EDUNEWS

Langgar UU, Kadis Pendidikan Sultra Diminta Cabut Surat Edaran Terkait Potongan Gaji Pegawai

KENDARI, EDUNEWS.ID- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Damsid, diminta untuk segera mencabut surat edaran bernomor 900/70.a/DPK. Dimana dalam surat tersebut Damsid mewajibkan seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra untuk masuk sebagai anggota koperasi dan memotong gaji para pegawai sebesar Rp 100 per orang sebagai simpanan pokok.

Surat tertanggal 24 Januari ini ditujukan kepada Direksi Bank Sultra Provinsi, dengan perihal potongan simpanan pokok koperasi.

Dilansir dari KabarKendari, Jumat (27/1/2017), Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sultra, Aksah, menilai tindakan yang dilakukan Damsid tersebut bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi.

Aksah meminta, agar Damsid segera membatalkan surat tersebut. Karena sudah nyata, kebijakan yang diambil adalah tindakan yang tidak berdasar hukum dan asas legalitas.

Baca juga :  Otoritas Turki Kembali Bebaskan Seorang Mahasiswa Indonesia

“Saya ingatkan kepada Direktur Bank Sultra untuk tidak melakukan pemotongan gaji pegawai secara sepihak, karena gaji itu adalah hak pegawai yang bersangkutan dan keluarganya. Institusi manapun atau pihak manapun yang ingin melakukan pemotongan harus melalui persetujuan yang punya hak. Tanpa persetujuan yang punya hak maka dikategorikan sebagai perbuatan pungutan liar dan perampasan hak orang lain,” tandasnya.

Aksah mengakui, berkait dengan surat edaran ini, ORI belum menerima laporan resmi dari para pegawai. Meskipun demikian, sudah bisa dijadikan inisiatif ORI sendiri karena sudah menjadi konsumsi publik di media sosial maupun di kalangan pegawai atau guru.

“Ombudsman sebagai tindakan quick respon terhadap keresahan publik terkait dengan Kadis P dan K Sultra maka kami melakukan imbauan. Selain itu tentu saja Ombudsman secara formil akan menyurati kepala dinas untuk kami minta klarifikasinya terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan itu,” tegasnya.

Baca juga :  Jam Mengajar Guru di Pangandaran akan Ditambah

Pemanggilan terhadap Damsid, akan dijadwalkan ORI Sultra dalam waktu dekat. Tujuannya untuk mengetahui alasan dan dasar hukum mengeluarkan surat tersebut.

Lebih lanjut Aksa mengatakan, sebelum Damsid dimintai klarifikasi secara resmi, ORI mengimbau melalui media massa agar surat yang dikeluarkan ditinjau kembali dan segera ditarik. Karena, beber dia, hal itu bertentangan dengan UU koperasi dan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!