Ahmad Sahide

Rezim dan Reproduksi Bahasa

Ahmad Sahide*

Bahasa adalah sebuah cara berperilaku dan membuat orang lain berperilaku- J.R. Firth.

Orang-orang yang mempelajari budaya tentu akan memahami bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam teorinya, bahasa termasuk salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan adalah hubungan yang timbal-balik, saling memengaruhi, ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah (Ahimsa-Putra, 2009).

Oleh karena itu, perkembangan kebudayaan (politik salah satu unsur budaya) akan memengaruhi perkembangan bahasa. Lazim dikatakan bahwa kemajuan suatu kebudayaan dapat dilihat dari kemajuan bahasanya. Semakin kaya suatu kelompok masyarakat akan bahasa, maka semakin maju kebudayaan yang dimilikinya. Demikianlah teori hubungan antara bahasa dan budaya yang telah diutarakan oleh banyak pakar di bidang ini.

Melihat eratnya hubungan antara bahasa dan budaya, maka saya lalu tertarik untuk melihat bahasa-bahasa politik yang dilahirkan oleh setiap rezim sejak presiden pertama Soekarno hingga Joko Widodo, presiden ketujuh. Bahasa yang dilahirkan oleh setiap rezim itulah yang menjadi cermin atau ciri khas ataupun karakter politik (kepemimpinan) yang dibangunnya. Di samping itu, pergantian rezim yang terus melahirkan bahasa berkontribusi memperkaya kebahasaan nasional.

Melahirkan Bahasa

Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno, demikian ia dikenal luas, mendapatkan reward, menjadi presiden, dari masyarakat Indonesia setelah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan yang terkadang dilaluinya dengan penangkapan dan pengasingan. Proses yang dilaluinya itulah yang membentuk karakter pribadi Bung Karno dan juga pandangan politik yang dimilikinya. Penangkapan dan pembuangan dialamatkan pada Bung Karno semasa berjuang itulah yang membuatnya anti-terhadap Barat yang terkenal kapitalis itu. Maka dari itu, bahasa yang dipopulerkan oleh Bung Karno, yang terkenal hingga hari ini, adalah seperti Revolusi, Kontra-revolusi, Nekolim, Antek-antek Kapitalis-imperialis, dan Nasakom. Era kepemimpinan Bung Karno juga diistilahkan (bahasa) dengan Orde Lama.

Baca juga :  Menilik Daur Ulang Demokrasi 2019; Catatan untuk KH Ma’ruf Amin

​Berakhirnya era kepemimpinan Soekarno karena dikudeta, demikian keyakinan di benak sebagian besar rakyat Indonesia, oleh Jenderal Soeharto. Era Soeharto diistilahkan dengan Orde Baru. Latar belakang Soeharto berbeda dari Soekarno. Soeharto dari militer, Angkatan Darat, yang bertugas untuk melindungi dan menjaga keamanan negara. Di samping itu, Soeharto mengambil-alih kepemimpinan nasional pada saat negara dalam situasi krisis (ekonomi). Maka bahasa yang dipopulerkan oleh rezim Soeharto adalah Pembangunan, Anti pembangunan, Gerakan Pengacau Keamanan, Penataran, dan lain sebagainya (Rakhmat, 1996: 51). Sementara istilah lainnya yang cukup populer pada era Soeharto adalah Demokrasi Pancasila serta Asas Tunggal Pancasila. Berbeda dengan Bung Karno yang memomulerkan istilah Demokrasi Terpimpin. Kediaman Soeharto, Cendana, juga menjadi kamus politik yang cukup populer semasa ia berkuasa.

Kekuasaan Soeharto yang otoriter berakhir pada tahun 1998 saat Indonesia dihantam badai krisis ekonomi dan moneter. Berakhirlah sudah rezim Orde Baru Soeharto dalam memproduksi bahasa yang menjadi bagian dari rezim kekuasaannya. Pasca Soeharto, Indonesia memasuki fase baru yang diistilahkan era reformasi. Kata reformasi pun, sejak saat itu, menjadi bahasa yang sangat populer bagi rakyat Indonesia.
​Era BJ. Habibie dan Abdurrahman Wahid memang tidak banyak melahirkan bahasa yang mengidentikkan kekuasaannya mengingat era kepemimpinan kedua tokoh tidak berlangsung lama. Bahasa yang dipopulerkan oleh Habibie hanyalah istilah teknokrat, sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memomulerkan “Gitu aja kok repot!”
​Gaya Gus Dur yang nyeleneh dan kontroversial membuatnya hanya berkuasa kurang dari dua tahun. Akhirnya Megawati Soekarno Putri naik ke puncak kekuasaan nasional. Munculnya Megawati ke panggung politik nasional membuat istilah Wong Cilik terkenal ke seluruh rakyat Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pimpinan Megawati pun selalu diidentikkan sebagai partainya Wong Cilik, rakyat kecil. Wong Cilik adalah bahasa yang secara ideologis dekat dengan bahasa Marhaenisme yang dipopulerkan Bung Karno, bapaknya. Pada era Megawati, Menteng, alamat kediamannya, juga menjadi sangat populer dalam kancah politik nasional. Megawati juga menyebut kabinetnya dengan Kabinet Gotong Royong.
​Megawati hanya berkuasa kurang lebih tiga tahun lamanya. Ia dikalahkan oleh anak buahnya sendiri, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam daur ulang demokrasi 2004. Munculnya SBY sebagai pimpinan puncak nasional menggeser beberapa bahasa politik yang dipopulerkan oleh Megawati. Menteng, yang populer pada zaman Megawati perlahan-lahan tergantikan oleh Cikeas, kediaman SBY di Bogor. SBY juga menyebut kabinetnya dengan istilah Kabinet Indonesia Bersatu (jilid satu dan dua).

Baca juga :  Singgung Asas Tunggal, Menko Polhukam Luhut Diminta Belajar ke Zaman Orba

Selama sepuluh tahun berkuasa, SBY tidak melahirkan bahasa politik yang kuat secara ideologis. Misalnya Bung Karno dengan Nasakom dan Marhaennya, Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, dan Megawati dengan Wong Cilik-nya.
​Sejak 20 Oktober lalu, SBY resmi meninggalkan istana tanpa melahirkan dan meninggalkan bahasa ideologis yang menjadi ciri khas dari zamannya. Dan sejak 20 Oktober itu pula, Joko Widodo (Jokowi) masuk istana.

Yang perlu dicatat adalah bahwa jauh sebelum Jokowi masuk istana, presiden dari kaum pinggiran ini telah memomulerkan bahasa politik yang kuat secara ideologis dan menjadi cerminan dari karakter kepemimpinannya. Kemunculan Jokowilah yang memomulerkan bahasa “blusukan” dan revolusi mental yang menjadi bagian dari kampanyenya menjelang 9 Juli lalu. Setelah dilantik menjadi orang nomor satu di negeri ini, Jokowi melantik anggota kabinetnya satu minggu kemudian dan ia memberinya nama Kabinet Kerja. Jokowi juga, dalam pidato pelantikannya, 20 Oktober, kembali memomulerkan istilah Jiwa Cakrawati Samudera (jiwa pelaut yang berani menghadapi samudra dan ombak yang menggulung). Istilah lainnya yang dipopulerkan oleh Jokowi dalam pidato kenegaraan perdananya tersebut adalah Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya (Kompas, 21/10/2014).

Baca juga :  Menghidupkan Gerakan Literasi

Begitulah reproduksi bahasa dari rezim ke rezim. Dan mari kita menanti bahasa politik yang kuat secara ideologis yang lahir dari kepemimpinan Jokowi- JK (Jusuf Kalla) hingga selesai masa kepemimpinannya. Bahasa yang menunjukkan cara berpikir dan perilaku kedua pemimpin tersebut.

Ahmad Sahide*, Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!