DAERAH

Gubernur Sulsel NA Siap Lantik Danny Pomanto

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Walikota Makassar Terpilih Moh Ramdhan Pomanto

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin abdullah siap melantik Walikota dan wakil walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi.

“Masyarakat pasti sudah menunggu janji-janji para bupati-wali kota terpilih, makanya kalau di kita insyaallah kita akan melakukan pelantikan segera, kalau sudah ada SK. Kalau kita belum dapat SK (Kemendagri) bagaimana mau melantik,” kata Nurdin, Senin (15/2/2021).

Nurdin juga belum dapat memastikan soal pelantikan kepala daerah serentak yang akan diagendakan pada 17 Februari besok. Sebab SK dari Kemendari masih belum diterima.

“Jadi begini, kita masih menunggu SK, kalau SK sudah di tangan baru kita atur waktunya pelantikan, belum ada sampai saat ini (SK). Pokoknya kita yang sudah tanda tangani itu Plh, pelaksana harian, ya yang tidak ada SK-nya itu semua,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan pihaknya tak bisa melakukan pelantikan pada 17 Februari 2021. Ia juga akan melakukan pelantikan Wali Kota dan Bupati secara serentak.

“Kalau serentak kita tunggu SK, kita tak bisa tentukan sekarang kecuali SK sudah di tangan kita langsung umumkan rencana pelantikan serentak, jadi kita tunggu aja serentak yang tidak ada sengketa,” ungkap Nurdin.

Ia pun membantah tudingan mengulur pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi. Nurdin menegaskan masih menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang ulur siapa? Saya terima penetapan KPU (dari DPRD Makassar) langsung besoknya itu kita kirim Asisten I untuk membawa (ke Kemendagri), jadi jangan buat provokasi, jangan buat provokasi,” terangnya.

Nurdin menegaskan, pihaknya tetap ingin agar pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak lalu dipercepat. Sebab, semakin cepat pelantikan, semakin cepat kepala daerah terpilih menjalankan visi dan misinya.

DannyPomanto juga mengaku belum mengetahui kapan dirinya dilantik sebagaiWalkot Makassar, simak selengkapnya

Wali Kota Makassar yang terpilih, Danny Pomanto mengaku belum mendapatkan undangan pelantikan hingga saat ini dari pemerintah. Dia meminta warga Makassar tetap sabar menunggu jadwal menunggu pelantikan dirinya.

“Belum (dapat undangan), saya kira keputusan ini dari pusat dan kita lagi menunggu,” kata Danny Pomanto saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2021).

Dia juga telah menyampaikan kepada pada pendukungnya dan ke warga Kota Makassar untuk tetap sabar dan menunggu jadwal soal pelantikan dirinya. Dia mengaku memang sempat ada beberapa kelompok yang kecewa atas tidak adanya kepastian soal pelantikan dirinya.

“Saya sudah sampaikan ini sudah keputusan pusat, sudah saya sampaikan ke mereka (pendukung), tadinya ada statement yang cukup meresahkan itu membuat masyarakat tapi proses sudah berjalan lancar,” ujarnya.

“Jadi tidak ada lagi alasan untuk marah sudah di handling, tidak ada lagi, jadi saya bilang ini seragam, kecuali Gowa dilantik kita tidak dilantik itu akan buat riak riak kekecewaan di masyarakat, kalau semua tidak dilantik dan putusan negara tidak ada alasan untuk marah,” imbuhnya.

Danny menyebut dirinya mungkin tidak akan dilantik pada Rabu (17/1/2021) mendatang. Hal ini dikarenakan belum ada tanda-tanda kepala daerah yang terpilih juga akan dilantik hari itu.

“Kita menunggu saja siapa pun dilantik kita terima, tidak ada masalah,” tegas dia.

Diketahui, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pernyataan JK ini disampaikan merespons Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik.

“Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua,” tutur JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat detikcom, Sabtu (13/2/2021).

Dalam kesempatan terpisah, Menko Polhukam Mahfud Md merespons JK itu. Menurut Mahfud, pernyataan JK tersebut tidak bermaksud menuding pada zaman pemerintah sekarang, jika mengkritik, dipanggil polisi.

Mahfud menilai hal itu sudah terjadi sejak dulu, misalnya pada saat JK masih menjabat Wakil Presiden. Contohnya dugaan kasus ujaran kebencian Saracen.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyebut kasus putri JK yang melaporkan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Mahfud menilai laporan tersebut sebagai laporan antarsesama warga negara.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” ujar Mahfud dalam akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Senin (15/2/2021).

dtk

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com