DAERAH

Humas PDAM Makassar Benarkan Dana Pensiun Tak Cair hingga ‘Fee’ Tim Hukum

Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar, Muh Rusli

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar, Muh Rusli membenarkan adanya dana pensiunan yang belum cair dari pihak PT Bumiputera sebagai mitra jasa asuransi para pegawai PDAM Kota Makassar.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2019 belum ada pencairan dari pihak asuransi PT Bumiputera.

“Iya benar itu. Pensiunan 2019 itu, belum terima itu, termasuk kami pegawai yang aktif ini juga dirugikan soal asuransi itu,” kata Rusli, kepada wartawan edunews.id, saat ditemui, Rabu (27/01/2021).

Ia menjelaskan, hal tersebut terjadi sejak temuan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera pada tahun 2018, lalu.

“Sejak tahun 2018 itu bermaslah. Mulai temuan BPK itu. Karena menjadi temuan, rekomendasinya BPK ke PDAM untuk distop (berhenti) bekerjasama dengan Bumiputera,” jelasnya.

Diketahui, total temuan BPK di PDAM berjumlah Rp80 miliar.

Ia pun mengungkapkan, puluhan pensiunan pada tahun 2019 lalu. Lanjut Rusli, pegawai yang kerja selama 30 tahun bisa mendapatkan dana pensiun mencapai hingga ratusan juta rupiah.

Baca juga :  Soal Potongan 2,5 Persen Pengurusan Asuransi Pensiunan, Humas PDAM Makassar : Penyampaian Dirut

“Ada sekitar 30 orang pensiun 2019. Biasanya itu 30 tahun kerja, bisa dapat Rp 400 juta lebih ketika pensiun,” ungkapnya.

Namun ia menerangkan, pihaknya telah mengambil langkah menangani permasalahan tersebut dengan membentuk tim hukum.

“Manajemen saat ini sudah membentuk tim hukum untuk mengurusi pegawai pensiunan maupun yang belum, karena Bumiputera ini sudah diambang kebangkrutan,” terangnya.

Dirinya menjelaskan, pembentukan tim hukum khusus untuk mengurus persoalan asuransi tersebut, agar pihaknya di PDAM fokus pada pelayanan ke masyarakat. Sementara pihaknya juga diminta untuk menarik dana puluhan milyar itu.

“Kemarin itukan, PDAM diminta untuk menarik uang atau dipindahkan ke bank lain dari Bumiputera, hanya tak semudah membalik telapak tangan untuk mengambil uang di Bumiputera,” jelasnya.

Namun dibalik persoalan PDAM Makassar dengan Bumiputera, Rusli juga membenarkan adanya tim hukum atau pengacara yang mengurus asuransi secara perseorangan di Bumiputera, setelah cair akan dipotong.

Baca juga :  Mahasiswa UMM Buat Mobil Listrik Bermuatan Tiga Orang

“Ia dipotong sekitar 2 sampai 2,5 persen oleh tim hukum, karena tim hukum tidak dibayar oleh PDAM, tapi itu tidak ada paksaan. Kalau mau mengurus sendiri, ya silahkan,” pungkasnya.

“Itu kontribusinya karyawan kepada pengacara yang kita tunjuk. Karena PDAM tidak punya dana untuk membayar itu pengacara untuk mengurus itu (asuransi). Karena pak dirut (Direktur Utama, Hamzah Ahmad) menyampaikan bahwa mengikhlaskan itu, misalnya berhasil, kalau cair akan dipotong,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh edunews.id, pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar yang pensiun sejak tahun 2019 hingga sekarang ‘gigit jari’.

Pasalnya, dana pensiun yang mestinya telah mereka terima hingga saat ini belum cair dari pihak asuransi yang menampung dana pensiunan para pegawai PDAM Kota Makassar.

Saat dikonfirmasi, salah satu pegawai PDAM Kota Makassar yang pensiun sejak 2019 lalu mengakui jika dirinya memang hingga saat ini belum menerima dana pensiunan.

Baca juga :  Penantian 10 Tahun, Kini Kemenpora Raih Predikat WTP

“Belum ada pencairan kasian. Dengar-dengar katanya ada masalah, saya kurang tahu apa karena pihak asuransinya yang bermasalah atau seperti apa,” kata eks pegawai yang enggan disebutkan namanya tersebut ke edunews.id, Selasa (26/1/2021).

Di sejumlah grup Whatsapp juga beredar kabar, jika dana pensiun tersebut belum dibayarkan karena diduga asuransi Bumi Putera sebagai pihak yang menampung dana pensiunan para pegawai PDAM Kota Makassar tengah bermasalah.

Persoalan investasi dana pensiunan pegawai PDAM Kota Makassar juga sempat heboh pada pertengahan 2020 lalu.

Kala itu, penyidik kejati Sulsel menemukan fakta baru investasi dana pensiun ke perusahaan asuransi yang bermasalah. Nilai investasinya mencapai Rp80 miliar. Dana tersebut diinvestasikan ke salah asuransi pelat merah untuk dana pensiun pegawai PDAM Makassar. Masalahnya, perusahaan asuransi tersebut  saat itu sedang mengalami kendala keuangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan, temuan investasi tersebut hasil pengembangan dari data penyelidikan dugaan korupsi PDAM.

 

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com