DAERAH

Usai MNP, Djusman AR Desak KPK Usut Tuntas Kasus Bansos Covid-19 di Sulselbar

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID  — Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama koleganya terkait kasus suap, yang bermula dari laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan conflict of interest (konflik kepentingan) megaproyek Makassar New Port (MNP).

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR mendesak KPK mengungkap kasus Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Kasus Bansos itu, menurut dia cukup menyita perhatian publik. Tak hanya di Kota Makassar, daerah lain di Sulsel dan Sulbar juga cukup riuh terdengar.

Gelombang protes ini, mengindikasikan ada ketidakberesan dalam penyaluran bantuan untuk rakyat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

Baca juga :  Didampingi Sang Istri, Gubernur Sulsel Melayat ke Rumah Duka Almarhum IYL

Karena itu Djusman mendesak agar KPK dengan kewenangannya menangani langsung kasus-kasus di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang belum ditangani kepolisian dan kejaksaan.

“Kasus Bansos di daerah yang belum ditangani Kepolisian dan kejaksaan sebaiknya ditangani KPK. Khusus di Makassar, karena kasus ini (Bansos) tengah bergulir di Polda Sulsel, maka KPK dengan kewenangannya melakukan supervisi. Bahkan bisa mengambil alih penanganan kasus itu,” kata Djusman.

Djusman yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR, mengatakan, sejak awal telah mengingatkan, penyaluran bansos dan refocusing APBD bisa jadi ladang korupsi bila tidak diawasi.

Titik rawan korupsi sebut dia, terutama terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing, realokasi anggaran penanganan COVID-19 baik APBN maupun APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

“Dari awal kami mengingatkan bahwa Bansos akan menjadi ladang korupsi sehingga harus diawasi. Terbukti penyimpangan Bansos menyeret Mensos. Di Kota Makassar pun sudah kita laporkan. Kami minta laporan itu segera berproses sampai tuntas. Karena bisa jadi juga ada kasus penyimpangan di daerah lain khususnya di wilayah Sulsel dan Sulbar yang jauh dari radar KPK,” pungkasnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja KPK atas penangkapan hingga penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Agung Sucipto seorang kontraktor dan Sekdis PU Sulsel Edi Rahmat terkait kasus korupsi.

“Sebagai penggiat antikorupsi kita apresiasi kinerja KPK menangkap dan menetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama dua orang sebagai tersangka suap proyek infrastruktur,” kata Djusman AR juga mendesak agar dugaan penyimpangan Bansos diusut tuntas. (#)

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com