DAERAH

Penerima PKH Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Begini Penjelasan Korcam Malunda

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penerima  Dana Program Keluarga Harapan di kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yang dinilai tidak tepat sasaran, mendapat tanggapan dari koordinator Kecamatan PKH Malunda, Budi Basir.

Dirinya mengatakan, keluarga yang berhak mendapatkan program tersebut ialah mereka yang sdh lama terdata di Kementerian Sosial, melalui badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 dan 2016.

“Program Keluarga Harapan (PKH) itu, adalah bantuan tunai bersyarat. jadi indikatornya itu bukan hanya miskin, tetapi indikatornya itu adalah komponen pendidikan dan kesehatan. sehingga, kalau ada orang yang merasa miskin, punya anak sekolah, tapi tidak pernah  terdata di dalam basis data terpadu, maka otomatis tidak akan pernah dapat bantuan sosial apapun, semisal KIS, KIP, BPJS, Beras sejahtera, Bedah rumah, PKH, karena saat ini, setiap kali ada program bansos dari pemerintah, terlebih dahulu, para penerima harus memiliki identitas kemiskinan (ID. BDT) yang diinput setiap 6 bulan sekali di Kelurahan atau pun desa, kemudian di Verval ulang oleh kecamatan sebelum diserahkan ke Dinas sosial Kabupaten kota. Khusus dikelurahan Malunda, penerima PKH dijaman SBY, itu hanya terhitung 5 KPM, yang bantauannya masih disalurkan lewat kantor POS setiap 3 bulan sekali. Nanti di tahun 2016, baru bertambah menjadi 75 KPM. Jadi saya, selaku korcam PKH Malunda menegaskan bahwa biacara PKH, itu bicara sistem, karena indikator penerima PKH itu sangat jelas. meskipun ada orang punya anak sekolah tetapi tidak pernah terdata terdata dalam BDT kelurahan maupun desa, di kecamatan, sampai kabupaten, hingga diterima oleh Kementerian Sosial, maka dipastikan tidak akan bisa menerima bantuan apapun,” ucapnya saat dikonfirmasi Via Whatsapp, Senin (26/01/2020).

Baca juga :  Surplus, Sulteng Tak Perlu Impor Beras

Lanjut Budi Basir, pihaknya tidak pernah melakukan pendataan, karena itu bukan tupoksi pendamping, namun hanya mencocokkan data yang telah ada. (Validasi).

“Data ini (BPS) berjalan 5 tahun, bukan satu tahun. jadi kami hanya menvalidasi (Mencocokkan) bukan mendata ulang,” tuturnya.

Selain itu, khusus di kelurahan malunda, jumlah keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 75 KPM, dan secara umum, mereka sudah memiliki Kartu Keluarga sejahtera (KKS).

“Kelurahan Malunda itu 75 KP jumlahnya, kalau ada yang graduasi, maka itu berarti penerima dinyatakan sudah tidak memiliki komponen, meninggal dunia, atau sudah sejahtera. keluar dari kepesertaan PKH itu, bisa secara alamiah ataupun ‘by system’ (mandiri). kalau dalam setiap keluarga itu tidak ada lagi komponen, misalnya tidak ada anaknya sekolah, tidak hamil juga, tidak cacat juga, tidak lansia juga. sudah tidak ada komponen, maka secara otomatis akan keluar atau dikeluarkan oleh system,” tambahnya.

Baca juga :  Polri Terjunkan Tim Khusus Amankan Pilkada Sulsel

Sementara itu, saat ditanya soal pendapatan kepala keluarga hanya Rp80 ribu seminggu hingga rumah yang tidak layak huni, dirinya menegaskan bahwa itu hanya merupakan bagian dari isi pendataan, bukan syarat mendapatkan dana PKH.

“Kalau yang kami validasi itu memiliki anak sekolah, balita, sementara hamil, dan punya lansia, berarti orang tersebut dinyatakan layak menjadi peserta PKH, sebelum dinyatakan sebagai penerima,” tambahnya.

Dirinya menyarankan bagi kepala keluarga yang belum mendapatkan program PKH tersebut bisa mendaftarkan diri dalam BDT di kantor desa/kelurahan dan diteruskan kecamatan dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di Kecamatan itukan setiap 6 bulan ada (BDT) Basis Data Terpadu, itukan setiap 6 bulan ada data kemiskinan yang di input, kemudian di drop ke dinas sosial. orang miskin manapun, sekarang,  kalau tidak memiliki ID BDT, yakin saja tidak akan pernah dapat bantuan, itu kuncinya, baik itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Bansos lainnya,” jelasnya.

Baca juga :  Pertanyakan Integritas, Sekum HMI MPO Minta Copot Kepala Samsat Makassar

“Saya menyarankan kepada setiap warga yang merasa miskin agar  mengikuti alur atau cara yang sudah ada,” tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dinilai tidak tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sugiman salah satu kepala keluarga yang berada di Kelurahan Malunda, kecamatan Malunda Provinsi Sulawesi Barat.

“Saya mau tanya ini pak, masa saya tidak dapat, dulu saya dapat di jaman pak SBY,” kata Sugiman saat ditemui wartawan Edunews.id, Selasa (21/01/2020).

Lanjut Sugiman, yang juga biasa di sapa bapak Lana tersebut, menuturkan dirinya telah menanyakan persoalan tersebut kepada kelurahan hingga ditingkat lingkungan.

“Kan ku tanyakan ke kepala lingkungan dan Kelurahan, kenapa dia tidak tahu?,” tuturnya

Sementara itu, Sugiman dirinya mengakui berpenghasilan rendah hingga rumahnya dibangun secara gotong royong oleh keluarganya.

“Terus terang penghasilan saya 30 ribu perhari, tapi tiga hari kerja dalam seminggu, jadi 80 ribu penghasilan saya selama seminggu, itu saya kasi makan ke keluarga ku,” ungkapnya.

(tsr)

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!