DAERAH

Danny Janji 100 Hari Bersih-bersih Pemerintahan, Djusman AR : Kita Support

Djusman AR
Spread the love

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- KPU Makassar secara resmi telah menetapkan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dan Fatmawati Rusdi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Sabtu (23/1/2021).

Usai ditetapkan tadi, Danny Pomanto memaparkan agenda 100 harinya saat menjabat nanti.

Danny mengungkapkan, dirinya akan mengaudit penggunaan anggaran. Termasuk melakukan penataan atau bersih-bersih birokrasi di lingkup Pemkot Makassar.
Tidak hanya itu, Danny Pomanto juga mengatakan akan membentuk tim transisi. Tujuannya, untuk menilai kinerja para birokrat selama periodenya berjalan.

“Kami akan segera membentuk tim transisi. Kita sedang melobi, dan tim transisi ini di luar pemerintahan. Mereka akan menilai satu persatu kondisi tubuh pemerintahan, siapa tau ada birokrat tidak sehat,” jelasnya.

Baca juga :  Operasi LGBT, Polisi Tangkap Belasan Waria Salon

Menanggapi hal tersebut, Pegiat anti korupsi, Djusman AR mengungkapkan, pernyataan atau program 100 hari yang dicanangkan oleh Danny Pomanto pada saat pidato penetapan Wali Kota terpilih oleh KPU terkait bersih-bersih pemerintahan tentu tidak ada alasan bagi publik untuk tidak mendukung langkah tersebut.

“Saya kira tidak ada alasan untuk tidak mendukung atau mensupportnya oleh segenap elemen masyarakat,” kata Djusman saat diwawancarai oleh edunews.id, Sabtu (23/1/2021).

Sebabnya, papar Djusman, program tersebut merupakan amanah konstitusi, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

“Hal ini bukan sesuatu yang baru disampaikan Danny, publik juga tau hal tersebut sesuai dengan visi misi Danny-Fatma,” lanjut Djusman.

Baca juga :  Ketua PBNU Minta Umat Beragama Bantu Warga Asmat

Kedepannya, tutur Djusman, publik berharap gerakan program 100 hari bersih-bersih birokrasi, audit penggunaan anggaran, evaluasi kinerja dijalankan.

Apalagi, kata Djusman, di masa transisi ini memang terlihat, bahkan publik melihat bahwa ada terdapat banyak kebijakan yang mengundang perhatian dan pertanyaan publik, karena dalam birokrasi setiap kebijakan itu berimplikasi pada penggunaan anggaran APBD dan APBN.

“Seperti misalnya penggunaan anggaran covid,” papar Djusman.

Dirinya mendorong, perlu ada audit mulai dari pemerintahan Pj Wali Kota yang dulu (Ikbal) hingga Pj Wali Kota saat ini.

“Kepada Danny sebagai pemerintah nantinya, penggiat anti korupsi berharap bahwa segala temuan nantinya konsisten di dorong ke ranah hukum. Kalau kerugian lebih 1 Milyar dorong ke KPK, ada ke kepolisian ada ke kejaksaan,” tutur Djusman.

Baca juga :  Kunjungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Andi Sudirman Bahas Ini

Djusman menegaskan jika Danny Konsisten dengan pemerintahan yang bersih, NGO pegiat anti korupsi senantiasa akan memberikan support.

“Pasti kita akan support selama pemerintahan Danny konsisten dengan pemerintahan yang bersih” pungkasnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com