EDUNEWS

Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, PSGA UIN Alauddin Dorong Rektor Terbitkan Aturan

Dr Rosmini Amin
Dr Rosmini Amin

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Alauddin Makassar terus mendorong adanya peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, maraknya kekerasan seksual berbasis gender beberapa tahun terakhir menjadi kekhawatiran civitas akademika di lingkup UIN Alauddin Makassar, olehnya sangat penting adanya peraturan Rektor sebagai bentuk kepedulian yang nyata.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Alauddin Makassar, Dr Rosmini Amin saat dihubungi, Kamis (18/02/2021) via WhatsApp.

Ia berharap setelah digelarnya seminar “Sosialisasi Draft Peraturan Rektor Terkait Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2021”, bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Alauddin Makassar, Kamis (11/02/2021) yang lalu, Keputusan Rektor segera diterbitkan.

“Mengingat dalam seminar tersebuttelah dipaparkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pentingnya peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus,” ungkap Rosmini.

Baca juga :  Rektor UIN akan Isi Khutbah Idul Fitri di Jatinegara

Dalam aspek filosofis, Keputusan Rektor tersebut merupakan mandat terhadap perlindungan hak asasi manusia, penghormatan pada hak dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari bentuk diskriminasi dan kekerasan (campus zero tolerance dari kekerasan) serta mewujudkan kemaslahatan (jalbil masalih) dan mencegah kerusakan (dar’ul mafasid) dalam lingkup Perguruan Tinggi.

“Sementara dalam aspek Yuridis, keputusan Dirjen Pendis nomor 5494 tahun 2019 tentang Kekerasan Seksual (KS) di PTKI yang perlu diimplementasikan melalui Peraturan Rektor agar lebih operasional, apalagi adanya kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dalam ruang lingkup kampus,” paparnya.

Kemudian dalam aspek sosiologis, kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi berkelindan dengan pelanggaran etik dan moralitas, penanganan kasus cenderung menggunakan pendekatan penghukuman dan belum menggunakan perspektif korban, penanganan dan penindakan pelanggaran etik/susila belum terdokumentasi dengan baik serta mahasiswa belum mampu mengidentifikasi pengalamannya sebagai bentuk kekerasan seksual.

Baca juga :  Menteri Nasir Akui Banyak Kampus Ajukan Izin Buka Prodi Kedokteran

“Kekerasan seksual masih dianggap tabu dan didiamkan sehingga dapat menimbulkan potensi normalisasi terhadap pengalaman kekerasan seksual” imbuhnya.

Sejarah munculnya kebijakan tentang kekerasan seksual di PTKI, sambung Rosmini, dimulai dari riset dan advokasi lahirnya keputusan Dirjen Pendis 5494/2019, konferensi Internasional dan dialog kemendesakan peraturan Rektor tentang KS, pendampingan penyusunan peraturan Rektor dan SOP penanganan KS, riset dan pendataan penanganan kasus prilaku seksual menyimpang hingga drafting peraturan Rektor.

“Setelah itu diadakanlah sosialisasi Keputusan Dirjen dan konsultasi Nasional bersama 20 PTKI terpilih dan terakhir penyempurnaan draft peraturan Rektor” tandasnya.

Rosmini melanjutkan bahwa salah satu poin penting dari Peraturan Rektor sebagaimana diamanatkan SK Dirjen Pendis 5494/2019, adalah adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah koordinasi PSGA, lembaga yang khusus berkonsentrasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga ke depan, pimpinan UIN Alauddin diharapkan secepatnya menetapkan personil ULT dan menyediakan sarana prasarana lembaga tersebut.

Baca juga :  Pihak UGM Akui Penanganan Kasus Pemerkosaan UGM Kurang Profesional

Selain itu, tambahnya, dibutuhkan juga afirmasi capacity building untuk tim ULT dan membangun jaringan dengan stake holders. Untuk memastikan jalannya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus dengan baik.

“Pimpinan Universitas dan Fakultas, Komisi Penegakan Kode Etik, PSGA dan ULT- akan melakukan monitoring evaluasi dan refleksi pelaksanaan program ini secara reguler, minimal setiap semester.

“Segera setelah diterbitkannya peraturan Rektor, maka panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan diinternalisasi ke seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar dengan mensosialisasikanya ke setiap fakultas,” tutup Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi tersebut.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com