Ahmad Sahide

Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS

 

 

Oleh : Dr Ahmad Sahide*

OPINI, EDUNEWS.ID – Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat (AS) yang cara berpikirnya keluar dari mainstream cara berpikir pemimpin AS pada umumnya. Itulah yang membuatnya sebagai presiden yang menang dengan tren populisme tetapi tidak mempunyai legitimasi politik yang kuat, baik itu di tataran domestik maupun dunia internasional.

Salah satu yang menjadi faktor lemahnya legitimasi politik Trump, sekaligus kontroversial, adalah adanya intervensi Rusia (terutama Vladimir Putin) di balik kemenangannya. Ini juga yang berada di luar mainstream atau garis politik AS sebagai negara super power di dunia.

Rusia, yang dulu dikenal Uni Soviet, adalah negara pewaris ideologi sosialisme yang merupakan lawan dari ideologi kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat hingga berakhirnya Perang Dingin. Meskipun sosialisme Uni Soviet runtuh pada awal tahun 1990an yang dilihat oleh Francis Fukuyama sebagai akhir dari sejarah perang ideologi global (The End of History and the last Man).

Baca juga :  Covid-19 dan Lompatan Peradaban Manusia

Fukuyama berpandangan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet maka tidak ada lagi ideologi yang mampu menyaingi ideologi kapitalisme global yang dipimpin oleh AS. Boleh jadi Fukuyama tidak melihat Rusia akan kembali bangkit dan menjadi bayang-bayang dari supremasi politik Amerika.

Pembacaan Fukuyama nampaknya tida terlalu tepat karena Rusia, terutama di bawah kendali Putin, kembali menjelma sebagai negara kuat yang siap menggantikan supremasi politik yang dikendalikan oleh Amerika. Dalam beberapa kasus, Rusia berani mengambil sikap politik yang berseberangan dengan Amerika.

Hal itu dapat kita lihat dalam perang yang masih berlangsung di Suriah hingga hari ini. Singkatnya, bisa dikatakan bahwa Rusia sebagai pemimpin negara sosialis masih dilihat sebagai representasi lawan ideologis kapitalisme yang dipimpin AS. Tetapi anehnya, Trump justru menikmati kerja sama dengan Putin.

Baca juga :  Duterte

Bahkan Putin berani mengintervensi proses pemilihan Presiden Amerika pada akhir tahun 2016 lalu. Inilah langkah politik Trump yang di luar dari mainstream politik pemimpin AS pada umumnya.

Selain itu, politik proteksionisme yang diusung oleh Trump juga berada di luar garis politik yang umumnya diambil oleh pemimpin yang mendiami White House (Gedung Putih), penganut paham liberalism ekonomi. Trump kelihatannya tidak menganut paham tersebut.

Peraturan Proteksionisme

Donald Trump ahirnya mengesahkan peraturan soal pengenaan bea masuk (ke AS) pada hari Kamis waktu setempat, 08 Maret 2018. Dengan peraturan tersebut, tarif bea masuk 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium (Kompas, 10/03/2018). Langkah proteksionisme Trump ini tentu saja bertentangan dengan paham liberalisme ekonomi yang selama ini dianut oleh Amerika dan sekutunya.

Amerika Serikatlah bersama dengan Inggris dan 22 negara lainnya yang memprakarsai lahirnya ‘sistem Bretton Woods’ pada Agustus 1944 yang melahirkan tiga lembaga dengan corak ekonomi liberal. Tiga lembaga itu adalah International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Developmen (IBRD) yang kemudian dikenal dengan World Bank (Bank Dunia), dan World Trade Organization/WTO (Heywood: 831-833).

Baca juga :  Menghidupkan Gerakan Literasi

Amerika selama sekian abad menikmati kemakmuran dan mampu meraih supremasi politik globalnya karena dilayani oleh sistem tersebut, salah satu dari kritik Joseph Stiglitz. Keyakinan dari paham ekonomi liberal adalah bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik ketika dibiarkan bebas oleh pemerintah.

Hal ini diyakini berlaku pada level internasional maupun nasional (Heywood: 834). Selama sekian abad lamanya Amerika mendoktrinkan paham ini kepada negara-negara dunia ketiga untuk diterapkan. Amerika tentu saja mendapatkan banyak keuntungan finansial dari diterapkannya paham tersebut sebagaimana dikatakan oleh Stiglitz bahwa IMF sebenarnya merespons ‘kepentingan-kepentingan’ dan ideologi masyarakat finansial barat (Heywood: 842).

Advertisement

Tidak heran nominasi sepuluh orang-orang terkaya di dunia selalu didominasi oleh warga negara Amerika Serikat karena IMF hadir untuk melayani kepentingan finansialnya. Namun kini Trump mulai meragukan sistem tersebut. Trump melihat bahwa liberalisme ekonomi mengancam pasar domestik di AS sehingga ia harus mengambil langkah yang bercorak Keynesian (negara mengintervensi pasar).

Trump melihat bahwa liberalisme ekonomi yang selama ini dianut oleh AS dan sekutunya banyak merugikan AS karena memungkinkan baja dan aluminium produksi AS tidak mampu terserap di pasar domestik dengan masuknya baja dan aluminium produsi dari negara lain.

Pada sisi yang lain, ini juga menjadi indikasi ketidakmampuan pasar domestik AS dalam bersaing dengan pasar dari luar di mana liberalisme ekonomi menuntut daya saing yang tinggi. Maka perlu bagi Trump untuk melindungi pasar domestiknya sehingga keluarlah peraturan bea masuk tersebut. Pemerintahan Trump ingin paling sedikit 80 persen baja dan aluminium produksi AS terserap di pasar dalam negeri (Kompas, 10/03/2018).

Peraturan yang dikeluarkan Trump tersebut menuai kecaman dan respons negatif dari berbagai negara, termasuk dari sekutunya Uni Eropa. Uni Eropa bersiap untuk menggugat AS ke WTO karena hal ini dianggap bertentangan dengan aturan dalam WTO dimana AS sendiri yang menjadi salah satu prakarsa dari lahirnya perjanjian Breeton Woods (lahirnya IMF, WB, dan WTO).

Jika AS tidak memedulikan respons dari negara-negara Uni Eropa, maka kebijakannya tersebut akan dibalas dengan Uni Eropa sehingga yang terjadi adalah perang dagang global dan ini tentu sangat berbahaya dalam ekonomi politik global (Kompas, 10/03/2018).

Trump dan Supremasi Politik AS

Proteksionisme yang diambil oleh Trump tersebut tentu saja membuat para sekutunya gerah dan tidak nyaman. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi AS dalam memertahankan supremasi politiknya. Sudah sejak lama Kanselir German, Angela Merkel, mengutarakan bahwa UE harus berlajar untuk tidak tergantung dengan AS.

Pernyataan Merkel tersebut ketika merespons pernyataan Trump bahwa AS terlalu banyak menghabiskan uang untuk menjaga keamanan negara-negara sekutu, termasuk UE. Oleh karena itu, AS di bawah Trump berpikiran bahwa UE harus mampu menjaga dan membiayai keamanannya sendiri tanpa harus tergantung dengan Amerika.

Kini, Trump kembali mengusik sekutunya, Uni Eropa, dengan peraturan bea masuk untuk produk baja dan aluminium yang direspons dengan negative oleh UE. Oleh karena itu, langkah politik yang diambil oleh Trump tersebut menguntungkan pasar domestik AS tetapi itu akan menjadi ancaman untuk memertahankan supremasi politiknya dalam kancah politik global.

Apakah Trump akan menjadi awal dari berakhirnya supremasi politik AS di dunia internasional? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, beberapa negara sekutu AS mulai gerah dengan Trump dan memaksanya berpikir untuk tidak tergantung dengan AS. Jika hal itu terjadi, maka perlahan-lahan supremasi politik AS akan berakhir. China dan Rusia telah bangkit dan bersiap untuk merebut ‘mahkota’ tersebut yang selama ini berada dalam genggaman AS.

Ahmad Sahide, Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com