Kampus

Pemerintah Tak Perlu Terapkan UKT

SEMARANG, EDUNEWS.ID – Dosen STAINU Temanggung, Hamidulloh Ibda mengatakan jika sekadar ingin memutus pungli saat penerimaan mahasiswa, sebenarnya pemerintah tidak perlu menerapkan uang kuliah tunggal (UKT).

“Sebab, jagat akademik harus steril, bebas pungli, korupsi, maka selalu diawasi BPK, KPK dan juga Kemenristek Dikti serta Kopertis secara berkala. Jadi, sebenarnya UKT ini produk coba-coba yang mengakibatkan mahasiswa angkatan 2013 sampai dengan sekarang menjadi kelinci percobaan,” tukas penulis buku Demokrasi Setengah Hati tersebut dalam diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (2/5/2017).

Dalam diskusi yang memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) itu, Ibda mengatakan secara kualitatif, hampir di tiap nurani mahasiswa yang kurang mampu pasti merasa keberatan dengan UKT.

Baca juga :  Bangun Budaya Diskusi dan Membaca, Upaya Kritis Tangkal Hoax

“Maka, suara-suara mahasiswa di persimpangan jalan menyebut UKT dengan sinisme yang melahirkan akronim UKT menjadi ‘Uang Kuliah Termahal’, atau ‘Uang Kuliahku Tertilep’ bahkan ‘Uang Kuliah Tabungan’, ‘Uang Kuliah Titipan’ yang puncaknya menjadi OKT, yaitu ‘Ora Kuat, Tuhan!’ kata dia.

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com