DAERAH

Didampingi Monitoring dan evaluasi MCP, Wagub Sulsel: Terima Kasih KPK

MAKASSAR, EDUNEWS.IDWakil Gubernur Sulsel mengucapkan terima kasih kepada KPK dalam memberantas korupsi di daerah. Hal itu dia sampaikan saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/11/2020).

“Kami berterima kasih bahwa KPK siap mendampingi kami untuk memonitoring dan evaluasi. Semoga ini terus berjalan progressive dan termonitor dengan baik,” ucap Andi Sudirman.

“Kehadiran KPK artinya siap bersinergi dalam rangka penciptaan system birokrasi yang profesional, bersih dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Sulawesi Selatan,” tambahnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kordinator wilayah 8 KPK RI (Kumbul Kusdiwijanto) Bupati/Walikota Se Sulsel, Sekda Se Sulsel, Inspektorat daerah.

Di Moderatori Roro Wide, KPK mengadakan Rapat Koordinasi MCP Sulsel Tahun 2020.

Pertemuan ini di tekankan pada monitoring dan evaluasi. Dilaksanakan secara virtual, pertemuan ini dihadiri Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kasatgas Wilayah 8 Korsupgah KPK (Dian Patria) memyampaikan beberapa hal mengenai pencegahan korupsi.

Baca juga :  Dirut PDAM Kota Makassar Bantah Adanya 'Sogok-menyogok' pada Penerimaan Pegawai Baru Tahun 2020

Dari hasil kajian KPK, kondisi sebuah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah cenderung berkembang lebih lambat dari pada wilayah yang sumber daya alam terbatas.

Advertisement

“Penyebab utama integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama pilkada,” kata Dian Patria.

Dari segi administratif, pencapaian lebih pada pemenuhan aspek administratif, masih terbatas pada aspek subtansial.

“Sulawesi Selatan sendiri berada di utrutan 13 skor MCP Pemda per 9 November 2020,” sambungnya.

Netralitas masih sangat menjadi penting dalam pencegahan korupsi, dikarenakan salah satunya penyebab korupsi lingkup Pemerintah disebabkan oleh pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN tergantung selera pembuat kebijakan.

“Juga Confict Of Interest, pemberian izin pengadaan barang dab jasa, oengelolaan pajak daerah dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu. Problem mimicry, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait,” jelas dia.

3 persoalan bangsa, orang serakah bersatu, pemerintah lemah, masyarakat membiarkan. 3 solusi bangsa, orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berfikir kedalam sebelum menyalahkan orang lain.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com