Regulasi
-
169Ikut Arahan Jokowi, Berikut Aturan di ESDM yang Dicabut
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penataan peraturan di lingkungan kementerian dengan mencabut 32 peraturan....
-
115Ketua DPR Tegaskan RUU Penyadapan Berlaku untuk Semua Lembaga
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan tidak hanya berlaku untuk Komisi...
-
136Polisi akan Tilang Pemotor yang Tak Lewat Lajur Khusus di Jalan Sudirman-Thamrin
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Polda Metro Jaya mulai menindak pengendara roda dua yang keluar dari jalur khusus motor di kawasan Sudirman-Thamrin...
-
151MK Tolak Uji Materi UU ASN
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU tentang Aparatur...
-
147Demi Keselamatan Penumpang, Taksi Online Perlu Diatur
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sejumlah pengemudi taksi online melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (29/1/2018) lalu. Mereka menuntut agar...
-
Sanksi Tilang untuk Taksi Daring akan Diubah
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Perhubungan merencanakan untuk memberlakukan tindakan simpatik sebagai pengganti tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sopir taksi...
-
147Menhub Tidak Risau dengan Demonstrasi Supir Taksi Online
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tidak merisaukan rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah supir taksi online,...
-
120Hendropriyono Ngebet Ada UU Wajib Militer
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono meminta para bakal...
-
139DPR Diminta Transparan Bahas RUU LGBT
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka atau transparan dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)...
-
223Kebijakan Lelang Gula Rafinasi Perlu Ditinjau Ulang
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kebijakan lelang gula rafinasi yang akan dijalankan pemerintah pada pertengan bulan Januari ini dinilai perlu dikaji ulang....
