Kampus

Bekerjasama Universitas Jember dan WFD Inggris, FH Unhas Gelar Workshop

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Hukum (FH) bekerja sama dengan Pusat Kajian HAM, Migrasi, dan Multikultualisme Universitas Jember dan The Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyelenggarakan Workshop tentang “Pemantauan, Peninjauan dan Pengawasan Peraturan Daerah Berperspektif HAM”. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 Wita di Ruang Video Conference, Lt.2 Gedung Fakultas Hukum Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Senin (27/01).

Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan FH Unhas, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Dalam sambutannya beliau latar belakang kerja sama dan workshop, yang merupakan kolaborasi dengan Universitas Jember dan lembaga swadaya masyarakat internasional ini.

“Workshop ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para anggota DPRD, dan seluruh elemen pemerintah agar berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan, peninjauan maupun pengawasan terhadap peraturan daerah,” kata Dr. Syamsuddin.

Baca juga :  52 Wisudawan UPH Dapat Gelar Sarjana dari RMIT Australia

Ketua Departemen Hukum Internasional FH Unhas, Dr Iin Karita Sakharina, SH.,MA., yang juga menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut menjelaskan tujuan workshop, yaitu untuk menyampaikan gagasan kritis sekaligus menganalisis beberapa peraturan daerah yang ada di Indonesia.

“Secara umum kita akan bahas peraturan daerah di Indonesia, tapi secara khusus untuk kali ini kita bahas tentang beberapa perda di Kabupaten Bulukumba, diantaranya Perda mengenai berbusana muslim, Perda Kesetaraan Gender, dan Perda Merokok. Kita ingin melihat apakah perda perda tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan Pancasila,” jelas Iin.

Sesuai data Kementerian Hukum dan HAM, masih ada beberapa Perda yang bermasalah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Banyaknya Perda yang tidak efektif telah menghambat pelaksanaaan program stategis di daerah. Selain itu, seringkali beberapa Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah justru bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau justru mengandung norma-norma diskriminatif terhadap beberapa kelompok masyarakat.

Baca juga :  Bertemu Wapres, Tiga UIN ini Ingin Punya Fakultas Kedokteran

“Sejak implementasi otonomi daerah, terkadang kita menemukan ada perda yang bertentangan peraturan yang lebih tinggi, dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat kelompok tertentu,” kata Iin.

Dalam menyusun Peraturan Daerah, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri membuat instumen sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2012 dan UU No. 27 tahun 2012 tentang “Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah”. Dengan adanya parameter tersebut, aparat pemerintah daerah diharapkan membuat sebuah Perda yang sesuai dengan indikator instrumen yang tertuang dalam UU tersebut.

Para peserta yang berasal dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, masyarakat sipil maupun kalangan akademisi mendapatkan beberapa materi seperti “Pemantauan dan Peninjauan Perda: Praktik dan Tantangannya” yang dipaparkan oleh Rozi Beni dari Kementerian Dalam Negeri.(*)

Baca juga :  Unhas Cari Rektor Baru untuk Periode 2018-2022

 

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!