DAERAH

ARA Enggan Tanggapi Desakan Pemeriksaan ke Polda Sulsel terkait Dugaan Korupsi Portal Elektronik dan Penjualan Kantor Lurah Pandang

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA)/net.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pemberitaan anggaran proyek pengadaan portal elektronik otomatis di Kantor DPRD Kota Makassar yang berada di Jalan Andi Pangeran (AP) Pettarani, dan isu penjualan Kantor Lurah Pandang yang berada di Kecamatan Panakkukang, akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).

Ia mensesalkan pemberitaan tersebut yang ditujukan terhadap dirinya. Dia menyebutkan kabar yang ditujukan pada dirinya itu tidak benar dan merupakan fitnah terhadap dirinya.

“Fitnah besar,” kata Adi, saat dikonfirmasi Wartawan Edunews.id via Whatsapp, Senin (19/4/2021).

Lanjut Adi Rasyid Ali, yang akrab disapa ARA itu, menilai kabar tersebut terkesan tidak masuk akal, dikarenakan belum terbukti kebenarannya.

“Lucu,” singkat ARA.

Dirinya menganggap isu tersebut salah alamat dan terkesan tidak nyambung.

“Tidak nyambung,” tegas ARA.

Namun saat wartawan Edunews.id mempertanyakan, “Bagaimana tanggapan terkait desakan pemeriksaan ke Polda, apakah bersedia pak atau bagaimna?”.

Dirinya enggan menanggapi desakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Sulsel terkait pemeriksaan dugaan korupsi dan isu penjualan Kantor Lurah Pandang yang diduga melibatkan dirinya.

“Itumi jawabanku diatas. Cukup,” tegas ARA.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Sulawesi Selatan (Sulsel), Beni Iskandar meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, memeriksa kasus dugaan korupsi portal elektronik dan isu penjualan kantor lurah Pandang yang berada di Kecamatan Panakkukang, yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).

Baca juga :  Politisi Golkar ini ‘Mangkir’ dari Panggilan Polda Sulsel

Ia menilai, kasus tersebut telah viral dan menjadi komsumsi publik, karenanya menjadi wajib bagi Polda Sulsel untuk menindaklanjutinya.

“Terungkapnya kasus ini terlepas terbukti atau tidaknya dikemudian hari, sudah mencoreng nama baik DPRD Kota makassar, di mana seorang figur wakil ketua DPRD diduga kongkalikong dalam hal jual beli kantor lurah dan kemahalan biaya portal eletronik, oleh karena itu mestinya APH tidak tinggal diam untuk segera menelisik dugaan kongkalikong ini,” katanya kepada wartawan Edunews.id, Minggu (18/4/2021).

Selain itu, Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Provinsi Sulawesi Selatan, Mochtar Djuma mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, mengusut tuntas dugaan korupsi portal elektronik dan isu penjualan kantor lurah Pandang yang berada di Kecamatan Panakkukang, yang diduga melibatkan salah seorang Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, berinisial (ARA).

Baca juga :  LIRA Sulsel Laporkan Dugaan Komersialisasi Aset Kantor Lurah Pandang ke Polda Sulsel

“Kami meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Ketua,” katanya kepada wartawan, Minggu (18/4/2021).

Lanjut Mochtar Juma, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar yang membidangi aset, dirinya menjelaskan, kasus tersebut harus diusut tuntas dikarenakan diduga melibatkan wakil ketua DPRD Kota Makassar.

“Ini harus diusut tuntas karena diduga melibatkan wakil rakyat. Mau itu Anggota DPR, pegawai Pemkot harus diusut tuntas itu kasus Korupsi,” jelasnya.

“Anggota DPRD itu Wajib hukumnya tidak bersentuhan atau berhubungan dengan proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jadi tidak boleh. Itu melanggar,” tegasnya.

Dia juga meminta anggota DPRD untuk tidak mengerjakan proyek APBD.

“Kalau itu terbukti melakukan, harus dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPRD Kota Makassar,” pungkasnya.

Dilansir dari media Porosmaju.id, anggaran proyek pengadaan portal elektronik otomatis di Kantor DPRD Kota Makassar menjadi sorotan, karena dianggap lebih besar dari harga pasaran.

Dari data lpse.makassar.go.id, nomor paket 9533234, pengadaan securty check system dengan nilai pagu Rp200 juta, sementara untuk harga pasaran jauh dibawah itu.

Salah satu penyedia portal parkiran elektronik menyebutkan bahwa harga pasaran untuk sistem portal otomatis perumahan senilai Rp25 juta.

Palang parkir portal otomatis electrik Rp11 juta, portal parkir otomatis termurah Rp8.500.000 dan paket palang otomatis portal parkir sebesar Rp.80 juta.

“Kalau sampai harga 200 juta anggarannya itu terlalu besar, karena harganya tidak sampai segitu,” kata penyedia tersebut, Sabtu (17/4/2021).

Iapun menduga jika dana yang dialokasikan sebanyak itu perlu dipertanyakan. Karena ada permainan kongkalikong harga, atau permainan anggaran

“Mungkin ada salah satu dewan yang atur anggaran itu proyek. Ini saya duga saja yah,” ujarnya

Olehnya, ia mengaku bisa mengerjakan pengadaan portal parkir elektronik yang jauh lebih murah dari anggaran yang ada.

“Saya bisa kerja itu kalau mau lebih hemat dan murah dengan kualitas yang sama,” pungkasnya.

Diketahui, hingga saat ini portal elektronik tersebut belum sepenuhnya di fungsingkan, sebab jika itu sudah digunakan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Gedung DPRD Makassar.

Juga, beredar gambar ARA bertuliskan, ‘ARA juga diduga terlibat kongkalikong bersama oknum Camat dalam jual beli Kantor Lurah Pandang (Penjualan Aset Pemerintah Kota Makassar)’.

Baca juga :  Sudah Seminggu, Polda Selidiki Penyebab Banjir Bandang di Masamba

(tas)

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com