EDUNEWS

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar, Prof Darmawansyah akan Pidato Tantangan Kemandirian Kesehatan di Era Pandemi Covid 19

Prof Dr Darmawansyah SE MSi

MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Prof Dr Darmawansyah SE MSi, Dosen pada Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar akan menerima Jabatan Profesor pada Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Selasa (4/5/2021) di Ruang Senat Lantai 2 Rektorat Kampus Unhas, Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar.

Ia akan dikukuhkan bersamaan dengan saudara kandungnya, yaitu Prof Dr Sartini MSi Apt. Juga Prof Dr Indrianty Sudirman SE MSi CRMP CRGP akan dikukuhkan dalam sidang akademik tersebut.

Selain berprofesi sebagai dosen tetap AKK FKM Universitas Hasanuddin Makassar sejak 1991, Prof Darmawansyah juga telah menduduki beberapa jabatan di kampus seperti pembantu dekan I Fekon UVRI Makassar 1999-2003, Dekan Fekon UVRI Makassar 2004-2005, Sekretaris Unit Penelitian Dinamika Otonomi Daerah Lembaga Penelitian Unhas 2002-2011, Sekretaris Bagian AKK FKM Unhas 2002-2006, pernah juga menduduki jabatan sebagai Ketua Departemen AKK FKM Unhas 2006-2017.

Pada sidang senat akademik dalam rangka Pidato Penerimaan Jabatan Profesor, Prof Darmawansyah akan mengangkat judul Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia, Tantangan Menuju Kemandirian Kesehatan di Era Pandemi Covid 19.

Prof Darmawansyah menguraikan, upaya pelayanan kesehatan akan berdampak positif dan mempunyai daya tahan yang tinggi jika bisa memiliki sistem kesehatan mandiri.

Baca juga :  Cegah Paham Radikal, IPB Terapkan Sistem Asrama

“Sistem kesehatan mandiri adalah sistem kesehatan yang inputnya sebagian besar dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri,” papar Prof Darmawansyah, Ahad (2/5/2021).

Untuk menuju kemandirian kesehatan di era Pandemi Covid 19, maka dibutuhkan bauran kebijakan multi sektor dan sinergi perlindungan sosial masyarakat untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatkan keterampilan (skill) dan menciptakan lapangan kerja berwawasan kesehatan.

“Untuk meningkatkan status kesehatan lebih cepat dan meningkatkan ekonomi bangsa pada akhirnya, maka harus diupayakan sekuat kuatnya sistem kesehatan yang mandiri, egaliter, mudah dijangkau masyarakat baik secara ekonomis maupun secara geografis, yang bermutu tinggi dan efisien,” urainya.

Selain itu, jelas Prof Darmawansyah, juga perlu ditingkatkan efisiensi alokatif yang menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang obyektif, bukan berdasarkan permintaan sebagian pihak.

“Perlu pula ditinjau kembali praktek di tingkat mikro agar unit produksi pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, industri farmasi) memiliki efisiensi teknis yang tinggi,” katanya.

Baca juga :  Ini Kendala Profesor Indonesia Minim Riset Ilmiah

Dirinya menjelaskan, ada beberapa cara dalam rangka memandirikan upaya kesehatan, diantaranya: Pertama, 90 % penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 149,9 trilyun atau setara dengan 10 % target pendapatan pajak 2017.

“Jika ini digunakan 10 % saja untuk subsidi pelayanan kesehatan, maka hambatan pembiayaan dalam pemberian layanan kesehatan minimal dapat teratasi,” jelasnya.

Kedua, Masih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan.

“Jika ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, maka dana jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan juga dapat ditingkatkan,” katanya.

Ketiga, cara lain dalam memandirikan upaya upaya kesehatan adalah perlunya pengalokasian anggaran yang semakin mendukung kegiatan promotif dan preventif kesehatan mengingat semua pandemi  yang pernah terjadi selesai karena intervensi kesehatan   masyarakat   (public   health   intervention).

“Pandemi selesai dengan pengetesan, pelacakan, isolasi, karantina, dan perawatan.  Karenanya, masyarakat  harus tetap waspada  dengan membiasakan melakukan kombinasi 3T (testing, tracing, dan treatment) serta 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan),” jelasnya.

Selain itu, lanjut Prof Darmawansyah perlu didukung dengan kebijakan Pembatasan Sektor Berskala Besar (PSBB) yang ketat untuk mencegah mobilitas yang menjadi faktor penyebaran  COVID-19 serta meningkatkan budaya hidup sehat agar beban pembiayaan kesehatan kuratif berkurang.

Baca juga :  Masih ada Kesenjangan di Perguruan Tinggi Bidang Pariwisata

Cara selanjutnya, perlu  dilakukan  sebuah  reformasi, reorientasi,  dan  revitalisasi Sistem  Kesehatan Nasional  (SKN) untuk  meminimalisir dampak Pandemi Covid 19, terutama dalam  hal perubahan  subsistem  upaya  kesehatan  dan pembiayaan  kesehatan.

“Reformasi  sistem  kesehatan  nasional sangat berdampak positif pada kebijakan pembiayaan  kesehatan  dalam  menjamin terselenggaranya  kecukupan  (adequacy), pemerataan  (equity),  efisiensi  (efficiency)  dan efektifitas  (effectiveness)  dari  pembiayaan kesehatan di tengah pendemi Covid 19,” paparnya.

Realokasi anggaran untuk pembinaan kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit perlu diprioritaskan.

“Pembiayaan  kesehatan  yang  kuat,  stabil dan  berkesinambungan  sangat  diperlukan guna  mencapai  tujuan  penting  pembangunan kesehatan  yakni  pemerataan dalam  pelayanan  kesehatan  dan  akses (equitable  access  to  health  care)  serta pelayanan  yang  berkualitas  (assured  quality),” pungkasnya.

Prof Darmawansyah sendiri berdarah keturunan Soppeng, Sulsel. Merupakan anak dari Djohansyah, Pensiunan Sekretaris Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Sementara nama ibunya adalah St. Aisyah.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com