DAERAH

Dwi Hari Cahyono Khawatir New Normal Picu Penambahan Pasien Covid-19 di Jatim

Dwi Hari Cahyono

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ketua Fraksi Partai Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jawa Timur Dwi Hari Cahyono menilai beberapa daerah di wilayah tersebut belum layak diterapkan ‘new normal’ atau kehidupan normal baru karena pasien positif virus corona atau Covid-19 terus meningkat, diantaranya wilayah Malang Raya.

“Untuk Malang Raya yang saat ini sudah berakhir PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan saat ini masa transisi ke New Normal life saya kira belum siap semuanya. Jumlah pasien positif masih saja bertambah,” kata Dwi Hari Cahyono di Surabaya, Ahad (31/5/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus menjadi landasan suatu daerah ketika mau memberlakukan kehidupan normal baru atau New Normal Life.

Dia menyebutkan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur sejauh ini masih berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.

“Buktinya sampai saat ini jumlah pasien positif Covid-19 masih terus bertambah. Kemarin saja saya membawa di media kalau gubernur membeberkan data jumlah pasien Covid-19 terus meningkat. Justru saya kawatir dengan adanya New Normal Life tentunya hanya akan memicu meningkatnya kasus Covid-19,” pungkasnya.

Baca juga :  Sekolah di Surabaya Tolak Siswa Berkebutuhan Khusus

Oleh karena demikin, Legislator asal Turen kabupaten Malang ini menilai Malang Raya belum layak diberlakukan kehidupan normal baru karena masih ada pasien positif Covid-19.

“Meski ada penambahan hanya 1 atau 2 orang. Namun hal ini bisa dijadikan tolak ukur kalau belum siap diberlakukan. Harusnya jangan dipaksakan dulu atau jangan terburu-buru memberlakukan New Normal Life di Malang Raya,”jelasnya.

Sementara itu, terkait keberadaan kampung Tangguh yang dirintis di Malang Raya, pria kelahiran 1973 ini mengatakan dirinya melihat keberadaan Kampung Raya masih belum merata di Malang Raya.

“Tak semua di Malang Raya ada kampung Tangguh. Jadi prasarana dan sarana untuk memutus mata rantai Covid-19 belum lengkap. Ini yang harus diperhatikan oleh Gubernur Khofifah sebelum memutuskan memberlakukannya di Malang Raya dan saya minta agar jika belum siap diberlakukan gubernur jangan ngotot memberlakukan New Normal Life,”sambung mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Malang ini.

Baca juga :  Bendungan Kayuangin Jebol, Kapolres Majene Belum Pastikan Akhir Pengumpulan Data

Soal akan diberlakukannya kembali siswa masuk sekolah pada bulan 14 Juni mendatang, pria yang akrab dipanggil Dwi ini berharap hal tersebut ditunda terlebih dahulu sampai pandemi Covid-19 benar-benar berhasil diturunkan atau diatasi.

“Ini riskan sekali jika memang sekolah harus masuk sekolah. Interaksi langsung dilakukan oleh antar siswa sehingga rawan terpapar Covid-19. Jangan jadikan anak menjadi korban penularan Covid-19. Harus dipertimbangkan sekali oleh pemerintah kebijakan tersebut,”jelas mantan Plt Dirut PD Jasa Yasa ini.

Dwi mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah dalam hal ini Pemprov hingga Pemda di Malang Raya jangan menjadikan anak sebagai kelinci percobaan dengan diberlakukannya New Normal Life.

Lalu Dwi merujuk adanya pernyataan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tanggal 18 Mei 2020 bawa penularan Covid-19 kepada anak-anak di Indonesia tergolong cukup tinggi.

Baca juga :  Serikat Pekerja Pelindo IV Kembali Berbagi di Tengah Pandemi Covid-19

“Dari data IDAI tersebut membuktikan bahwa anak sangat riskan dan rawan sekali terpapar Covid-19,”sambungnya.

Dwi lalu kembali memberi contoh penularan anak paling berisiko untuk terpapar Covid-19 di negara Prancis dan Korea Selatan (Korsel).

“Pemprov harus melihat di dua negara tersebut dimana ketika di Prancis mulai membuka sekolah, kemudian muncul 70 kasus baru disana. Sedangka di Korsel ada 79 kasus baru. Lalu apa Pemprov maupun Pemda di Malang Raya ini ingin seperti di Prancis maupun Korsel juga?. Saya minta jangan coba-coba memberlakukan kebijakan yang pertaruhannya adalah nyawa, apalagi ini anak-anak. Dan saya keberatan sekali kalau anak-anak dijadikan kelinci percobaan kebijakan pemerintah ini,”jelasnya. (rls)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com