DAERAH

Terkait Korupsi Bansos, Wakajati: Ikuti dan Pantau Kami

Massa Aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemberantasan Korupsi Gorontalo diterima Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Moh Naim yang didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Moh Kasad dan Hendi Arifin selaku Koordinator Intelijen, di Aula Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis (4/3/2021).

GORONTALO, EDUNEWS.IDMassa Aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemberantasan Korupsi Gorontalo diterima Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Moh Naim yang didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Moh Kasad dan Hendi Arifin selaku Koordinator Intelijen, di Aula Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis (4/3/2021).

Tiga orang perwakilan massa aksi kemudian menyampaikan tuntutannya didepan Wakajati, diantaranya soal kasus GORR, Korupsi Bansos Bone Bolango dan Kasus Tujuh Ruas Jalan di Kota Gorontalo.

Terinformasi, khusus untuk perkara dugaan korupsi Bansos Bone Bolango, Agung Datau menyampaikan berdasarkan pernyataan pihak Kejaksaan pada tahun 2020, kasus itu akan segera dibuka kembali setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selesai dilaksanakan.

Wakajati menyampaikan memang benar ada kontestasi Pilkada, sehingga untuk menghindari adanya muatan politik maka prosesnya akan dilanjutkan setelah Pilkada serentak tahun 2020 dan dirinya meminta agar proses penyelesaian dugaan korupsi Bansos terus diikuti dan terus dipantau oleh masyarakat.

Seperti diketahui, dalam pemberitaan media kronologi.id tanggal 10 Desember 2020, dijelaskan bahwa Lembaga Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) mendorong Kejakasaan Tinggi (Kejati) Gorontalo memanggil dan memeriksa kembali Bupati Bone Bolango H. Hamim Pou, dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) tahun 2011-2012. Hal itu sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut surat penghentian penyidikan perkara (SP3) Hamim.

“Ini sebagai tindak lanjut dari putusan MA,” kata Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, kepada Kronologi.id, Kamis (10/12/2020).

Jajang menyayangkan jika perkara dugaan korupsi ini akan berlalu begitu saja. Oleh sebab itu, Ia mengingatkan Kejati Gorontalo untuk menuntaskan kasus Bansos Kabupaten Bone Bolango, dengan terbuka kepada publik.

“Jangan sampai publik menilai mangkraknya kasus korupsi bansos 2011-2012 karena Kejati sudah kemasukan angin. Kejati harus melanjutkan kasus korupsi bansos 2011-2012, dan terbuka kepada publik dalam prosesnya,” tukas Jajang.

Sebelumnya, kasus ini pernah ditutup karena dua terdakwa dalam putusan sidang di PN Gorontalo dinyatakan bebas. Sehingga tersangka Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, yang masih dalam proses penyidikan dilakukan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan kasus tersebut dihentikan.

Selanjutnya, PN Gorontalo membebaskan dua terdakwa. Kemudian, ditempuh upaya hukum Kasasi di tingkat MA, dan dua terdakwa tersebut terbukti bersalah dan langsung dieksekusi. Setelah ditempuh upaya Kasasi dan praperadian atau peninjauan kembali (PK), kasus dugaan korupsi itu dibuka kembali.

Sesuai, putusan MA menyatakan bahwa penerbitan SP3 Nomor: PRINT-509/R.5/Fd.1/C9/2016 terhadap tersangka Hamim Pou, S. Kom. MH. dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial APBD Bone Bolango Tahun 2011-2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum. MA memerintahkan mencabut SP3 tersebut, dan untuk melanjutkan penyidikan tersangka Hamim Pou dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan.

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com