Regulasi
-
143Regulasi Ojek Daring Harus Diperjelas
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemerintah memperjelas regulasi ojek online. Pasalnya, ojek konvensional menggunakan regulasi...
-
155Kepala Desa Tolak Revisi UU Desa
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, anggota DPD RI, Akhmad Muqowam terkejut dengan komplain...
-
162Gerindra : KPU Langgar UU Jika Aturan Pergantian Cakada Bermasalah Masuk PKPU
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kalangan dewan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal aturan pergantian calon kepala daerah bermasalah hukum yang diwacanakan...
-
145Kemenhub tidak Ikut Tetapkan Tarif Ojek Online
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, tidak ikut menetapkan tarif untuk ojek online. Pasalnya, tarif itu ditentukan langsung oleh...
-
176DPR Dukung Moratorium Pengemudi Online
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama mengkhawatirkan masifnya penambahan pengemudi berbasis online baru yang terus...
-
139Kemendag Diminta Cabut Permendag soal Impor
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro menilai, selagi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018...
-
124Pemerintah Moratarium Pendaftaran Pengemudi Taksi Online
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pendaftaran pengemudi taksi daring. Pemerintah berasalan, saat ini jumlah taksi daring di...
-
257PB COPMI Tegaskan Akan Advokasi Mahasiswi Bercadar di UIN Yogyakarta
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pimpinan Besar Corps Puteri Muslimin Indonesia (PB COMPI), menegaskan akan mengambil berbagai langkah untuk mengadvokasi mahasiswi Universitas Islam Negeri...
-
181Regulasi Pesantren Ingkari Semangat Otonomi Daerah
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai rencana pemerintah yang akan menarik persoalan izin pendirian...
-
132Komisi X : Penerapan UU 23 Tahun 2013 Menyisakan Masalah
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, penyerahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota...
