Kampus

Rektor UII : Tema Pemberhentian Presiden dari Jabatannya Merupakan isu Konstitusional

Ilustasi Kursi Presiden

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID– Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. mengatakan, tema pemberhentian presiden dari jabatannya merupakan isu konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Konstitusi.

Pernyataan Rektor UII tersebut menyusul adanya teror dan intimidasi dari oknum kepada pihak penyelenggara dan narasumber diskusi kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada 29 Mei 2020 kemarin.

“Pertama, bahwa kegiatan diskusi yang berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” adalah murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa (daring) atau media sosial,”katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UII, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga :  Mengerikan, Panitia Diskusi 'Pemberhentian Presiden' CLS FH UGM Diancam akan Dibunuh

Menurutnya, tema pemberhentian presiden dari jabatannya merupakan isu konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Konstitusi.

“Kedua, tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.) sungguh tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat,” jelasnya.

Bagaimana mungkin diskusi belum dilaksanakan, materi belum pula dipaparkan, tetapi penghakiman bahwa kegiatan diskusi akan berujung makar sudah disampaikan.

“Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia menilai tindakan dimaksud bukan hanya tidak proporsional melainkan juga mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945,” katanya.

Baca juga :  Mundur, Rektor UII Minta Maaf

Sebelumnya, beredar informasi adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada panitia penyelenggara dan narasumber (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia) kegiatan Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Jumat,  29 Mei 2020.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com