Regulasi
-
63Gaji PNS Naik 5% Tahun Depan
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5% tahun depan. Keputusan itu sudah diambil pemerintah dengan mengalokasikan...
-
104Mendikbud Akan Pisahkan Pendidikan Moral Pancasila dengan PPKn
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya kini sedang membahas rencana penerapan dan pengaktifan kembali pelajaran...
-
692019, 4,4 Triliun Dana Digelontorkan untuk PAUD
LEMBANG, EDUNEWS.ID-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) anak usia dini (PAUD) sebanyak Rp 4,4 triliun...
-
104IGI Sebut PP Nomor 49 2018 bukan ‘Kado Indah’ Bagi Guru Honorer
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama...
-
75Hadapi Masa Depan, Murid harus Mampu Ciptakan Pekerjaan Baru
BALI, EDUNEWS.ID-Staf ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ananto Kusuma Seta mengatakan guru harus mempersiapkan siswa untuk hadapi jenis pekerjaan baru....
-
124Rencana Pengurangan SKS Mesti Dikaji Ulang
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Dosen Ilmu Hukum di Universitas al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad menilai wacana pemangkasan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang...
-
128Pemberlakuan Tes Ujian PPPK ‘Hianati’ Perjuangan Guru Honorer
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FTHK2I) menolak seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan sistem tes atau seleksi. Tes...
-
135Mendikbud Prioritaskan Guru Honorer 35 Tahun Keatas untuk PPPK
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memprioritaskan para honorer yang...
-
102Menristekdikti : Kami tidak Pernah Toleran Ijazah Bodong
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi penerbitan ijazah bodong di...
Popular Posts
-
Terapkan UU 28/1999 Maka Indonesia Bebas Korupsi
-
Diduga Rugikan Negara 5.250 triliun, Eggi Sudjana Laporkan Presiden Jokowi ke KPK
-
Ketum IGI Narsum Rakornas Pendidikan Anti Korupsi KPK
-
Selama 2018 KPK OTT 27 Kali, Berikut Rinciannya
-
Jelang Pilpres, Rizal Ramli Khawatir Jurnalis ‘Biang Kerok’ Perpecahan Bangsa
-
Rektor Atmajaya Dukung Rencana Pengurangan Jumlah SKS
-
Masih Minim, Industri Incar Lulusan Aktuaria
