DAERAH

HMI MPO dan IMM Desak Pemkot Makassar Jalankan Perda Bantuan Hukum kepada Nelayan Kodingareng

Kantor Balai Kota Makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Polisi kembali menetapkan satu dari tiga orang nelayan Pulau Kodingareng Makassar sebagai tersangka dugaan perusakan pipa di Makassar New Port (MNP).

“Iya, satu nelayan atas nama Nasiruddin kasus pengrusakan di MNP,” kata Direktur Polair Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Hery Wiyanto, Rabu (26/8/2020) kemarin.

Nasiruddin menambah daftar nelayan Pulau Kodingareng yang yang ditersangkakan polisi.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Faikar M Baqir menilai penangkapan nelayan pulau Kodingareng adalah bentuk kriminalisasi oleh aparat kepolisian.

“Selain persoalan ini telah berefek pada pendapatan nelayan, juga berpotensi melahirkan konflik horisontal. Disisi lain, nelayan sudah ada yang diproses hukum. Ini seolah ada upaya kriminalisasi,” katanya, saat dikonfirmasi via Whatsapp, Kamis (27/08/2020).

Baca juga :  Salurkan Bantuan Tahap Tiga, PB HMI MPO Kirim 4 Ton Logistik ke Palu

Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah Kota Makassar untuk segera memberikan bantuan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Olehnya itu, kami mendesak Pemkot makassar untuk bertanggung jawab atas nasib warganya, khususnya nelayan kodingareng. Pemkot jangan lalai atas amanah yang diembannya di UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” desaknya.

Apalagi, sekaitan dengan pendampingan warga yang tertimpa kasus hukum, ada peraturan yangntertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait bantuan hukum kepada masyarakat.

“Yang penting dan mendesak juga terkait nelayan yang ditahan di Polda sudah dua minggu, belum ada tanda tanda pemkot memberi bantuan hukum. Padahal sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 7 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum,” jelasnya.

Baca juga :  Pemkot Makassar Bantu Lansia di Gubuk Dekat Masjid Al-Markaz
Advertisement

“Meski belum diminta oleh korban dan atau keluarga korban, semestinya Pemkot proaktif memberikan perhatian. Kita minta pemkot serius menangani hal ini. Pemerintah harus berdiri terdepan memperjuangkan nasib rakyat
Ini juga akan menjadi tuntutan kami saat menggelar aksi, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IMM Cabang Makassar Timur, Muslim Haq ikut mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai mengkriminalisasi nelayan Kepulauan Kodingareng.

“Kami mengecam tindakan upaya kriminalisasi. Ini mesti dikawal secara serius dan semua stake holder terkait harus ikut ambil bagian demi tegaknya hukum dan kebenaran,” tegasnya.

“Intinya kami tidak akan mundur sebelum kasus ini tidak menemukan titik temu sebagai solusi terbaik yang sama-sama kita inginkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Agustus, nelayan bernama Manre juga ditetapkan polisi sebagai tersangka perusakan mata uang rupiah.

Sementara Nasiruddin, polisi menjeratnya dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, tentang perusakan. Ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun, 6 bulan penjara. Narisuddin kini masih ditahan di Kantor Polair Polda Sulsel untuk menjalani proses hukum lanjutan.

Seperti diketahui, nelayan bersama aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa berulang kali memprotes penambangan pasir laut PT Boskalis untuk pembangunan Makassar New Port. Pihak perusahaan, pemerintah dan nelayan sudah berulang kali melakukan pertemuan dan proses mediasi, namun belum menghasilkan situasi yang kondusif.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com