DAERAH

PJ Walikota Makassar Lantik Pejabat di Musim Pilkada, Djusman AR: Timingnya tidak Tepat

MAKASSAR, EDUNEWS.ID — Pelantikan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar yang dilakukan oleh Pj Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin pada musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuai tanggapan dari beberapa kalangan.

Salah satunya dari Koordinator FoKal NGO Sulawesi, Djusman AR mengatakan, pelaksanaan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar pada musim Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, tahun 2020 harus berdasarkan data dan alasan.

“Timingnya tidak tepat. Kalau pun mendesak untuk mengisi kekosongan jabatan, maka menuntut dilakukan secara transparan dengan mengumumkan pembuktian pengusulan kebutuhan kekosongan jabatan yang dimaksudkan begitu pula persetujuan tertulis dari Mendagri,” katanya.

Lanjut Djusman, dirinya menilai kewenangan antara Penanggung Jawab (PJ) Walikota dan pejabat Walikota secara definitif atau terpilih secara umum berbeda.

Baca juga :  Menkominfo Minta Sinyal Internet Tak Hambat Kampanye Pilkada

“Publik pun paham atas tupoksi PJ yang tidak sama dengan kewenangan walikota perpilih di mana atas segala kebijakannya berdasar supervisi gubernur karena memang PJ adalah perpanjangan tangan dari gubernur,” katanya.

Dirinya menyarankan kepada PJ Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin untuk menjawab anggapan buruk yang berkembang dimasyarakat.

Advertisement

“Tidak terlambat bagi Pemkot untuk memperbaiki kekeliruannya yang tidak langsung mempublikasikan dokumen persetujuan Mendagri untuk menjawab opini-opini yang berkembang. Apalagi kebijakan itu diambil di tengah tahapan Pilwalkot Makassar berjalan,” kata Djusman.

Selain itu, dirinya mengakui PJ Walikota Makassar merupakan bawahan langsung dari Gubernur Sulawesi Selatan, maka setiap kebijakan yang dilakukan semestinya berbasis data dan terbuka kepada masyarakat.

“Misalnya dari Gubernur saya pikir itu tidak salah. Karena memang Penjabat Walikota itu adalah bawahan langsung dari Gubernur. Untuk meluruskan itu, harus dibuka ke publik dasar persetujuan tertulis Mendagri. Walaupun hal itu bukan perintah Undang-undang melainkan surat edaran Mendagri, tetapi tetap menuntut dibuka untuk menjawab keraguan dan opini yang berkembang di masyarakat atas keputusan Pj Walikota Makassar,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin melantik 19 pejabat eselon III dan 13 pejabat Eselon IV di Kantor Balaikota Makassar pada Jumat (4/9/2020) lalu.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com