Juga tidak dapat dimungkiri bahwa kontestasi dua tokoh penting di Tanah Air ini menghadirkan fanatisme di kalangan masyarakat bawah. Dampaknya masyarakat kita terbelah dalam dua ‘kotak besar kebangsaan.

Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak tokoh dan ilmuwan politik di Tanah Air menjelang pilpres 2019 ini.Pilpres yang sejatinya adalah ruang bagi rakyat untuk berdaulat dalam memilih pemimpin, justru akan menjadi momentum untuk memutus tali kasih kebangsaan. Tanda-tanda itu semakin kuat nampak ke permukaan menjelang pilpres. perbedaan dalam pilihan politik seringkali menjerumuskan dalam ‘kotak-kotak’ politik; kawan atau musuh, seagama atau tidak, dan seterusnya. Di sinilah pentingnya kita membangun kedewasan dalam berdemokrasi, baik itu dari elite maupun dari masyarakatnya. Demokrasi bukan untuk membuat kotak-kotak kebangsaan dan menanam benih-benih kebencian. Demokrasi adalah ajang untuk mencari pemimpin terbaik versi pilihan rakyat.

Hasil Hitung Cepat

Pemilihan umum yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak akhirnya berhasil diselenggarakan pada 17 April 2019 kemarin. Pada hari itulah, rakyat memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun demikian, yang paling banyak menarik perhatian adalah pada hasil hitung cepat untuk pemenang presiden dan wakil presiden. Di mana dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan pasangan nomor urut 01, Jowo Widodo-Ma’ruf Amien, sebagai pemenang pilpres 2019 dengan perolehan suara pada kisaran 54/55 persen dan pasangan nomor urut 02 pada kisaran 44/45 persen.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi) tidak menerima dan percaya dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei tersebut. Kubu 02 menuding bahwa lembaga-lembaga survei tersebut sudah tidak netral dan dianggap sengaja memanipulasi data untuk memenangkan kubu 01 (Jokowi-Amien). Bahkan dari awal, sebelum pilpres berlangsung, pasangan Prabowo-Sandi seringkali menyerang dan bahkan tidak percaya dengan hasil-hasil survei dari beberapa lembaga yang memprediksi bahwa Jokowi akan kembali memenangi pilpres 2019. Begitu pula dengan hasil hitung cepat pascapemilihan. Prabowo Subianto dan tim tidak percaya dengan hasil tersebut dan percaya bahwa Probowo memenangi pilpres 2019. Prabowo pun sudah melakukan pidato kemenangan untuk daur ulang demokrasi tahun ini dengan mengklaim memeroleh suara pada kisaran 62 persen.

Jika kita mengikuti dan mengamati dinamika politik menjelang pilpres, kubu 02 melakukan delegitimasi terhadap kinerja lembaga survei yang ada. Menurutnya, secara tidak langsung, lembaga survei yang ada bekerja untuk pemegang kuasa di negeri ini, Jokowi, sehingga hasilnya selalu menguntungkan Jokowi. Itulah yang membuat optimisme besar dari Prabowo dan tim bahwa mereka akan memenangi pilpres 2019 kali ini, meskipun berbagai lembaga survei memprediksi Jokowi yang akan keluar sebagai pemenang. Ada bukti pelecut optimisme, yaitu ketika dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang diprediksi, dari hasil survei, bahwa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang akan keluar sebagai pemenang. Nyatanya, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno (Cawapres dari 02 untuk 2019) keluar sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pelecut semangat lainnya adalah dalam pilpres di Amerika Serikat, negara kampiun demokrasi, pada 2016 silam yang mana hasil lembaga survei memprediksi Hillary Rodham Clinton yang akan keluar sebagai pemenang. Hasilnya, bukan Hillary pemenangnya tetapi Donald Trump. Artinya bahwa lembaga survei bisa salah.

Kredibilitas Lembaga Survei

Oleh karena itu, lembaga survei menjadi sasaran tembak dari tim 02 yang diangggapnya sebagai lembaga survei yang tidak kredibel, lembaga survei yang tidak netral atau bekerja untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Dalam konteks piplres 2019, lembaga survei bekerja untuk memenangkan Jokowi-Amien. Maka tim Prabowo-Sandi membangun wacana untuk tidak percaya dengan hasil hitung cepat lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-Amien. Prabowo dan tim masih optimis bahwa mereka yang memenangi pilpres 2019 kali ini, dengan hasil hitungan internal sendiri.

Wacana yang dibangun oleh tim 02 tentu berdampak terhadap lembaga survei yang ada, publik mulai memertanyakan kredibilitas lembaga itu. Apakah hasilnya dapat dipercaya atau tidak? Menurut saya, inilah yang menjadi tantangan dari kerja ilmiah lembaga survei untuk mempertaruhkan kredibilitasnya. Dan apabila terbukti hasil hitung cepatnya berbeda dengan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka lembaga survei akan kehilangan kepercayaan dan ke depannya akan kehilangan pasar sebab tidak ada lagi yang percaya dengan kinerjanya.

Dari sinilah saya masih tetap percaya bahwa lembaga survei akan tetap menjaga metode ilmiahnya untuk menjaga pasar. Jika lembaga survei bekerja untuk Jokowi dan hasilnya tidak akurat, atau salah prediksi, maka mereka dengan sendirinya akan bubar. Jika benar Jokowi kembali terpilih pada 2019, Jokowi tinggal punya waktu lima tahun lagi untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Sementara lembaga survei akan tetap menjaga eksistensi dan pasarnya setelah era Jokowi berakhir. Akankah lembaga survei mempertaruhkan kredibilitasnya demi Jokowi? Saya kira mereka tidak sependek itu cara berpikir bisnisnya. Karena lembaga survei adalah bagian dari bisnis yang menjanjikan di Tanah Air. Dan cara untuk menjaga pasar adalah dengan memertahankan kredibilitas.

Selanjutnya kita tunggu hasil penghitungan resmi oleh KPU, apakah tudingan dari tim 02 benar atau salah. Jika tudingan itu benar, maka lembaga survei akan kehilangan kredibilitas dan pasar. Sebaliknya, jika salah maka mereka akan kokoh dengan kredibiltas dan pasarnya.

Inilah sedikit catatan kecil kebangsaan mengenai polemik seputar pilpres dan hasil penghitungan cepat lembaga survei yang ada.

Yogyakarta, 27 April 2019

 

Baca juga :  Indikator Integritas

Ahmad Sahide. Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM)

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!