DAERAH

Eksekutif dan Legislatif di Soppeng Diduga Gunakan Suket Covid-19 ‘Palsu’

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng/net.

SOPPENG, EDUNEWS.ID — Polres Soppeng dibawah atensi Polda Sulsel terus mengembangkan dugaan pemalsuan suket Covid-19 secara masif di Kabupaten Soppeng. Hari ini, dari informasi yang diterima sudah lebih 20 saksi yang diperiksa.

Dari lebih 20 saksi yang sudah diperiksa, ada di antaranya satu keluarga, saudara, anak, istri, suami dan cucu. Satu keluarga ini ada yang berstatus PNS dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng.

Dugaan pemalsuan suket Covid-19 di Kabupaten Soppeng ini mencuat menjadi isu nasional. Mata publik pun tidak hanya tertuju pada dugaan pemalsuan Suket di Soppeng, tetapi juga di daerah masing-masing.

Sumber Newsurban, menyebutkan, Suket Covid-19 ini terkesan dibisniskan. Betapa tidak, selain untuk kepentingan perjalanan dinas oknum pejabat dan masyarakat, rupanya tamu rumah sakit pun banyak yang menggunakan Suket yang diduga palsu.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, ada tamu pimpinan rumah sakit di Soppeng pun mendapatkan Suket yang diduga palsu. Pasalnya, sang pengusaha asal Jakarta itu, tiba di Soppeng dan bermalam. Pas pada pukul 00.00 Wita Suket Covid-19 yang dia gunakan dari Jakarta expired. Sang pengusaha itu pun diberi Suket dari pihak rumah sakit yang diduga unprosedural.

Baca juga :  Kala Nenek Harus Menjaga Cucu

Tak hanya itu. Dikabarkan pula tamu-tamu Dinas Pertanian Soppeng dari Mataram pun pernah mendapatkan mendapatkan Suket yang diduga palsu tersebut.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-Sibuk) Sulsel, Djusman AR, menilai penerbitan Suket Covid-19 yang diduga palsu di Soppeng bisa jadi melibatkan banyak pihak.

“Sangat miris, di saat masyarakat dipaksa tinggal di rumah dan diangkut ketika berkeliaran atau nongkrong di warkop, pejabat malah bersekongkol memanfaatkan situasi dengan menggunakan suket palsu dan terkesan membisniskan Surat keterangan Covid-19,” kata Djusman.

Karena itu, Djusman meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. “Kasihan masyarakat. Saya minta pihak penyidik tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Putra Soppeng yang dikenal sangat aktif dalam gerakan antikorupsi itu, menilai dari rangkaian keterangan dan informasi yang berkembang, kasus ini terindikasi adanya pembiaran yang mengarah pada permufakatan jahat.

“Rangkaian peristiwa dan informasi yang berkembang, jelas sekali dalam kasus ini ada indikasi pembiaran yang mengarah pada permufakatan jahat. Saya harap penyidik bekerja profesional. Jangan kecewakan masyarakat yang berjuang menghadapi pandemi Covid-19,” kata Djusman.

Dia pun menjelaskan, praktik pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 termasuk PCR merupakan tindak pidana yang ancaman hukumanya 4 tahun sesuai pasal 267 ayat 1 dan pasal 268 ayat 1 KUHP terhadap yang membuat atau yang menggunakan jangan main main palsukan surat rapid test antigen.

Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amri membenarkan telah memeriksa 20-an saksi. Siapa saja yang diperiksa? Ia enggan membeberkan.

“Sudah 20-an saksi sudah diperiksa. Statusnya masih penyelidikan. Pemeriksaan akan dikebut. Jika ada unsur pidananya segera dinaikkan ke penyidikan,” kata Amri. (*)

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com