DAERAH

Buka Ruang Diskusi Soal Tambang Pasir Laut, Pakar Lingkungan UMI: Insha Allah Bisa. Sesuai dengan Koridor Ilmiah

Pakar Lingkungan Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Andi Tamsil

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pakar Lingkungan Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Andi Tamsil membuka ruang berdiskusi secara ilmiah kepada pihak yang menganggap pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis di perairan Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan merugikan masyarakat nelayan.

“Insha Allah bisa, sesuai dengan koridor ilmiah dan apa yang saya tau,” katanya, saat dihubungi wartawan Edunews.id via Whatsapp, Selasa (13/10/2020).

“Memang harus didiskusikan secara terbuka dan fair, supaya tidak menimbulkan persepsi yang bias. Semua pihak harus kita ajak diskusi, agar masyarakat tidak ada yang menjadi korban atau dirugikan,” tambahnya.

Lanjut Tamsil, yg juga Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI Makassar tersebut, dirinya terus mengikuti perkembangan pembahasan Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) pertambangan Pasir Laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Ketika Amdal Penambangan Pasir laut dibahas, saya masih PLT Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel, jadi saya selalu memihak kepentingan Nelayan. Dan semua usul terkat kepentingan nelayan sudah saya sampaikan saat pembahasan Amdal. Kita tunggu, apakah janji Pemrakarsa ditepati atau tidak. Masyarakat memang harus melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang wajib dilaporkan oleh Pemrakarsa,” tuturnya.

Baca juga :  Perjuangkan Anggaran Pusat ke Gorontalo, Kinerja Idah Syahidah Diapresiasi Mitra Kerja

Diketahui Dr Andi Tamsil juga pernah menjabat sebagai Konsultan International Fund pf Agriculture Development (IFAD) Kota Makassar, ada 15 Kelurahan yang didampingi, termasuk Kodingareng dan Barrang Caddi.

Sebelumnya dikabarkan, Dikutip dari Fajar.co.id, dirinya menilai aktivitas penambangan pasir untuk mempercepat proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) sama sekali tak merugikan berbagai pihak dan memenuhi standar lingkungan.

Hal itu disampaikan Dr Andi Tamsil setelah meninjau langsung aktivitas penambangan pasir laut di Lokasi Reklamasi MNP dan Quarry Penambangan Pasir Galesong Utara Kabupaten Takalar bersama PT Pelindo IV dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Sabtu (10/10/2020).

Ia mengaku, penambangan pasir tersebut, justru lebih memenuhi standar lingkungan dibandingkan dengan penambangan pasir laut sebelumnya. Misalnya terkait lokasi, sebelumnya hanya berjarak kurang dari 1 mil dari bibir pantai, dan sekarang lokasinya, lebih dari 8 mil dari bibir pantai. Bahkan, penambangan pasir laut tersebut telah dikaji dengan mendalam oleh tim penilai Amdal Sulsel.

“Saya mengikuti mulai dari kerangka acuan amdal sampai selesai, termasuk polemik di masyarakat sampai saat ini. Jadi penambangan yang dilakukan Pemrakarsa dengan mitranya masih sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam dokumen AMDAL dengan baik,” bebernya.

Baca juga :  Duh, Sebanyak 60 Persen TKA di Sukabumi Berasal dari Cina

Akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu juga berharap aktivitas pertambangan tetap berjalan seperti ini (tidak keluar dari titik koordinat).

“Apa yang dijanjikan sama dengan yang dilakukan, penambangan pasir laut ramah lingkungan dengan prosedur SOP ramah lingkungan. Kita berharap kalau dalam prosesnya ada pihak-pihak yang dirugikan tentu kita berharap kerugian itu menjadi tanggung jawab pemrakarsa,” harapnya.

“Saya juga melihat memang ada pengeruhan saat pengisapan pasir laut tetapi itu tidak lama dan radiusnya juga tidak jauh. Sampai saat ini saya melihat ini masih dalam batas wajar,” sambungnya lagi.

Dr Andi Tamsil juga menanggapi terkait isu penurunan daya tangkap ikan oleh nelayan, dari hasil pantauannya dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan, daerah sekitar penambangan bukan daerah tangkapan ikan.

“Saya memang tidak melihat ada nelayan di sekitar sini (lokasi tambang). Hampir tidak ada alat tangkap yang dipasang, jadi data Dinas Perikanan itu betul. Saya tidak melihat ada pihak yang dirugikan dengan aktivitas tambang ini. Di sini tidak ada aktivitas nelayan, sampai saat ini masih sesuai izin Amdal,” jelasnya.

Baca juga :  Kapal PT Boskalis kembali Beroperasi, Warga Kodingareng Gelar Unjuk Rasa di Pantai Losari

Oleh karena itu, Dr Tamsil menyarankan masyarakat maupun aktivis WALHI untuk berkomunikasi dengan baik terkait isu-isu aktual. Pemerintah, kata dia, tidak menutup mata.

“Pemerintah terbuka, jadi saya kira bagus sekali. Saya sebagai tim teknis sekaligus akademisi jika dibutuhkan siap berbagi pengetahuan untuk mencari pengetahuan. Berdasarkan pantauan saat kapal beroperasi dia mengambil pasir di daerah yang ditentukan, dan kapal ini punya alat yang bisa kita kontrol sehingga jika dia keluar dari koordinat maka akan ketahuan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, peninjauan tambang pasir menempuh jarak kurang lebih 2 jam. Setelah sampai di titik koordinat sesuai yang ditentukan, rombongan memantau aktivitas penambangan sekitar 2 jam lebih dan aktivitas penambangan sesuai dengan amdal.

Fakta di lapangan, sebaran kekeruhan hanya sekitar 300 meter. Bahkan durasi kekeruhan tidak lama hanya sekitar 40 menit hingga 1 jam sudah kembali normal (jernih).

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com