DAERAH

Warga di Makassar Ramai-ramai Tolak Rapid Test

Spanduk Penolakan Rapid Test di kota Makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID– Warga di beberapa titik di Kota Makassar menolak untuk di laksanakan Rapid tes oleh petugas kesehatan atau satgas Covid-19.

Penolakan rapid tes tersebut oleh warga diduga karena hasil tes yang dilakukan pihak satgas Covid-19 tidak didasari pertanggungjawaban yang sesuai protokol kesehatan.

“Kita masyarakat butuh kejelasaan soal COVID 19, yang penting ada hasil tes yang akurat apakah betul-betul positif covid 19 dan bisa dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Sekarang banyak dinyatakan positif padahal negatif, kan meresahkan masyarakat,” kata salah seorang warga Kecamatan Mariso yang enggan disebutkan namanya, Senin (8/6/2020).

Warga tersebut justeru meminta perlunya ada bantuan pemerintah untuk meringankan beban hidup bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga :  Hipermawa Komisariat Takkalalla Gelar Pelantikan dan Raker Periode 2019-2021

“Pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat butuh bantuan sembako dari pemerintah,” jelas warga Mariso itu.

Beberapa kalangan masyarakat menilai, jika sosialisasi pencegahan Covid-19 oleh pemerintah tidak maksimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Pakar ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Ali Armunanto berharap pemerintah kota Makassar memperbaikinya pola komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebab, menghadapi Covid-19 masyarakat di kota Makassar merasa kebingungan.

Advertisement

“Saya rasa, pemerintah seharusnya bisa memperbaiki kesalahpahaman masyarakat dengan melakukan komunikasi yang intens terkait bahaya Covid-19 dan penanganannya. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah masyarakat merasa kebingungan dengan banyaknya berita-berita dan isu yang beredar tanpa bisa dikontrol dan di counter oleh pemerintah,” kata Ali Armunanto, dilansir dari aruspolitik.com

Ali Armunanto menilai sikap pemerintah kota Makassar dan bahkan Pemprov Sulsel tidak memiliki sikap yang jelas didalam menangani pandemi Covid-19 ditengah kehidupan masyarakat.

“Disisi lain ketidakjelasan sikap pemerintah dalam pembatasan aktivitas masyarakat juga memicu munculnya sikap apatis masyarakat. Hal ini akhirnya berujung penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah tidak mampu meyakinkan masyarakat akan kebijakan yang diambil akibat tidak jelasnya koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19,” pungkas Ali Armunanto.

Hasil pantauan, sudah puluhan wilayah akses jalan lorong-lorong di beberapa kecamatan di Kota Makassar sudah ditutup oleh masyarakat. Penutupan tersebut sebagai wujud penolakan rapid test kesehatan atas Covid-19. (Wan)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com