EDUNEWS

Ketum IGI : Pemerintah Hianati Pengabdian Guru Honorer

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim

 

MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan, aturan pemerintah tentang batas usia 35 tahun bagi K2 terutama guru honorer sebenarnya adalah penghianatan pemerintah terhadap guru-guru honorer. 

Ramli menuturkan, Pengabdian mereka selama bertahun-tahun dibayar murah oleh pemerintah dengan membatasi usia. Betapa tidak dari total 438.590 data K2 di BKN Pusat, hanya 13.347 orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar. 

Pemerintah memberi perlakuan sama kepada mereka yang belum pernah mengabdi dan sudah pernah mengabdi pada batasa usia dan secara otomatis, guru-guru yang telah mengabdi 12 tahun atau lebih otomatis tak punya hak lagi menjadi PNS. 

“Padahal selama ini mereka telah menjadi tulang punggung pendidikan Indonesia dengan bayaran murah,” ujar Ramli di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Selain tidak berpihak pada dunia pendidikan dengan hanya mengangkat 83.000-an guru, pemerintah juga jelas-jelas menyepelekan pengabdian guru selama bertahun-tahun dengan nasib tak menentu karena kontrak hanya setahun dan dengan bayaran yang begitu murah. 

Seorang guru di Maros tak kuasa menahan tangis karena menerima honor hanya Rp.750.000 untuk akumulasi mengajar selama tiga bulan dan saat terbuka pendaftaran CPNS, usianya sudah 41 tahun padahal guru tersebut telah mengabdi sebagai guru sejak tamat kuliah 18 tahun lalu.

“Penghianatan terhadap pengabdian ini bisa berdampak pada mogok massal guru honorer yang saat ini mengisi lebih dari 50% formasi guru pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini kawan-kawan guru Honorer di seluruh Indonesia turun ke jalan menuntut pemerintah menghilangkan batasan usia, tak elok mereka ditolak pemerintah setelah mengabdi lebih dari 12 tahun. 

“Hal ini seharusnya tidak terjadi karena hal ini mengganggu dunia pendidikan, jika guru honorer turun ke jalan, lalu siapa yang menghadapi siswa di ruang kelas?,” papar Ramli.

Tetapi pemerintah juga harus cermat, harus memperhatikan apakah sang guru honorer dalam 2 tahun terakhir mengabdi sebagai guru atau tidak, jika tidak, harusnya langsung dicoret haknya sebagai K2.

“Soal kualitas, IGI meminta pemerintah bertahan, IGI ingin mereka yang diangkat jadi PNS betul-betul berkualitas sehingga tidak menambah masalah baru dalam dunia pendidikan. Seleksinya pun bukan hanya seleksi kompetensi profesional tetapi juga kompetensi paedagogik, sosial dan kepribadian,” harap Ramli.

 

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!