DAERAH

Pj Wali Kota Makassar Segera Berakhir, Pakar Sebut Pj Selanjutnya Mesti Kebal dari Intervensi Politik

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Masa jabatan PJ Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb tidak lama lagi bakal berakhir. Beberapa nama pun bermunculan untuk menjadi PJ Walikota, mereka antara lain,Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin, MEng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov Sulsel.
Prof. Dr. Yusran Jusuf, M.Si, Kepala Bappeda Prov Sulsel dan Ir. Denny Irawan Saardi, M.Si, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov Sulsel.

Menanggapi nama-nama calon PJ Walikota Makassar yang bakal diusulkan ke Kemendagri, akar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Ali Armunanto menilai pengganti Iqbal Suhaeb harus memiliki independensi yang tinggi mengelola pemerintahan jelang pelaksanaan Pilkada Kota Makassar tahun 2020.

Baca juga :  Eks Rektor Unhas Prof Idrus: Korban Bencana Sulbar Sangat Membutuhkan Bantuan Medis

“Yang dibutuhkan sekarang adalah seorang PJ Walikota yang mampu bersinergi dan berkoordinasi dengan semua lini. Tidak berpikir parsial, dan yang terpenting adalah memikirkan dan mengutamakan kepentingan publik, serta mau bertindak independen terlepas dari intervensi kepentingan politik pihak lain,” kata Ali Armunanto, Senin (27/4/2020).

Advertisement

Disisi lain, Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar, berharap Kemendagri mengutus pejabatnya mengisi jabatan PJ Walikota. Bagi Golkar, kerawanan netralitas ASN dengan adanya intervensi dari oknum-oknum yang ingin mencederai proses Pilkada kota Makassar tahun 2020.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar menilai, jika PJ Walikota Makassar dijabat oleh utusan Kemendagri, maka ASN akan lebih fokus melayani masyarakat, tidak terlibat langsung dalam politik praktis.

“Kota Makassar diambang akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Pilkada. Maka dari itu, sebaiknya PJ Walikota Makassar nantinya dijabat oleh utusan Kemendagri. Kita tidak menginginkan netralitas ASN dilanggar seenaknya begitu saja, kita tidak mau ASN menjadi korban misi politik oknum tertentu,” ungkap, Abdul Wahab Tahir.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com