Ahmad Sahide

Runtuhnya Kredibilitas Demokrasi Amerika

Dr. Ahmad Sahide

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Pemilihan presiden di negeri Paman Sam, Amerika Serikat (AS), selalu menyita perhatian dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran sentral Amerika, sebagai negara superpower, di kancah politik global. Selain itu, Amerika adalah negara kampiun demokrasi di dunia sehingga pemilihan presiden di jantung peradaban dunia saat ini tersebut menjadi ajang bagi negara-negara di dunia, terutama dari negara-negara berkembang, untuk belajar berdemokrasi.

Pada Desember 1940, Presiden Roosevelt mengusulkan untuk menjelmakan Amerika ke dalam suatu “gudang besar untuk demokrasi.” Empat puluh dua tahun kemudian, Presiden AS  Ronald Reagan berpidato di Parlemen Inggris dan mengusulkan usaha internasional bersama “untuk menumbuhkan infrastruktur demokrasi dengan sistem pers bebas, partai-partai politik, dan universitas-universitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan mereka dengan cara damai.” Pada tahun berikutnya, pemerintahan AS menciptakan “Bantuan nasional untuk demokrasi” (National Endowment for Democracy) (O’Donnel, dkk: 1991).

Amerika, sebagai negara adidaya, seolah merasa sebagai negara paling bertanggung jawab untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem yang diterapkan di seluruh dunia. Francis Fukuyama merespons keruntuhan Uni Soviet pada awal tahun 1990-an dengan menulis buku untuk mendukung proyek besar Amerika ini. Dalam bukunya yang berjudul The End of History and the Last Man, Fukuyama membangun tesis bahwa keruntuhan Uni Soviet adalah akhir dari perang ideologi global dimana kapitalisme dan demokrasi liberal muncul sebagai pemenang dan tidak akan ada lagi ideologi yang akan menandingi dominasinya.

Amerika kemudian semakin kokoh dengan posisinya sebagai negara kampiun demokrasi di dunia. Dan kemenangan Barack Obama, dari kulit hitam, pada pemilihan presiden 2008 semakin melengkapi sejarah Amerika sebagai negara yang demokrasinya paling matang di dunia. Obama mampu mematahkan mitos politik Amerika bahwa untuk menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut haruslah warga berkulit putih. Keluarnya Obama sebagai pemenang kala itu, dan dilanjutkan pada 2012, menggambarkan bahwa masyarakat Amerika mampu keluar dari kotak-kotak etnisitas dan golongan dalam memilih pemimpin. Mereka melihat gagasan dan harapan perubahan, bukan warna kulit dan golongan.

Baca juga :  Catatan tentang Reshuffle (Lagi)

Titik balik 2016

Apabila demokrasi dimaknai sebagai ruang bagi rakyat untuk mencari figur-figur terbaik menjadi pemimpin, maka pemilihan presiden pada 2016 menjadi awal dari munculnya setitik noda dalam demokrasi Amerika. Hal itu ditandai dengan munculnya sosok seperti Donald Trump, dari calon independen, yang memenangi konvensi Partai Republik. Donald Trump adalah tokoh yang bukan dari internal partai dan menjadi kandidat yang ‘tidak dikehendaki’ oleh elite-elite Republik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Republik untuk menghentikan laju Trump, termasuk dengan tidak adanya sinyal dukungan dari mantan Presiden AS George Walker Bush, tetapi Trump tidak dapat dihentikan. Senator Texas Ted Cruz, yang didukung oleh elite partai, akhirnya menyerah untuk menghentikan Trump. Gubernur Ohio, John Kasich, juga mundur dalam pemilihan pendahuluan kala itu.

Kemunculan Trump pun tidak kalah hebohnya dengan munculnya Barack Obama pada 2008. Bedanya, Obama muncul sebagai sosok fenomenal dan menghadirkan harapan. Obama waktu itu adalah candidate of hope. Sementara Donald Trump muncul dengan sosoknya yang kontroversial dan seolah membelah rakyat AS, dan dunia, antara like-dislike. Trump adalah candidate of fear. Bahkan di internal Partai Republik sekalipun ikut terbelah karena sosok Donald Trump yang konstroversial itu.

Rizal Mallarangeng merespons kemunculan Trump kala itu dengan menulis di harian Kompas, 8 Oktober 2016, yang judul Hillary, Tokoh Sejarah di Jalan Berliku.  Dari tulisannya, pengamat politik dan pendiri Freedom Institute itu secara tegas menunjukkan keberpihakannya kepada mantan first lady Amerika tersebut. Rizal Mallarangeng menuliskan, “…Mungkin agak berlebihan jika berkata bahwa Hillary adalah benteng pertahanan terakhir melawan kegelapan.” William Liddle, Professor Emeritus Ohio State University, juga menulis di harian Kompas pada hari Sabtu 15 Oktober 2016. William Liddle menggambarkan Trump sebagai Orang Kuat yang Mengerikan, demikian judul artikelnnya. Hasil survei pada 2016 menunjukkan bahwa Hillary unggul dari Trump, namun pada hari pemungutan suara yang keluar sebagai pemenang adalah Trump.

Baca juga :  Menyorot Gejolak Politik Turki

Tentu saja kemenangan tersebut mengejutkan dunia internasional dan sekaligus menjadi catatan negatif atau noda hitam dari iklim demokrasi Amerika. Amerika yang dikenal sebagai negara dengan tingkat peradaban yang maju dan tinggi justru memilih figur seperti Donald Trump, yang pernyataannya banyak tidak berdasar, untuk menjadi pemimpinnya. Bahkan pemimpin dunia.  Dan dalam empat tahun mendiami White House, Trump melanjutkan sikap kontrovesialnya serta pernyataan-pernyataan politiknya yang tidak berdasar data. Salah satunya adalah ketika dunia terkena dampak Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), Trump memberikan solusi untuk melawannya dengan meminum inspektan.

Tentu saja para ilmuwan Amerika malu dengan pernyataan pemimpinnya tersebut. Bagaimana mungkin negara seperti Amerika yang dikenal sebagai jantung ilmu ilmu pengetahun, unggul dalam hal riset dan penguasaan teknologi mempunyai pemimpin yang pernyataannya tidak berdasar hasil riset? Dunia pasti menertawai Amerika dengan pemimpinnya seperti Donald Trump tersebut. Oleh karena itu, jika kemenangan Obama pada 2008 bisa dikatakan sebagai penyempurna dari demokrasi Amerika, maka kemenangan Trump menghadirkan setitik noda dari demokrasi Amerika. Amerika yang mengajari, bahkan kadang memaksa, negara-negara di dunia untuk menerapkan sistem demokrasi justru mempunyai pengalaman yang menunjukkan bahwa demokrasinya tidaklah sempurna. Juga bisa dikatakan sedang mengalami kemunduran.

Dua tahun setelah Trump memimpin Amerika, tepatnya pada 2018, the Economic Inteligence Unit  mengeluarkan daftar negara-negara demokrasi di dunia di mana Amerika masuk pada urutan ke-21 serta dikategorikan sebagai ‘flawed democracy’ atau demokrasi yang cacat. Setahun sebelumnya, Pew Research Center melakukan polling yang mana hasilnya hanya 47 persen rakyat Amerika yang puas dengan cara kerja demokrasi. Inilah bentuk krisis dari demokrasi Amerika (Bambang cipto, 2019).

Piplres 2020 dan Kredibilitas Amerika

Donald Trump kembali maju untuk memertahankan posisinya sebagai Presiden AS pada pemilihan yang berlangsung 3 November 2020 ini. Dalam daur ulang demokrasi kali ini, Trump ditantang oleh politisi senior dari Partai Demokrat, Joe Biden yang menggandeng Kamala Harris, perempuan berkulit hitam. Biden adalah Wakil Presiden Amerika di bawah pemerintahan Barack Obama. Jajak pendapat sebelum hari H pemilihan sudah menunjukkan bahwa Trump akan kalah dari Biden. Inilah yang menghadirkan keraguan dan kecemasan, terutama bagi rakyat Amerika. Apakah Trump akan menerima hasil pemilihan jika dirinya benar-benar kalah dari Biden?

Baca juga :  Menugaskan (Mengajar) Menulis

Kecemasan tersebut akhirnya terbukti. Trump tidak menerima dirinya kalah dari Biden-Harris. Bahkan ketika proses penghitungan suara masih berlangsung dan menunjukkan bahwa Trump tertinggal dari Biden, Trump sudah mengumumkan bahwa dirinya kembali memenangi pemilihan presiden. Dan setelah Trump semakin tertinggal dari Biden akan perolehan Electoral Votes, Trump menuding adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Biden-Harris. Trump menuding Demokrat mencuri suaranya. Karena menuding adanya kecurangan inilah sehingga Trump mengerahkan massa untuk demonstrasi di tempat-tempat yang dimenangi Biden (Kompas, 8/11/2020). Bahkan sampai hari ini, ketika artikel ini ditulis, Trump belum memberikan pernyataan politik yang menerima hasil pemilihan di mana dirinya kalah. Sementara banyak pemimpin negara di dunia sudah memberikan ucapan selamat kepada Biden-Harris (Kompas, 9/11/2020).

Sikap politik Trump yang tidak bersedia menerima hasil pemilihan tersebut tidak menggambarkan lagi Amerika sebagai negara yang demokrasinya matang. Bahkan tradisi di mana kandidat yang kalah dan menuding pihak menang berlaku curang (tanpa bukti) sebenarnya hanyalah tradisi politik dan berdemokrasi di negara-negara berkembang yang demokrasinya belum matang. Tapi kini, dengan hadirnya sosok seperti Trump, orang kuat yang mengerikan itu, telah meruntuhkan tradisi berdemokrasi Amerika.

Semoga Biden-Harris mampu membangun kembali tradisi berdemokrasi Amerika yang matang yang bisa menjadi cerminan dari berbagai negara di dunia!

 

Ahmad Sahide, Dosen Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Penggiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com