DAERAH

Djusman AR Sebut Polda Sulsel Tak Mesti Tunggu Hasil Audit BPKP Umumkan Tersangka Bansos, Ini Penjelasannya

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pegiat anti korupsi menyebutkan Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) tidak mesti menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengungkapkan nama-nama tersangka kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 yang berada di Makassar.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR kepada wartawan Edunews.id, Minggu (10/1/2021).

“Penyidik tidak mesti menunggu hasil audit investigatif itu untuk menetapkan atau membeberkan nama tersangka, karena sifat audit tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan nilai, jumlah atau total kerugian yang ditimbulkan, bukan baru mau mencari tahu atau memastikan adanya nilai kerugian yang ditimbulkan. Sifat audit dikenal, yakni audit evaluasi, audit kinerja, dan audit investigatif,” kata Djusman.

Ia menjelaskan, definisi korupsi itu ialah adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan/negara.

Artinya karena sifat auditnya investigasi, maka dua unsur di atas sudah terpenuhi. Kan jelas bahwa audit investigasi dilakukan karena ditemukannya dua unsur yang cukup,” jelasnya.

Ia mempertanyakan keseriusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menangani kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 di Makassar.

“Mengapa hanya disebut dikantongi? Kita tidak inginkan jangan sampai nama-nama tersangka itu ujung-ujungnya nanti menjadi sapi perahan atau ATM berjalan, hal lain bisa juga menyusut, misal tadinya 5 tersangka tiba-tiba turun menjadi tiga orang saja,” ujarnya.

“Penyidik wajib membuka ke publik karena bukan merupakan kerahasiaan, mengingat sudah ditingkatkan ketahap penyidikan. Itu hak publik. Ingat, berdasar undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang dimaksud penyelenggara negara itu bukan hanya top leader misalnya gubernur, walikota/bupati tapi juga penyidik. Di sana dalam pasalnya dituntut proporsional, bertanggung jawab dan akuntabel,” tambah Djusman.

Lanjut Djusman, ia mengungkapkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan keterbukaan informasi publik.

“Belum lagi kalau kita menggunakan Undang-undang No 31/99 beserta perubahannya UU no 20/01. Bahkan masyarakat juga bisa berdasar pada undang-undang No 14  tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.

Ia berharap, tim penyidik Polda Sulsel mengembangkan kasus Bansos hingga ke jajaran paling atas.

“Silakan penyidik menilai, siapa atasan KPA/Kadis dan terus ke atasnya. Penyidiklah lebih paham dan memang kewenangannya. Kita sangat berharap penyidik mengembangkan ke sana agar semua yang terlibat dalam kasus ini bisa diseret pertanggungjawabannya,” harapnya.

Ia menjelaskan, modus operandi kasus korupsi itu tidak berdiri tunggal, selalu beriringan dengan kebijakan atasan, yang dikenal peranserta dan turutserta.

“Korupsi itu tak seperti air mengalir mencari kerendahan tapi selalu melawan arus, mengalirnya keatas. Nanti setelah berisi penuh kantong-kantong diatas, baru meluap tumpah kebawah,” jelasnya.

“Masyarakat berhak berpendapat memberi saran dan bahkan kritik berkaitan kinerja aparat penegak hukum, yang dijamin konstitusi, khususnya berkaitan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukan bermaksud mengguri atau mengintervensi proses hukum yang berjalan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Arman Sahri Harahap mengungkapkan, pihaknya baru menerima surat dari Polda Sulsel terkait permintaan audit pada awal tahun 2021.

“Surat dari Polda Sulsel baru kami terima tanggal 5 Januari 2021, kemarin,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama-nama tersangka kasus Bansos Covid-19.

Sebelum tersangka diumumkan ke publik, kata dia, penyidik masih menunggu hasil audit BPKP.

“Tinggal menunggu hasil audit BPKP. Kita ini kesulitan kadang-kadang karena kelamaan menunggu. Paling tidak nanti kalau ini (perhitungan) sudah turun dari BPKP, lihat nanti tersangkanya siapa saja,” katanya, Rabu, (30/12/2020).

Pihaknya juga menemukan dugaan monopoli supplier di kasus Bansos dan memeriksa kurang lebih 70 saksi, diantaranya Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir.

(tas)

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com