DAERAH

Pelestarian Nilai Budaya, Para Raja Minta Dilibatkan dalam Unit Kerja Presiden

 

 

BOGOR, EDUNEWS.ID – Presiden Joko Widodo mengundang para raja dan sultan se-Indonesia ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018), untuk beraudiensi mengenai persoalan yang ada di kerajaan dan keraton masing-masing.

Ini kali kedua, Presiden Jokowi mengundang para raja dan sultan se-Indonesia untuk beraudiensi setelah sebelumnya juga pernah dilakukan pada Kamis, 16 November 2017.

Setidaknya ada sekitar 90 orang yang terdiri atas Sumatera ada 20 orang, Jawa ada 17 orang, Sulawesi ada 18 orang, Kalimantan ada 10 orang, Maluku ada sembilan orang, NTT ada lima orang, NTB ada empat orang, Bali ada tiga orang, dan Papua dua orang.

Baca juga :  Mengurai Simpul Kemiskinan di Sumatra Barat

Salah seorang perwakilan, yakni Sultan Kepaksian Skala Brak, Edward Syah Pernong, mengemukakan beberapa masukan dari para raja dan sultan seluruh Indonesia. Untuk jangka pendek, lanjut Edward, agar raja dan sultan dilibatkan dalam Unit Kerja Presiden (UKP).

“Jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya. Ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan,” ujar Edward.

Selanjutnya untuk jangka menengah, keraton dan kesultanan yang memiliki banyak perbedaan bisa diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat. Bahkan, Edward berharap keraton bisa dilibatkan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami menginginkan unsur-unsur keraton , raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah, ikut dalam Forkopimda, sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden,” jelas mantan Kapolda Lampung ini.

Baca juga :  Hadiri Raker BPN, Nurdin Abdullah Dorong Zonasi Nilai Tanah di Sulsel

Sedangkan untuk jangka panjang, perlindungan untuk keraton sangatlah penting. “Sangatlah miris melihat di beberapa tempat di mana kerajaan yang punya sejarah sejak abad ke-16. Bahkan, sekarang kerajaan sedang di-police line. Oleh sebab itu, kami ingin kerajaan Nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Sultan Paramismara dari Kerajaan Indragiri di Riau. Ia menuturkan, para raja dan sultan juga meminta kepada Presiden agar bisa menjadi ikon pariwisata nasional. “Minimal Keppres untuk perlindungan budaya keraton serta minta revitalisasi keraton yang rusak,” tutupnya.

Anggaran Khusus

Usai mendengar segala masukan, Presiden Jokowi berjanji untuk menampung dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Baca juga :  Korban Palu Kembali Diberi Janji oleh Pemerintah, Komnas-HAM: Akal-akalan

“Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang mengalami kerusakan.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com