DAERAH

Tak Hadiri Panggilan Bawaslu, Djusman AR: Pj Walikota Semestinya Memperlihatkan Sikap Teladan Kooperatif

Koordinator NGO Sulawesi, Djusman AR

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengaku terlambat menerima informasi pemanggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga tidak menyempatkan hadir dalam agenda tersebut.

Sikap Rudi Djamaluddin tersebut, dinilai seakan-akan menghindari pemeriksaan Bawaslu Makassar. 

Selaku Pj Walikota semestinya memperlihatkan sikap teladan kooperatif menghadiri panggilan Panwas,” kata Koordinator NGO Sulawesi, Djusman AR kepada Edunews.id via Whatsapp Selasa (08/09/2020).

Dia harus jawab pertanyaan publik tersebut dan yang lebih khusus mengapa ada mutasi dimasa pilkada, sementara aturannya jelas melarang,” tambahnya.

Lanjut Djusman, dirinya menyarankan Pj Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin untuk segera memenuhi panggilan Bawaslu.

Nah tentulah sudah menjadi kewenangan Panwas mempertanyakan itu sehingga melayangkan surat panggilan klarifikasi,” sarannya.

Baca juga :  Bappenas : Kegiatan Industri di Kalimantan Utara Sepi
Advertisement

Sebelumnya dikabarkan, Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin melakukan mutasi jabatan di tengah musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar.

Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Hal itu pun juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mendagri RI  nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada  serentak tahun 2020.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com