DAERAH

HPMK Tolak Hasil Musrembang Pulau Kodingareng Makassar yang Digelar di Rumah Pribadi Ketua LPM

Pemerintah Kelurahan Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, menggelar Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di kediaman atau rumah pribadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Kodingareng, H. Sampara Sarif, jalan Rajawali, Lorong 3, Senin (18/1/2021), lalu.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kodingareng (HPMK) menolak hasil Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar yang dilaksanakan di kediaman atau rumah pribadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Kodingareng, H. Sampara Sarif, jalan Rajawali, Lorong 3, Kota Makassar, Senin (18/1/2021), lalu.

Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor : 081/A/SEK-HPMK/I/2021, perihal pernyataan sikap, yang diterima oleh wartawan Edunews.id, Senin (18/1/2021).

Ketua HPMK, Muhammad Asmin, mengatakan pelaksanaan musyawarah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tentang keikutsertaan sejumlah elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.

Sehingga, lanjut Asmin, hasil Musrembang tersebut dinilai tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan Musrembang keluar dari jalurnya sebagai mana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004, perihal beberapa elemen yang tidak diberi ruang seperti masyarakat swasta maupun dari pemuda, sehingga Musrembang yang diadakan di rumah ketua LPM kelurahan Kodingareng tidak sah secara hukum dan apapun hasilnya sama sekali bukan lahir dari kesepakatan bersama dan bagi kami Musrembang tidak jauh berbeda dengan rapat-rapat biasa,” kata Asmin.

Lanjut Asmin, ia menduga kegiatan tersebut memiliki unsur keberpihakan dan tidak transparan dalam suatu kegiatan Musyawarah.

“Kami dari HPMK Makassar menganggap terdapat kejanggalan didalamnya,” tegasnya.

Peserta Musrembang tersebut hanya di ikuti oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) dan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.

Baca juga :  Kualitas Pendidikan di Cirebon Buruk, DPRD Sebut Ada Nepotisme saat PPDB

Berikut pernyataan sikapnya:

1. Sistem Perencanaan pembangunan Nasional tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, salah satu nya, Buttom-Up (dari bawah ke atas).

2. Musrembang Tingkat Kelurahan Kodingareng tidak dilaksanakan di Kelurahan Kodingareng.

3. Sehubungan poin 2 jika pelaksanaan nya diluar Kodingareng dengan pertimbangan cuaca apa bedanya dengan mengundang RT/RW dan kepala puskesmas untuk hadir di Makassar mengikuti Musrembang dikediaman Bapak H. Sampara Sarip (Ketua LPM Kodingareng)

4. Sehubungan poin 2 dan 3 jika berpacu dengan alasan Protokol Kesehatan, buktinya pada gambar yang telah diabadikan dalam kondisi ruangan yang sempit, sangat tidak memperlihatkan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, tidak menjaga jarak.

Baca juga :  Polisi Imbau Warga Bertopi Terbalik untuk Cegah Serangan Harimau, Ini Alasannya

5. Pelaksanaan Kegiatan Musrembang yang terkesan tertutup, mengindikasikan adanya praktik nepotisme di dalamnya.

6. Tidak adanya Transparansi Anggaran  Kelurahan selama ini, pun perlunya Tranparansi Anggaran Dana Musrenbang tingkat Kodingareng.

7. Meminta Kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pengawasan terkait adanya indikasi ketidak terbukaan Penggunaan Anggaran Negara.

Dalam surat tersebut, terlihat, tembusan ke Camat Kodingareng, PJ Walikota Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sul-sel (Kejati). Bertanda tangan Ketua Umum HPMK, Muhammad Asmin dan Sekretaris Umum Muhammad Ali.

(tsr)

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com